Mana strategi pengelolaan sampah menyeluruh?

Ilustrasi: Tangani sampah secara menyeluruh
Ilustrasi: Tangani sampah secara menyeluruh | Salni Setiadi /Beritagar.id

Belakangan pemerintah seolah mau memperlihatkan niat baiknya dalam mengurangi dan mengelola sampah –termasuk sampah plastik. Sejumlah pemerintah daerah sudah berkomitmen membebaskan daerahnya dari pemakaian kantong plastik dalam berbelanja di peritel modern dan pusat perbelanjaan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah berencana akan mengenakan pungutan dana pengelolaan sampah kepada wisatawan.

Kita memang memiliki masalah dalam mengelola sampah –termasuk sampah plastik. Namun selama ini banyak pihak seolah tidak terusik oleh persoalan itu.

Pemerintah tampak bereaksi ketika video yang merekam betapa kotornya laut di daerah wisata Bali beredar meluas secara viral. Kabar tentang kotornya laut dan pantai di Bali itu mempermalukan negeri ini.

Kabar tentang paus sperma (physeter macrocephalus) yang mati dan terdampar di perairan Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, juga membuat kita semakin tahu bahwa selama ini negeri ini mengabaikan persoalan sampah plastik yang sangat serius dampaknya. Di dalam perut paus itu ditemukan ribuan keping plastik. Diperkirakan, berat plastik di dalam perut paus itu mencapai 5,9 kilogram.

Dengan akutnya persoalan pengelolaan sampah di negeri ini, apakah makna aturan tentang larangan penggunaan kantong plastik dan pungutan dana sampah bagi wisatawan?

Kota Bogor adalah salah satu daerah yang terlarang bagi pemakaian kantong plastik dalam belanja eceran di peritel modern dan pusat perbelanjaan. Larangan itu mulai diberlakukan pada 1 Desember 2018 lewat Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Sebetulnya, Kota Bandung juga berencana memberlakukan larangan serupa pada Desember ini. Namun rencana itu ditunda sampai terbitnya Peraturan Walikota yang akan menjadi sandaran hukum larangan tersebut.

Pemerintah daerah lainnya mungkin saja juga akan menyusul pemberlakuan larangan pemakaian kantong plastik. Setidaknya, begitulah harapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kita sebetulnya punya pengalaman serupa larangan pemakaian kantong plastik dalam berbelanja di peritel modern. Tahun 2016, pemerintah melakukan uji coba di beberapa daerah untuk menerapkan kantong plastik berbayar kepada konsumen yang berbelanja di peritel modern dan pusat perbelanjaan.

Hal ini untuk menekan penggunaan plastik, untuk mengurangi sampah plastik yang bisa mencemari lingkungan. Hampir 95 persen kantong plastik yang dipakai dalam belanja pada akhirnya menjadi sampah.

Kebijakan itu mengundang pro kontra. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim, uji coba itu berhasil menurunkan pemakaian kantong plastik dalam jumlah yang cukup signifikan. Sementara survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memperlihatkan bahwa uji coba itu tidak berjalan efektif.

Larangan pemakaian kantong plastik dalam berbelanja di peritel modern dan pusat perbelanjaan bisa jadi memang memperlihatkan kepedulian kepada isu-isu lingkungan. Efektifkah? Belum tentu.

Pemakaian kantong plastik dalam berbelanja, 30 persen memang terjadi di peritel modern. Namun 70 persen lainnya berlangsung di pasar-pasar tradisional. Oleh karena itu, selama tidak bersifat menyeluruh di semua lini, aturan yang melarang pemakaian kantong plastik itu lebih tampak sebagai kebijakan yang bersifat kosmetik saja: agar tampak cantik belaka, tanpa menyentuh persoalan sesungguhnya.

Hal itu pula yang terlihat dari rencana pemerintah memungut dana pengelolaan sampah kepada para turis.

Menurut rencana, turis asing akan dikenakan pungutan sebesar 10 dolar AS dan turis lokas 1 dolar AS. Dana itu akan dikelola oleh pemerintah daerah setempat untuk pengelolaan sampah di lokasi wisata tersebut.

Seperti pada kebanyakan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah secara tergesa-gesa, pengungkapan rencana itu tidak disertai dengan dengan gambaran yang lebih rinci, yang lebih bisa meyakinkan publik atas rencana itu. Pemerintah, misal, tidak mengungkap lebih rinci rencana pengelolaan sampah yang akan dilakukannya, yang menjadi alasan pungutan itu.

Jika tak ada rencana yang jelas sebagai alasan yang memadai, untuk apa pemerintah melakukan pemungutan dana? Lagi pula, selama ini sudah ada penarikan retribusi pariwisata, yang di dalamnya termasuk diperuntukkan untuk keperluan kebersihan di daerah wisata. Jadi, untuk apa lagi pungutan dana sampah kepada para turis itu?

Pemerintah seharusnya berkonsentrasi kepada pencapaian target penurunan 30 persen dan penanganan 70 persen sampah rumah tangga atau sejenisnya dan pengurangan 70 persen sampah di laut pada 2025. Target itu adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2018.

Ketimbang sekadar aturan yang lebih bersifat kosmetik saja, publik menantikan gambaran yang menyeluruh rencana aksi pemerintah untuk mencapai target tersebut. Termasuk di dalamnya aturan yang mendesak produsen untuk bertanggung jawab atas sampah yang berasal dari kemasan yang dipakainya.

BACA JUGA