Kenapa koordinasi pemerintah payah?

Ilustrasi: Kenaikan harga BBM Premium ditunda
Ilustrasi: Kenaikan harga BBM Premium ditunda | Salni Setiadi /Beritagar.id

Banyak warga masyarakat belum sempat bereaksi ketika Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium. Juga banyak warga masyarakat tidak bereaksi ketika kenaikan harga BBM Premium itu, dinyatakan, ditunda.

Dengan selisih waktu tak sampai 1 jam, pengumuman kenaikan harga dan pengumuman penundaan kenaikan harga BBM Premium itu boleh jadi tak didengar oleh banyak warga.

Namun selepas pengumuman penundaan kenaikan harga BBM Premium itu, publik jadi lebih tahu ada 2 persoalan penting yang sedang dihadapi oleh pemerintah: beban subsidi BBM Premium semakin berat dan koordinasi yang buruk di dalam pemerintahan.

Subsidi BBM, tak bisa tidak, pasti semakin berat. Hal itu terkait harga minyak mentah yang terus meningkat. Harga bahan baku itu melonjak sampai lebih dari 80 dolar AS per barel pada awal Oktober ini. Padahal asumsi harga minyak mentah dalam UU APBN 2018 sebesar 48 dolar AS per barel.

Apalagi pada saat yang sama nilai tukar rupiah melemah, selisih antara biaya produksi Premium yang ditanggung Pertamina dengan harga jual yang dipatok pemerintah semakin besar.

Harga Premium ditetapkan Rp6.550, padahal keekonomiannya Rp9.000. Selisih yang akan ditanggung oleh Pertamina sampai akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp25 triliun.

Dengan selisih yang besar itu, salah satu pilihannya adalah menghindari kenaikan harga Premium namun menambah alokasi anggaran subsidi untuk Pertamina agar perusahaan plat merah itu tidak berdarah-darah parah. Namun itu bukanlah pilihan mudah bagi pemerintah di tengah beban perekonomian yang lain.

Pilihan lain, tentu saja, adalah menaikkan harga BBM. Banyak pengamat memandang, kenaikan harga BBM adalah pilihan paling pas saat ini.

Namun, soalnya, apakah pemerintah punya nyali menaikkan harga BBM di tahun politik –terlebih presiden saat ini mencalonkan kembali dalam Pilpres tahun depan? Kebijakan menaikkan harga BBM sudah pasti menjadi langkah tidak populer bagi petahana dalam politik elektoral.

Gelagat bahwa pemerintah mempunyai keberanian akan menaikkan harga BBM Premium itu terlihat ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan tentang peluang menaikkan harga BBM.

Menurut Luhut, kalau sudah merasa perlu, Presiden akan melakukannya. Bahkan, kata Luhut, “Tinggal soal waktu dan besarannya.”

Pernyataan itu disampaikan oleh Luhut pada Rabu (10/10/2018) siang di Bali. Sorenya, juga di Bali, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan, “Pemerintah mempertimbangkan sesuai arahan Presiden bahwa premium, premium saja, mulai hari ini jam 18.00 WIB disesuaikan harganya."

Namun tiga puluh menit kemudian, kenaikan itu dinyatakan ditunda. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-lah yang cukup cepat menyatakan penundaan kenaikan harga BBM itu, dengan berdalih bahwa Pertamina belum siap secara teknis.

Jonan sendiri mengkonfirmasi penundaan itu, seperti dikutip oleh jurnalis Tribunnews, “Saya sudah lapor bapak presiden, bahwa PT Pertamina (Persero) tidak siap melaksanakan kenaikan harga BBM hari ini. Jadi Presiden memberi arahan agar ditunda kenaikan harga BBM Premium dan dibahas ulang.”

Belakangan Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui, salah satu hal yang membuat kenaikan harga BBM Premium ditunda dalam rentang 30 menit sejak diumumkan kenaikannya adalah tak ada komunikasi kepada pihaknya.

Menurut Rini, ihwal kenaikan harga BBM Premium sudah dibahas oleh Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Pertamina, tetapi tidak melibatkan pihaknya.

Rini kemudian menghubungi Presiden. Menurut Rini, setelah mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap inflasi dan daya beli, Presiden meminta agar kenaikan harga BBM Premium itu dibatalkan.

Pemerintah bisa menyodorkan alasan apa pun terkait penundaan kenaikan harga Premium yang cuma berselisih setengah jam dari pengumuman kenaikannya. Namun, yang jelas, penundaan itu membuat publik tahu bahwa persoalan subdisdi BBM Premium tidak akan mereda dalam waktu dekat ini, dan bahwa ada persoalan serius terkait koordinasi di dalam pemerintahan.

Publik terlanjur tahu, pengumuman kenaikan BBM Premium itu disertai dengan penjelasan “sesuai arahan Presiden”; dan pengumuman penundaannya pun disertai dengan penjelasan “Presiden memberi arahan”.

Kiranya tidak berlebihan jika problem koordinasi yang serius itu di tengah pemerintahan itu akan berdampak buruk bagi iklim investasi. Pasar menjadi punya alasan untuk tidak terlalu cepat meyakini komitmen-komitmen dari pemerintah.

Bagi mereka yang terbiasa mengonsumsi BBM Premium, penundaan kenaikan harga itu boleh jadi melegakan. Namun, pada saat yang sama, publik bisa melihat pemerintah sebagai pihak yang tidak bisa memberikan kepastian. Terlebih, kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya.

Di tengah tahun politik, yang disertai dengan sejumlah persoalan ekonomi yang sedang dihadapi negara ini, jelas tidaklah mudah bagi pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan-kebijakannya masih menentu. Namun membiarkan publik gamang dalam memandang langkah-langkah strategis pemerintah, jelas, juga bukan pilihan yang bagus.

BACA JUGA