Korupsi hakim ancaman serius demokrasi

Pilar demokrasi rontok digerogoti korupsi
Pilar demokrasi rontok digerogoti korupsi | Aulianshah /Beritagar.id

Sebagai sebuah negara demokrasi Indonesia menyepakati menjunjung supremasi hukum. Hukum diletakkan sebagai panglima kehidupan bernegara. Hukum pula yang akan menjadi solusi setiap kali terjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, dipercaya sebagai ekosistem bernegara, agar terjadi keseimbangan dan mekanisme pengawasan. Dan kekuasaan yudikatif dipercaya sebagai lembaga yang melaksanakan sistem penegakan hukum.

Para penyelenggara negara juga pasti sangat menyadari, korupsi adalah penyakit khas negara berkembang. Karenanya korupsi mesti dijadikan musuh nomor satu. Artinya, ketiga pilar demokrasi di Indonesia mesti juga sepakat, korupsi harus dienyahkan bersama.

Namun faktanya, korupsi sudah menggerogoti ketiga pilar demokrasi yang ada di negeri ini. Sudah jamak bahwa eksekutif diseret ke pengadilan karena korupsi. Sampai saat ini pun masih ada beberapa kepala daerah yang tengah menjalani persidangan kasus korupsi.

Begitu pula legislatif. Seperti tak pernah berhenti anggota legislatif baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD) yang mesti duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini pun beberapa legislator sedang mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsinya di pengadilan tipikor.

Yudikatif, tak ketinggalan. Jumlah hakim yang terjerat korupsi, juga terus bertambah. Korupsi di ruang yudikatif juga masuk di semua lembaga kehakiman. Dari hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tatausaha Negara, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi. Bahkan sampai Pengadilan Tipikor pun hakimnya terseret korupsi.

Data yang dihimpun KPK sejak 2004-2016 (April), menunjukkan Kepala Lembaga/Kementerian yang terlibat korupsi sebanyak 24 orang. Gubernur/Bupati dan Wakil: 67 orang. Anggota DPR/DPRD: 112 orang. Sedang hakim 17 orang.

Penangkapan Kepala PN Kepahiang Bengkulu, Janner Purba, dan hakim ad hoc, Toton, oleh KPK menambah deretan unsur yudikatif yang tersangkut korupsi. Kedua hakim tersebut adalah hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu. Mereka diduga menerima suap Rp650 juta terkait putusan perkara kasus dugaan korupsi RSUD, M Yunus.

Dari pemantauan media, selama 5 tahun terakhir, setidaknya sudah ada 9 hakim tipikor yang diciduk KPK lantaran korupsi. Pada 2013 tiga orang hakim Pengadilan Tipikor Semarang ditangkap setelah menerima suap.

Mereka kini sudah dipidana dengan hukuman masing-masing: Pragsono dihukum 10 tahun penjara; Kartini Marpaung dihukum 10 tahun penjara, dan Asmadinata dihukum 8 tahun penjara.

Di Pengadilan Tipikor Pontianak, hakim Heru Kisbandono juga ditangkap KPK gara-gara suap. Ia menerima vonis 11 tahun penjara. Selanjutnya KPK juga mengirim tiga hakim Pengadilan Tipikor Bandung ke penjara karena suap saat mengadili korupsi dana hibah Pemerintah Kota Bandung.

Mereka: Setyabudi Tejocahyono yang juga Wakil Ketua PN Bandung. Kini tengah menjalani hukuman 12 tahun penjara. Ramlan Comel yang kemudian dihukum 7 tahun penjara. Serta hakim Pasti Serefina Sinaga yang dipidana 4 tahun penjara.

Bila jaksa KPK kelak bisa membuktikan tindak korupsi yang dilakukan dua hakim Tipikor Bengkulu tersebut, maka Janeer dan Toton akan menjadi hakim Tipikor ke-8 dan ke-9 yang masuk bui karena korupsi.

Melihat semakin bertambahnya hakim Tiipkor yang terlibat korupsi, sesungguhnya sudah menjadi lampu kuning bagi lembaga yudikatif di Indonesia. Kekuatan yudikatif yang semestinya berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum, justru terkikis oleh korupsi.

Padahal korupsi, menurut Presiden Joko Widodo, tidak sekadar merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia.

Itulah sebabnya perlawanan terhadap korupsi terus dilakukan. Salah satu caranya adalah penegakan supremasi hukum. Masalahnya, bagaimana hukum bisa tegak, jika hakim, bahkan lembaga tertinggi di jajaran kehakiman, yaitu MA juga terjangkiti korupsi.

Secara teoritis maupun praktis, tegaknya supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundangan yang aspiratif dan mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat. Perlu juga tersedianya lembaga kehakiman yang lengkap.

Faktor terpenting justru ketersediaan aparat yang profesional serta berintegritas. Selain itu sistem dan politik hukum yang transparan. Nah dua hal inilah yang saat ini justru menjadi titik lemah kekuasaan yudikatif.

Reformasi hukum pernah dikumandangkan MA, namun tak membuahkan hasil. Peningkatan gaji hakim pun, sudah dilakukan. Asumsi gaji kecil menjadi penyebab hakim korup, akhirnya terbantah. Korupsi di lembaga yudikatif, tetap berlangsung, meski gaji hakim sudah termasuk tinggi.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan membuat satuan tugas pemberantasan mafia peradilan. Namun hasilnya pun tak maksimal.

Hakim Agung Gayus Lumbuun, menyebut berbagai kasus korupsi yang terjadi di lembaga peradilan penyebabnya adalah salah urus lembaga peradilan. Lembaga yang dimaksud adalah MA, sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Akibatnya korupsi di lembaga ini yang terlibat hampir semua lini. Dari hakim sampai panitera dan karyawan administrasi,

Artinya penyebab rontoknya pilar yudikatif ini malah dimulai dari hulu. Kurupsi di hilir bisa dibilang hanya ikutan. Karenanya, Gayus menyarankan sesegera mungkin dilakukan pembenahan.

Dasar hukum untuk melakukan pembenahan, ia meminta presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyelamatkan MA.

Pendapat serupa juga dikemukakan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Perppu ini menurut dia, juga akan sangat bermanfaat untuk mengatasi mafia peradilan, yang semakin masif menggerogoti pilar yudikatif di Indonesia.

Tidak ada pilihan lain, saat ini membenahi lembaga yudikatif, harus menjadi prioritas. Bila tidak, keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang terancam.

Demokrasi hanya akan menjadi milik orang yang berduit. Yang secara koruptif bisa membeli kebijakan yang dibuat legislatif dan eksekutif. Lalu bila ketahuan, bisa membeli keadilan di lembaga yudikatif.

Rakyat tentu tidak ingin, tiga pilar demokrasi yang menjadi ekosistem kehidupan bernegara, hancur hanya karena nafsu keserakahan para hakim sebagai pemegang kendali hukum. Karena sesungguhnya, hukum menurut Filsuf Aristoteles adalah akal yang tidak dipengaruhi oleh keinginan.

Hukum juga merupakan kecerdasan berfikir yang terbebas dari nafsu.

Bila lembaga peradilan masih dipenuhi oleh orang-orang yang berkeinginan cepat kaya dan mengutamakan nafsu keserakahan, ambruknya pilar yudikatif tinggal menunggu waktu. Mungkin besok, atau lusa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR