PEMILU 2019

Korban berjatuhan, haruskah pileg dan pilpres dipisah lagi?

Ilustrasi: Duka untuk KPPS yang meninggal.
Ilustrasi: Duka untuk KPPS yang meninggal. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Penambahan angka penghitungan suara pemilu 2019, terlihat di laman Situng KPU. Progresnya lebih cepat dibanding hari-hari awal penghitungan dimulai. Sampai hari Jumat (26/4/2019) nyaris 40 persen suara sudah terhitung.

Percepatan penghitungan suara itu ternyata seiring dengan jumlah anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang menjadi korban meninggal di tengah kesibukannya bertugas.

Pada hari kedua penghitungan suara dimulai, kita dikejutkan dengan ditemukannya fakta ada 19 orang anggota KPPS dari berbagai daerah meninggal. Sampai Kamis (25/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data, sudah 225 orang anggota KPPS yang meninggal dan 1.470 orang yang sakit.

Jumlah korban meninggal tersebut bukanlah angka yang kecil. Apalagi bila ditambah korban serupa dari organisasi lain yang juga terlibat dalam rantai pelaksanaan pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan ada sebanyak 33 orang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meninggal saat menjalankan tugas. Polri, menyebutkan ada 16 polisi gugur dalam pengamanan pemilu 2019.

Kelelahan yang berlebihan diduga menjadi penyebab kematian para ujung tumbak pelaksanaan pemilu 2019 ini. Kelelahan mereka memang tak hanya fisik tapi juga psikis.

Bisa dibayangkan. Petugas KPPS sesungguhnya sudah mulai bekerja sejak satu bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Mereka mengikuti bimbingan teknis dalam beberapa pertemuan.

Selanjutnya mereka harus memastikan seluruh logistik pemilu tersedia. Berikutnya sudah menunggu tugas mempersiapkan lokasi pemungutan suara. Berikutnya, memastikan pencoblosan berlangsung secara tepat waktu.

Di hari yang sama KPPS harus menyelesaikan tugas penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Bila dihitung, petugas KPPS bisa jadi bekerja lebih dari 24 jam. Tidak mustahil bila mereka semua mengalami kelelahan fisik yang berlebihan.

Tekanan psikis juga pasti terjadi. Sebanyak tujuh orang KPPS dalam satu TPS mempunyai preferensi politik yang tidak sama. Di antara mereka, bisa dipastikan saling mengawasi.

Begitu pun keberadaan saksi, dari para kontestan pemilu, yang tak jarang melakukan hal-hal yang intimidatif. Mereka menginginkan KPPS nihil dari kesalahan, dalam melaksanakan tugasnya.

Kesalahan tak disengaja, karena kelelahan fisik, misalnya keliru memasukkan hitungan dalam tabel perhitungan suara, bisa dituding macam-macam. Dianggap tidak independen, berpihak pada pihak tertentu, atau bahkan dituduh sebagai orang bayaran untuk memenangkan salah satu pihak.

Banyaknya korban meninggal dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini, mengilhami beberapa pihak untuk mendesak KPU melakukan evaluasi. Bahkan wacana evaluasi tersebut mengerucut ke arah kembali memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini memang penting. Tapi melakukan evaluasi pada saat ini, ketika semua tahapan pemilu belum selesai, tentu tidaklah tepat waktu.

Berikan waktu kepada KPU untuk menyelesaikan tugas pelaksanaan pemilu sesuai tahapannya. Menyelesaikan penghitungan suara, penetapan suara dan kursi untuk legislatif, penetapan presiden terpilih, pelantikan legislatif, hingga pelantikan presiden.

Saat ini yang paling dibutuhkan adalah memastikan korban yang meninggal terkait pelaksnaan pemilu 2019 mendapatkan jaminan. Mereka layak disebut pahlawan demokrasi, karena mendedikasikan dirinya untuk tegaknya demokrasi di Indonesia.

KPU harus segera membuat keputusan untuk memberikan santunan yang layak bagi keluarga para pahlawan demokrasi tersebut. Juga terhadap korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, KPU harus memastikan mereka mendapat jaminan perawatan secara cuma-cuma.

Tidak perlu ada dalih belum bisa memastikan atau menunda jaminan perawatan gratis karena para korban tidak memiliki kartu BPJS.

Ketua KPPS memang mendapat honor Rp550 ribu dan anggota KPPS Rp500 ribu, namun tanpa asuransi. Honor tersebut tentu saja sangat tidak sebanding dengan kelelahan dan risiko yang mereka terima.

Sudah selayaknya kita menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya para pahlawan demokrasi tersebut. Dan berharap korban tidak terus bertambah.

Kita juga sangat menyesalkan beberapa pihak yang tidak berempati, bahkan terus menyalahkan para ujung tumbak pelaksanaan pemilu 2019 itu dengan tudingan berlaku curang.

Terkait wacana evaluasi pemilu serentak, sebaiknya jangan dulu berfokus pada mengembalikan pemilu ke sistem lama, yaitu memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Harus dilihat lebih menyeluruh. Dari proses, pelaksanaan, biaya, sampai hasil yang didapat.

Jatuhnya banyak korban memang harus menjadi perhatian khusus dalam evaluasi. Namun tidak selayaknya dijadikan alasan tunggal untuk mengembalikan pemilu dengan sistem lama. Bila pemilu serentak, pilpres dan pileg disatukan ternyata hasilnya lebih baik, sudah sepatutnya dipertahankan, tentu saja dengan perbaikan di sana sini.

Mengganti sistem pemilu yang baru pertama dilaksanakan, justru akan mengkonfirmasi bahwa pemerintah dan DPR tidak memikirkan secara mendalam ketika memutuskan sebuah sistem pemilu akan dipakai. Padahal sistem tersebut dibuat dengan kajian, keputusan politik melalui undang-undang, sekian banyak peraturan dan biaya yang sangat besar.

Penggantian sistem pemilu juga membingungkan dan menimbulkan pertanyaan masyarakat. Mengapa setiap pemilu harus diubah sistemnya? Apakah masyarakat akan terus dijadikan kelinci percobaan dalam praktik demokrasi?

Mengurangi jumlah korban dari KPPS, bisa dilakukan dengan menambah jumlah KPPS dan membagi waktu kerjanya secara sif, agar KPPS bertugas seperti lazimnya orang bekerja yaitu 8 jam sehari. Rekrutmen terhadap KPPS juga harus dilakukan lebih memadai, bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga tes terhadap kesehatannya.

Pemilu serentak sebagai sebuah sistem yang baru pertama kali dipraktikan, memang memunculkan beberapa hal yang belum terantisipasi dengan baik sebelumnya.

Kerumitan yang dialami pemilih di bilik suara, melipat kertas suara, sampai memasukkan ke kotak suara, misalnya. Penghitungan suara di TPS, sampai tudingan kecurangan, hal-hal tersebut tentu bisa dicarikan solusinya.

Pemungutan suara secara elektronik (e-voting) bisa menjadi solusi atas berbagai kerumitan yang terjadi, sekaligus mempercepat mekanisme penghitungan suara.

E-voting sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menciptakan alat untuk keperluan ini. Ada beberapa nilai tambah bila menggunakan e-voting. Semisal, hasil perhitungan suara terpantau seketika (Real time).

Kemungkinan pemilih ganda juga dapat dicegah, karena menggunakan otentifikasi dengan NIK KTP elektronik. Proses pemilihan juga menjadi mudah karena menggunakan layar sentuh. Efisiensi biaya sangat mungkin terjadi karena sangat minim penggunaan kertas untuk surat suara, kotak suara, juga formulir pelaporan.

Dana cukup besar dibutuhkan untuk pengadaan alat e-voting dan mempersiapkan infrastruktur jaringan internet sampai ke TPS. Namun alat tersebut bisa dipakai berulang dalam berbagai pemilu.

E-voting juga sudah dipakai dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa daerah. Sekadar contoh, tahun lalu sebanyak 172 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah melaksanakan Pilkades serentak, menggunakan e-voting dengan hasil yang memuaskan.

Mengapa tidak, pemilu serentak 5 tahun mendatang dilaksanakan dengan e-voting.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR