Kembalikan ke jalur konstitusi

Selesaikan sengketa pilpres secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi, bukan di jalanan.
Selesaikan sengketa pilpres secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi, bukan di jalanan. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Semua perhatian tertuju pada 22 Mei 2019. Ada yang cemas, karena beberapa kedutaan besar negara tetangga, menerbitkan catatan keamanan untuk warganya, agar tidak berkegiatan di luar rumah di hari tersebut. Ada kantor yang meliburkan karyawannya.

Hari Rabu itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan mengumumkan hasil pemilu serentak yang berlangsung 17 April lalu. Tak bisa ditunda sehari pun, sebab itu amanat Undang-undang.

Pengumuman hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ini memang membuat suhu politik memanas. Banyak kepentingan yang menumpang pada acara tersebut.

Sejumlah kelompok massa ingin hadir di halaman kantor KPU sekadar ingin menikmati keriaan demokrasi, menyaksikan pengumuman itu secara langsung, tak peduli siapa pun yang menjadi pemenang.

Sebagian kelompok masa yang lain, sudah pasti harapannya. Hanya akan menerima pengumuman KPU, bila pemenang pilpres adalah pasangan No.02, Prabowo-Sandiaga. Bila tidak, mereka akan terus berdemo dari 21 Mei hingga tanggal 25.

Siapa kelompok yang menginginkan KPU memenangkan Paslon No.2? Pada awalnya menyebut sebagai people power, lalu belakangan berubah menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR).

Mereka adalah para pendukung Paslon No.02, yang kabarnya akan datang dari berbagai penjuru nusantara. Di beberapa daerah rekrutmen massa untuk kelompok ini dibranding dengan sebutan Wisata Jihad ke Jakarta.

Dari beberapa kota di Jawa Timur, pesertanya dipungut biaya hingga Rp450 ribu sebagai ganti sewa bis. Sementara dari Padang, Sumatra Barat, dikabarkan pesertanya mencarter pesawat untuk menuju Jakarta.

Mengutip Jumhur Hidayat, Koordinator GKR, massa yang dikerahkan setidaknya ada sekitar satu juta orang. Demo mereka akan berkonsentrasi di halaman kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan di KPU.

Alasannya, aspirasi yang disampaikan khusus untuk Bawaslu. Mereka meminta agar Bawaslu membuat rekomendasai mendiskualifikasi Paslon No.01, Joko Widodo-Ma’rif Amin, sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Rekomendasi Bawaslu tersebut harus dilaksanakan KPU, sehingga KPU memenangkan Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu Kepolisian mengendus adanya inidikasi sel teroris yang akan melakukan aksi menumpang kerumunan massa. Dalam satu bulan terakhir Detasemen Khusus Anti Teror, menangkap puluhan orang terduga teroris di berbagai tempat.

Mereka ingin memanfaatkan momentum 22 Mei, untuk melakukan penyerangan. Sejumlah barang bukti bom dan bahan peledak disita dari tempat persembunyian mereka.

Karenanya polisi meminta tidak perlu ada pengerahan massa berlebihan menyambut 22 Mei, untuk menghindari berbagai kemungkinan yang berpotensi membawa korban.

Pilpres 2019 ini menjadi unik, sekalipun KPU belum mengumumkan siapa pemenangnya, pihak Prabowo-Sandiaga, sudah beberapa kali mengklaim kemenangan. Sayangnya klaim kemenangan tersebut angkanya tidak konsisten, semula disebut perolehan suara 62 persen, kemudian klaim kemenangannya dikorting hanya tinggal 54 persen.

Meskipun mengklaim menang, para pendukungnya sering mengeluarkan pernyataan yang seolah menyangsikan klaim kemenangan itu sendiri. Keterangan tersebut tentu saja membingungkan publik.

Sekadar contoh, Titiek Soeharto, Politisi Partai Berkarya, ia bilang pasangan Prabowo-Sandiaga tidak akan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi akan menempuh cara-cara jalanan.

Amien Rais, sejak lama mewacanakan people power. Lalu Jumhur, mengajak KGR untuk menekan Bawaslu dan KPU agar mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf, demi kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Sementara, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, seperti menutup mata dengan apa yang dilakukan para pendukungnya. Juru bicara BPN Andre Rosiade memastikan BPN tidak mengerahkan massa pada 22 Mei mendatang.

Namun BPN mempersilakan kelompok masyarakat yang ingin mendatangi KPU saat 22 Mei nanti. Andre perpendapat masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi ketika KPU mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Berkumpul, berserikat, menyampaikan aspirasi memang dijamin konstitusi. Tapi tentu saja tidak termasuk gerakan massa yang menekan Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi peserta pemilu. Sebab memaksakan kehendak bukanlah cara demokrasi yang dijamin konstitusi.

Kita menyadari, bahwa sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya menuju kedewasaan berdemokrasi.

Pemilihan presiden secara langsung sudah berjalan untuk keempat kalinya. Artinya kedewasaan para politisi, sifat kenegarawanan para peserta kontestasi presiden, sudah seharusnya semakin matang.

Semua pihak terutama elite politik, harus bisa menahan diri, menunggu pengumuman resmi dari KPU, lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi untuk melaksanakan pemilu. Elite politik harus mampu mengendalikan para kader dan simpatisannya agar tetap bergerak di bawah koridor konstitusi.

Tidak seharusnya elite politik berkelit, atau bahkan cuci tangan, dengan menyebut massa yang turun ke lapangan bukan bagian dari partai, atau koalisi partai. Semua orang juga tahu, kehadiran mereka jelas untuk membawakan kepentingan partai atau koalisi partai.

Pemilu adalah bagian penting dalam memilih pemimpin negeri secara demokratis, dan sesuai perundangan. Perundangan pula mengatur berbagai mekanisme bila terjadi kecurangan dalam proses pemilu.

Bila KPU dianggap curang, pihak yang merasa dicurangi bisa melaporkan ke Bawaslu dengan bukti yang valid. Dan Bawaslu berkewajiban menyelesaikan sengketa itu.

Begitu pun bila dalam pengumuman 22 Mei mendatang oleh KPU, ada pihak yang merasa dirugikan, konstitusi memberikan jalan keluar. Sengketa bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sudah barang tentu, pihak yang merasa dirugikan harus bisa membawa bukti yang kuat.

Mekanisme gugatan sengketa pilpres pernah terjadi pada pilpres 2014. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, yang mengajukannya. Semua pihak menghormati langkah tersebut. MK kemudian memutuskan, pemenang pilpres 2014 adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, seperti keputusan KPU.

Pilpres 2019, hendaknya juga seperti pilpres 2014, kembalikan semua permasalahan sengketa ke jalur konstitusi. Bila ada yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU pada 22 Mei mendatang, MK lah tempatnya, bukan di jalanan.

Setiap kontestasi pilpres harus ada yang menang dan yang kalah. Ketika seseorang sudah mencalonkan diri dalam kontestasi tersebut, dia secara kesatria harus siap dengan kemenangan, dan dengan kesatria pula harus bisa menerima kekalahan.

Masyarakat butuh keteladanan dari capres kesatria yang berjiwa besar, taat konstitusi dan tetap tegar mengakui kekalahannya. Bukan capres pengecut, yang tidak siap menerima kekalahan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR