Ketika kepentingan pribadi di atas kepentingan umum

Skenario Setya Novanto
Skenario Setya Novanto | Salni Setyadi

Gunung Agung di Karang Asem, Bali meletus pada pukul 17.05 Wita (21/11/2017). Asap dan abu vulkanik membumbung hingga 700. Kepanikan tak terhindarkan. Para petugas pun berusaha sekuat tenaga menenangkan 29.245 jiwa pengungsi di 278 titik pengungsian.

Pada saat yang nyaris bersamaan di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, mengetok palu sidang, menskors rapat pleno pimpinan partai tersebut.

Penghentian sidang sementara waktu, dilakukan untuk menenangkan dua kubu yang berdebat seru dalam rapat pleno. Para petinggi partai beringin ini seperti terbelah dua menyikapi posisi Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, tersangka kasus korupsi e-KTP yang saat ini ditahan KPK, setelah sempat dicari KPK.

Rapat pleno diselenggarakan memang untuk memutuskan sikap resmi Golkar terhadap status sang Ketua Umum. Sebelum pleno dilaksanakan, Nurdin Halid menjelaskan bahwa pleno adalah bagian dari budaya Partai Golkar untuk mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan posisi Setya Novanto terkait dengan dua jabatan, yaitu sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai Ketua DPR RI.

Pleno akan mengevaluasi posisi-posisi tersebut karena elite Golkar tidak ingin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami Setya Novanto.

"Hari ini pasti kita putuskan, untuk menarik Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR. Karena jabatan Ketua DPR ini jabatan politis yang sangat strategis, berkaitan dengan budgeting pengawasan dan legislasi," ucap Nurdin, dikutip Detikcom.

Namun yang terjadi dalam pleno malah sebaliknya, cukup banyak pihak yang memberikan dukungan agar Setya Novanto tidak perlu mundur. Begitu pun sebaliknya, tak sedikit kader menginginkan yang bersangkutan lengser tak hanya dari Ketua Umum Golkar, tapi juga Ketua DPR. Alot perdebatannya.

Pleno pada akhirnya, tidak seperti skenario yang diucapkan Nurdin. Keputusan yang diambil antara lain: Golkar tidak jadi menarik Setya Novanto dari posisinya sebagai Ketua DPR; Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Golkar (nonaktif), dengan menunjuk Sekjen Golkar Idrus Marham, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, sampai praperadilan Setya Novanto diputuskan oleh PN Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan atas status tersangka yang diberikan oleh KPK. Praperadilan rencananya mulai disidang pada 30 November mendatang.

Bila gugatan praperadilan, Setya Novanto ditolak, bukan berarti otomatis Golkar akan menarik Setya Novanto dari Ketua DPR dan melengserkannya dari pimpinan partai. Pleno mengamanatkan, bila gugatan ditolak, Ketua Harian dan Plt. Ketua Umum, untuk kembali menggelar rapat pleno, untuk meminta Setya Novanto mengundurkan diri.

Bila Setya Novanto tidak mau mengundurkan diri? Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, untuk memilih ketua baru. Artinya jalan melengserkan Setya Novanto masih sangat panjang.

Apa sesungguhnya yang membuat pleno tidak berjalan seperti skenario awal? Jawabnya sederhana: Setya Novanto masih sakti.

Dari balik tahanan KPK, Setya Novanto menulis dua surat: Untuk DPP Golkar dan untuk Pimpinan DPR RI. Surat bertanggal 21 November 2017 dengan meterai Rp6.000 itu, antara lain meminta kepada DPP Golkar untuk tidak ada penggantian Ketua Umum. Ia juga menunjuk Idrus Marham, sebagai Plt. Ketua Umum Golkar.

Ringkasnya rapat pleno Golkar, pada akhirnya menggunakan skenario yang dibuat Setya Novanto, bukan skenario awal yang dirancang DPP Golkar. Idrus Marham jadi Plt. Ketua Umum Golkar seperti keinginan Setya Novanto.

Sedangkan surat kepada Pimpinan DPR, Setya Novanto meminta MKD tidak melakukan rapat tentang statusnya. Seperti mengabulkan surat tersebut, Majelis Kehormatan Dewan (MKD), membatalkan rapat membahas status Setya Novanto, yang direncanakan berlangsung hari itu. Alasannya, tidak semua Ketua Fraksi bisa hadir. Klop.

Apa yang terjadi di kantor DPP Golkar dan Gedung DPR, kali ini adalah praktik riil politik negeri ini. Politik yang nihil etika dan tidak peduli pada suara publik. Golkar dan DPR tak malu berlaku kerdil dengan menempatkan kepentingan pribadi Setya Novanto seolah lebih penting dibanding kepentingan publik.

Disadari atau tidak, dengan memenuhi permintaan dalam surat tersebut, kedua lembaga ini semakin meneguhkan bahwa Setya Novanto sebagai superior. Dia tak sekadar ketua, tapi juga penguasa tunggal di kedua lembaga itu.

Desakan agar Golkar menarik Setya Novanto sebagai Ketua DPR sangat kuat, tak hanya dari publik, tapi juga internal partai Golkar. Status tersangka yang disandang Setya Novanto dipastikan akan menyandera DPR dan Golkar dalam berbagai hal.

Bagi DPR, citra buruk sudah pasti. Cap DPR dipimpin oleh tersangka korupsi, bukan cuma olok-olok, tapi sebuah kenyataan. Keberadaan Ketua DPR dalam tahanan, juga bisa dipastikan mengganggu kinerja lembaga tersebut.

Bagi Golkar, ngeyelnya Setya Novanto untuk mundur akan berakibat buruk pada elektabilitas partai tersebut. Pengalaman PKS bisa menjadi cermin, bagaimana susahnya mendongkrak citra dan elektabilitas partai ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terjerat korupsi, beberapa tahun lalu.

Hal yang jauh lebih penting dari apa yang terjadi di Golkar dan DPR kali ini, adalah kedua lembaga tersebut, terkesan sangat permisif terhadap korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Setya Novanto, seolah bukan hal yang luar biasa.

Karenanya jangan salahkan publik, bila mereka selama ini tidak percaya bahwa partai politik maupun DPR mendukung pemberantasan korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR