KPU tidak cermat mengelola distribusi surat suara

Ilustrasi: KPU mengkhawatirkan terjadinya kekurangan surat suara akibat terpusatnya pemilih pindahan.
Ilustrasi: KPU mengkhawatirkan terjadinya kekurangan surat suara akibat terpusatnya pemilih pindahan. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2019 ini terlihat semangat yang cukup besar untuk menjamin terpenuhinya hak para pemilih. Itu terlihat dalam Undang-undang Pemilu maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Namun KPU tampaknya tidak siap betul untuk menjaga semangat itu dalam pengelolaan penyelenggaraan pemilu. Itu terlihat dari kecemasan KPU dalam menghadapi persoalan potensi kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Potensi itu terkait dengan jumlah yang cukup besar pemilih pindahan yang terkonsentrasi di sejumlah daerah.

Pemilih pindahan adalah sebutan bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun, karena alasan yang cukup kuat, memberikan suara di TPS lain, yang bukan menjadi tempatnya terdaftar. Pemilih pindahan tersebut akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Itu adalah bentuk dari semangat untuk menjamin terpenuhinya hak para pemilih. Dengan ketentuan itu, mereka yang sedang merantau atau berada di daerah lain pada hari pemungutan suara, tidak perlu khawatir kehilangan hak pilihnya.

Istilah DPTb sudah dikenal di Pemilu 2014. Namun ada perbedaan konsep antara DPTb pada Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2014, DPTb adalah daftar para pemilih yang tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan pada Pemilu 2019, DPTb merupakan daftar pemilih yang sudah berada dalam DPT namun pindah lokasi tempat memberikan suara. Dalam Pemilu 2019, pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetap dilindungi hak pilihnya dengan masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Undang-undang Pemilu–tepatnya di Pasal 210 ayat 1- mensyaratkan, DPTb itu paling lambat sudah selesai pada 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Seiring dengan ketentuan undang-undang tersebut, PKPU Nomor 11/2018 mengatur tata caranya: pemilih harus mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Dengan ketentuan itu, kebutuhan jumlah surat suara di sebuah TPS yang menjadi tempat pemilih pindahan memberikan suaranya akan bisa berubah pada waktu yang cukup mepet dengan hari pemungutan suara. Ini menjadi slah satu titik krusial dalam pengadaan surat suara di TPS.

Sampai 17 Februari lalu, pemilih pindahan sudah berjumlah 275.923 orang. Pemilihan pindahan itu tersebar di 87.483 TPS. Mengacu ke ketentuan UU Pemilu tadi, jumlah pemilih pindahan bukan mustahil akan bertambah pada 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Jika dilihat dari sisi jumlah saja, pemilih pindahan sampai pertengahan Februari itu hanya 0,14 persen saja dari total jumlah pemilih yang sudah masuk DPT. Yang membuat KPU cemas bukanlah pada jumlahnya saja, melainkan penumpukan pemilih pindahan di daerah tertentu.

Penumpukan di daerah tertentu itu bisa membuka kemungkinan bahwa jumlah pemilih pindahan di sebuah TPS bisa melebihi 2 persen dari pemilih yang terdaftar di DPT. Angka 2 persen itu menjadi bagian penting dari perhatian KPU saat ini, sebab apabila di satu TPS jumlah pemilih pindahan melebihi angka itu maka dikhawatirkan akan terjadi kekurangan surat suara.

UU Pemilu, dalam Pasal 344, memang membuat ketentuan bahwa surat suara yang boleh dicetak berjumlah sesuai dengan jumlah pemilih yang sudah masuk DPT ditambah 2 persen dari jumlah itu sebagai cadangan. Di sisi lain, dalam Pasal 350 undang-undang yang sama, ada ketentuan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS harus sama dengan jumlah pemilih di DPT ditambah DPTb, dan ditambah 2 persen dari DPT.

Dua ketentuan itu, Pasal 344 dan Pasal 350 UU Pemilu, mengasumsikan bahwa mutasi pemilih dibarengi dengan mutasi surat suara. Padahal UU Pemilu tidak menyebutkan ketentuan mengenai tata cara penyediaan surat suara bagi pemilih pindahan yang masuk dalam DPTb.

Dengan ketentuan-ketentuan tadi disertai dengan ketentuan untuk mengakomodasikan pemilih pindahan sampai 30 hari sebelum hari pemungutan suara, manajemen distribusi surat suara menjadi kompleks sekali. Komposisi DPT dan DPTb baru diketahui pada waktu yang sangat mepet dengan hari H.

Bahwa KPU mengkhawatirkan kekurangan surat suara di sejumlah TPS, itu bisa dipahami karena surat suara sudah mulai didistribusikan ke sejumlah daerah, dengan jumlah sesuai DPT dan cadangan 2 persen dari DPT. Padahal opsi untuk pindah tempat memberikan suara masih terbuka sampai pertengahan Maret nanti.

Itu juga sekaligus memperlihatkan bahwa KPU kurang cermat dalam mengelola distribusi surat suara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu. Seharusnya KPU sudah mengantisipasi manajemen distribusi surat suara yang menjadi kompleks itu.

Ada dua opsi yang sekarang diumbar sebagai wacana untuk mengatasi kekhawatiran mengenai kurangnya surat suara di sejumlah TPS. Yaitu, mengeluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan melakukan uji materi atas UU Pemilu. Kedua opsi itu ditujukan agar KPU mempunyai sandaran hukum untuk mencetak surat suara cadangan lebih dari 2 persen .

Kedua opsi itu terlalu mahal untuk menjadi ganjal atas ketidakcermatan KPU dalam mengelola distribusi surat suara. Disamping itu, penambahan surat suara malah akan memperluas masalah terkait jumlah dan kontrolnya.

Sebaiknya KPU berkonsentrasi merumuskan implementasi dari asumsi-asumsi di belakang ketentuan di UU Pemilu. Yaitu bahwa mutasi pemilih disertai pula dengan mutasi surat suara.

Jelas itu bukan hal mudah. Namun itu bisa dilakukan.

Yang paling penting, hal itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan cara itu, sensitivitas terkait pergeseran surat suara lebih bisa dikelola.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR