Janji sekolah gratis

Ilustrasi: politisi menjajinkan sekolah gratis.
Ilustrasi: politisi menjajinkan sekolah gratis. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Ada isu-isu favorit dalam hampir setiap kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipandang bisa menjadi daya tarik bagi para pemilih. Salah satunya adalah isu sekolah gratis.

Untuk sekadar memberi contoh, pada 2017 lalu janji sekolah gratis diusung oleh pasangan calon Dr. Suswono dan Ahmad Mustaqim dalam Pilbup Kabupaten Brebes, pasangan calon Sadudin-Ahmad Dhani dalam Pilbup Kabupaten Bekasi, pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi di Pilbup Kabupaten Muba, dan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi di Pilwalkot Kota Yogyakarta.

Pilkada 2018 saat ini belum memasuki tahapan kampanye. Namun janji sekolah gratis sudah diumbar oleh mereka yang berminat mencalonkan diri dalam Pilkada 2018.

Sejak Mei 2017, misal, Abdillah Natsir yang berminat mencalonkan diri dalam Pilbup Kabupaten Pinrang sudah menyampaikan janjinya tentang sekolah gratis. Janji sekolah gratis juga diusung oleh mereka yang berminat ikut dalam Pilgub 2018 seperti pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur, TB. Hasanudin di Pilgub Jawa Barat, Sutarmidji di Pilgub Kalimantan Barat, maupun H Dodi Reza Alex Noerdin di Pilgub Sumatera Selatan.

Beberapa hari lalu, Rabu 7 Februari, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan publik bahwa program sekolah gratis pada dasarnya diwujudkan lewat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang berasal dari APBN. Artinya, program sekolah gratis itu bukan semata-mata berkat pemenuhan janji para kepala daerah semasa kampanyenya.

Bahkan Jusuf Kalla meminta kepada para calon kepala daerah agar tidak menjanjikan sekolah gratis bagi semua orang dalam kampanyenya. Sekolah gratis menurut, Jusuf Kalla, hanya bagi mereka yang tidak mampu.

"Jangan digratiskan bagi yang mampu. Yang mampu harus menyumbang untuk yang tidak mampu," kata Jusuf Kalla

Senada dengan Wakil Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan agar selama kampanye Pilkada para calon kepala daerah tidak menjanjikan sekolah gratis. Bahkan, lebih blak-blakan lagi, Muhadjir menyatakan bahwa sekolah gratis itu tidak ada.

"Kampanye boleh, tapi pada dasarnya enggak ada sekolah gratis itu," ujar Muhadjir seperti dikutip Republika.

Sepanjang masih menggunakan APBD, menurut Muhadjir, maka hal itu masih merupakan program biaya bantuan operasional sekolah; bukan sekolah gratis. APBD memang merupakan sumber dari dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), yang memperkuat BOS yang dananya berasal dari APBN.

Dengan merujuk sumbernya, APBN dan APBD, publik menjadi sadar bahwa dana bantuan itu -baik BOS maupun BOSDA- tidak tanpa batas.

Keterbatasan dana BOS dan BOSDA -dan juga kewenangan- itulah yang sering membuat para kepala daerah gagal memenuhi janjinya tentang sekolah gratis. Di Jawa Barat, contohnya.

Sekolah gratis adalah salah satu janji pasangan Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar di Jawa Barat. Sampai menjelang berakhir masa kepemimpinannya, janji itu belum 100 persen terpenuhi. Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawab Barat, mengakui hal itu disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan.

Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan mulai dirasakan tersendat sejak pertengahan 2017. Sejumlah SMA/SMK di provinsi itu, seperti dilaporkan JPNN, sudah memungut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) kepada wali murid.

Di Banten, Gubernur Wahidin Halim bersikeras akan memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA/ SMK di wilayahnya.

"Pendidikan gratis itu berarti kepala sekolah atau komite sekolah jangan mintain duit. Itu gratis namanya," kata Wahidin, seperti dikutip Pelita Banten, sambil menegaskan akan mengganti kepala sekolah yang menarik pungutan maupun iuran kepada siswanya.

Pernyataan itu mendapat penentangan karena dana bantuan operasional sekolah sebenarnya tidaklah memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan honor guru. Bahkan bantuan itu pun dikeluhkan sering datang terlambat.

Imbas dari larangan menarik iuran sekolah di Provinsi Banten itu sudah tampak di SMKN 1, Panongan, Kabupaten Tangerang. Sejak Januari 2018, 72 pegawai di sekolah itu belum mendapatkan gaji.

Gambaran-gambaran tersebut membenarkan pikiran, seperti dinyatakan oleh Mendikbud, bahwa tidak ada sekolah yang gratis. Keterbatasan dana bantuan operasional jelas tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah. Terlebih jika kita juga mengharapkan pendidikan dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan nyata.

Namun itu tidak berarti bahwa pemerintah kehilangan kewajibannya untuk menyediakan akses pendidikan bagi warga negara yang tidak mampu. Mereka yang tidak mampu harus mendapatkan prioritas untuk mengejar ketertinggalannya di bidang pendidikan,

Bersamaan dengan itu, para politisi -yang sedang berkepentingan untuk mendapatkan suara dukungan dari para pemilih- sebaiknya lebih berfokus untuk memperlihatkan gagasan yang lebih realistis untuk sungguh-sungguh mewujudkan kehendak politiknya membantu mereka yang tak mampu itu.

Berbeda dengan kehendak politik, yang menuntut arah dan strategi yang jelas untuk mewujudkannya, janji kampanye memang bisa cuma janji kosong jika tidak bersandar kepada kondisi nyata.

BACA JUGA