PENINDAKAN KORUPSI

Koruptor unggul Indonesia malu

KPK yang terpasung.
KPK yang terpasung. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Harus diakui Bacharuddin Jusuf Habibie adalah salah satu orang yang punya andil besar dalam merintis Indonesia bersih dari korupsi.

Dalam masa kekuasaan yang sangat singkat (21 Mei 1998–20 Oktober 1999), sebagai presiden ke-3 RI, Habibie membuat fenomena baru, melawan hegemoni koruptif orde baru. Landasan hukum menuju negara bersih pun dibuat.

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (19 Mei 1999) dan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (16 Agustus 1999) pun ditandatangani Habibie.

Kedua UU itulah yang menjadi cikal bakal pemberantasan korupsi di Indonesia. UU No. 31/1999 kemudian diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga sekarang.

Hari-hari ini, tekad besar Habibie tentang negara bersih tersebut tengah jadi perhatian masyarakat. Para penggiat antikorupsi khawatir pemberantasan korupsi akan terkubur, bertepatan dengan wafatnya BJ Habibie, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata (12/9/2019).

Kekhawatiran publik tersebut bukan tanpa alasan. Ada indikasi-indikasi kuat pemberantasan korupsi tengah dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini masih dibahas di DPR, misalnya, menjadikan ancaman pidana terhadap tindak korupsi lebih ringan dibanding ancaman hukuman dalam UU Tipikor.

Bila kemudian RKUHP disetujui jadi KUHP, maka tindak pidana korupsi bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tapi hanya tindak pidana biasa, seperti halnya pencurian. Kosekuensi lain, UU Tipikor harus direvisi menyesuaikan KUHP.

Pada saat bersamaan, DPR juga telah menetapkan lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang di luar harapan publik. Sebagai ketua KPK, DPR justru memilih sosok yang punya cacat pelanggaran etika ketika ia masih bertugas di lembaga antirasuah itu.

Indikasi lain adalah diterbitkannya surat presiden (surpres) persetujuan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atas inisatif DPR. Para penggiat antikorupsi dan KPK memandang saat ini tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK. UU yang ada masih memadai untuk aktivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Inisiatif DPR merevisi UU KPK dengan daftar inventaris masalah (DIM) yang beredar, jelas-jelas melemahkan pemberantasan korupsi. KPK tak hanya diamputasi sebagian kewenangannya, tapi juga dipasung.

Dengan revisi UU KPK versi DPR, KPK tidak lagi bisa disebut sebagai lembaga independen. Untuk melakukan penyelidikan, penyadapan, penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas. Bahkan, untuk penuntutan harus berkoordinasi dengan kejaksaan.

Itulah sebabnya berbagai elemen masyarakat menolak rencana revisi tersebut. Mereka tidak rela KPK menjadi lemah. Karena, dengan segala kekurangannya, KPK sampai saat ini dinilai masih bisa diandalkan sebagai pilar menuju negara bersih.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa surpres yang dilkeluarkan adalah persetujuan merevisi UU KPK secara terbatas. Narasi yang dibangun Jokowi, revisi tersebut untuk memperkuat KPK. KPK tetap lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi, begitu kata Jokowi.

Harus diakui bukan hal yang gampang bagi Jokowi untuk menolak begitu saja inisiatif DPR ini. Di satu sisi sebagai kepala negara ia harus merespon inisiatif DPR. Karenanya ia hanya menyetujui tiga butir DIM DPR, yaitu pembentukan Dewan Pengawas, Penghentian penyidikan setelah 2 tahun penyidikan tidak rampung, dan menjadikan karyawan KPK sebagai ASN.

Di sisi yang lain, Presiden Jokowi harus bisa menjaga kepercayaan rakyat. Harus ada jaminan bahwa pembahasan revisi di DPR kelak tidak melebar, sehingga kekhawatiran akan pelemahan pemberatasan korupsi benar terjadi.

Akan sangat besar risiko bagi pemerintah bila revisi UU KPK hasilnya tidak seperti apa yang dinarasikan oleh presiden. Jargon “SDM unggul Indonesia maju” yang kini tengah digulirkan pemerintah, bisa berubah menjadi “Koruptor unggul Indonesia malu” jika revisi UU KPK ternyata benar-benar memasung KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR