PILPRES 2019

Mari menjaga ketenangan sidang MK

Berharap sidang MK berjalan damai.
Berharap sidang MK berjalan damai. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU), Jumat (14/6/2019). Sidang tersebut diadakan atas permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selanjutnya secara marathon MK akan melaksanakan sidang pemeriksaan pada 17 hingga 19 Juni, dengan membentuk tiga panel. Bahkan 9 hakim MK siap begadang untuk menyelesaikan PHPU ini. Pembacaan putusan dijadwalkan pada 28 Juni 2019.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Mei telah menetapkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019. Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 55,50 persen dan Prabowo-Sandi 44,50 persen.

Keputusan KPU tersebut mengecewakan pendukung pasangan capres-cawapres 02. Mereka tidak bisa menerima kekalahan tersebut, dan menuding KPU dan pasangan Jokowi-Ma’ruf melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Kekecewaan tersebut kemudian dihubungkan dengan aksi unjuk rasa hebat disertai kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 lalu.

Sebanyak 9 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Polisi menangkap lebih dari 440 orang perusuh, termasuk di antaranya 67 bocah di bawah usia 18 tahun yang tidak bisa diproses hukum.

Puluhan mobil dibakar, sejumlah fasilitas umum rusak, para pebisnis mengalami kerugian triliunan rupiah karena perputaran ekonomi mandek. Warga negara pun was-was, karena keamanannya terganggu.

Dua hari yang mencekam adalah mimpi buruk demokrasi di Indonesia. Unjuk rasa memang bagian dari dinamika demokrasi. Tapi kerusuhan, bukanlah cara demokrasi. Kerusuhan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan, sebaliknya justru menambah persoalan baru.

Berbagai pihak termasuk Jokowi mendorong pasangan Prabowo-Sandi, untuk membawa PHPU tersebut ke MK. Jokowi menyatakan sangat menghargai bila Prabowo-Sandi membawa masalahnya ke MK. Karena di situlah penyelesaian secara konstitusional akan dilakukan.

Tim pendukung Prabowo yang semula tidak akan membawa sengketa tersebut ke MK dan memilih penyelesaian dengan kekuatan massa di jalanan, akhirnya berubah pikiran. Materi gugatan PHPU disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi ke MK pada 24 Mei lalu.

Ada beberapa tuntutan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi kepada MK. Antara lain: Membatalkan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019.

Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin MA sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

Memerintahkan kepada KPU untuk untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2019-2024.

Atau memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 E ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945.

Kita tentu berharap suasana kondusif selama proses persidangan PHPU berlangsung di MK bisa dijaga.

Kendati sebanyak 33 ribu polisi disiagakan untuk menjaga keamanan selama sidang berlangsung, tetap dibutuhkan jaminan oleh para kontestan pilpres agar para pendukungnya bisa menahan diri dan tidak mengerahkan massa untuk memberikan tekan psikologis terhadap hakim MK yang tengah bertugas.

Apresiasi patut ditujukan kepada Prabowo yang melalui siaran video, yang mengimbau para pendukungnya untuk tidak mendatangi MK selama proses persidangan. Ia juga meminta para pendukungnya untuk percaya pada hakim-hakim (MK).

Apa pun keputusan MK, semua pihak harus menyikapi dengan dewasa, tenang, dan mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara.

Semua pihak harus bisa mempercayai MK untuk menyelesaikan perselisihan pilpres ini dengan sebaik mungkin. Ketua MK Anwar Usman berjanji, hakim MK akan menjalankan tugasnya secara profesional, independen dan imparsial berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Sidang PHPU ini bukan sekadar menentukan siapa pemenang pilpres secara konstitusional. Hal yang jauh lebih penting adalah, keputusan MK sekaligus bisa menjaga keutuhan bangsa, dan menjamin demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi.

MK berusaha transparan dalam persidangan PHPU ini. Para pendukung masing-masing kontestan disediakan 15 kursi dalam ruang sidang. Selain itu MK juga menyiarkan secara langsung sidang tersebut dalam kanal YouTube MK. Beberapa stasiun TV juga akan menayangkan sidang tersebut secara langsung.

Masyarkaat akan menunggu kepatuhan para pendukung Prabowo serta janji MK tersebut. Siapa pun yang diputuskan jadi pemenang, harus bisa merangkul yang kalah. Begitu pun yang kalah, bisa legawa mengucapkan selamat pada pemenang.

Damai dan sejuk dalam mengakhiri kontestasi pilpres 2019 menjadi harapan seluruh warga Indonesia.

Kerusuhan 21-22 Mei lalu sudah memberikan pelajaran yang lebih dari cukup, agar kita tidak mengulanginya. Kerusuhan tidak bisa memenangkan siapa pun, semuanya menjadi pihak yang kalah. Dan yang tersisa, hanyalah penyesalan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR