Masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi

Meski meleset dari target RPJMN, ekonomi Indonesia mampu melaju stabil di tengah muramnya ekonomi dunia.
Meski meleset dari target RPJMN, ekonomi Indonesia mampu melaju stabil di tengah muramnya ekonomi dunia. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan para ekonom pada kuartal terakhir tahun lalu. Indonesia menorehkan pertumbuhan ekonomi pada level 5,17 persen, naik dari 5,07 persen pada 2017. Pencapaian yang cukup baik di tengah gejolak perekonomian global.

Meski meleset dari target RPJMN, ekonomi Indonesia mampu melaju stabil di tengah muramnya ekonomi dunia. Daya tahan Indonesia menghadapi ancaman krisis global pun menuai pujian.

Ekonomi domestik melaju stabil di tengah panasnya perang dagang Tiongkok vs. Amerika Serikat. Indonesia masih bertahan di tengah ancaman resesi ekonomi Uni Eropa akibat Brexit dan mundurnya ekonomi Jerman.

Indonesia masih lebih baik dibanding banyak negara-negara di dunia, termasuk dalam kelompok G20. Tiongkok turun dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen; AS hanya tumbuh 3 persen; dan Jepang tumbuh cuma 1 persen.

Bila dibandingkan negara-negara ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik. Singapura, misalnya, hanya tumbuh 2,2 persen--masih di bawah prediksi 2,4 persen dari jajak pendapat Reuters.

Kekuatan konsumsi 200 juta lebih rakyat Indonesia patut disyukuri. Konsumsi rumah tangga menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018. Lonjakan konsumsi utamanya terjadi pada kuartal IV 2018, karena ada momen libur panjang akhir tahun dan Tahun Baru 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per akhir 2018 pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,08 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2017. Selain kuatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah juga dinilai lebih tinggi pada triwulan keempat tahun lalu.

Namun, ada baiknya kita tidak terlalu terlena dengan angka-angka itu.

Melempemnya kinerja perdagangan sepanjang tahun lalu patut jadi perhatian. Kepala BPS Suhariyanto, mengonfirmasi kinerja ekspor dan impor Indonesia menjadi salah satu penghambat laju pertumbuhan ekonomi 2018. Dia menyampaikan, neto ekspor tahun lalu pun tercatat dalam posisi negatif.

Ekspor mampu tumbuh 6,48 persen namun terkoreksi pertumbuhan impor yang lebih tinggi yakni sebesar 12,04 persen. Dalam pertumbuhan ekonomi 2018, neto ekspor pun memberikan andil negatif 0,99 persen.

Pemerintah harus memunculkan eksportir-ekspotir baru dan lebih ekspansif ke pasar-pasar non-tradisional. Namun, hal tersebut akan membutuhkan waktu hingga bisa berdampak pada kinerja perdagangan dalam jangka pendek.

Perbaikan ekspor menjadi tantangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2019 seiring kondisi perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan keputusan Brexit yang tidak mulus. Harus diakui, tantangan 2019 tidak lebih ringan dari 2018.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang fundamental untuk mendatangkan sebanyak mungkin devisa melalui ekspor, penanaman modal asing, pariwisata dan lain-lain.

Tantangan lainnya, Indonesia juga harus bisa keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap). Per akhir tahun lalu, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp 56 juta atau $3.927 AS.

Bila mengacu klasifikasi Bank Dunia, Indonesia telah naik level dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara pendapatan menengah atas.

Namun, kondisi tersebut bisa menjadi ancaman apabila Indonesia tidak bisa mendorong lagi tingkat pertumbuhannya. Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyebut Indonesia tidak bisa terus menerus tumbuh hanya 5 persen.

Pada 2060 mendatang, Indonesia akan masuk dalam aging population--saat jumlah penduduk usia non-produktif melebihi jumlah penduduk usia produktif. Jika ekonomi hanya tumbuh di angka 5 persen, ada risiko penduduk Indonesia akan lebih dahulu tua sebelum kaya.

Jika daya beli masyarakat sudah mentok, pertumbuhan sektor kon­sumsi akan terpengaruh sehingga berpoten­si mengganjal laju pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat, sektor konsumsi hingga kini me­rupakan motor utama pertumbuhan eko­nomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga mesti men­cermati tren penurunan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan investasi yang telah ber­langsung dalam tiga tahun terakhir. Sebab, menyusutnya kemampuan menambah te­naga kerja itu bakal melemahkan pendapat­an dan daya beli masyarakat.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi hanya terealisasi Rp721,3 triliun atau bertumbuh 4,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp692,8 triliun. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan 2017 lalu yang bisa mencapai 13,1 persen.

Perlambatan investasi ditenggarai karena ekonomi yang belum efisien. Ekonomi yang tidak efisien terlihat dari rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR digunakan untuk mengukur efektifitas belanja modal investor. Semakin besar tingkat ICOR, maka semakin jauh dari efisiensi.

Menurut Ekonom Senior Indef, Nawir Messi, nilai ICOR Indonesia masih perlu ditekan. Sejak 2016 hingga 2018 rasio ICOR Indonesia masih bertengger di angka 6,3. Capaian ICOR yang termasuk tinggi itu membuat investasi di Indonesia melambat. Pada periode 2011-2015, ICOR Indonesia bahkan sempat memburuk dari 5,02 menjadi 6,64.

Dibandingkan dengan ICOR negara se-kawasan ASEAN, Indonesia relatif tak efisien. Rasio ICOR Malaysia sebesar 4,6, Filipina 3,7, Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2. Indonesia punya PR untuk mengejar rasio ICOR negara tetangga agar efisiensi ekonomi bisa meningkat dan investasi bisa mengalir lebih lancar.

Lesunya pertumbuhan investasi bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Alhasil, angka penyerapan dari realisasi investasi mencapai 960.052 orang. Serapan tersebut menurun 18,38 persen dari tahun sebelumnya yang masih mencapai 1,17 juta orang.

Membuat ekonomi lebih efisien menjadi salah satu tantangan yang perlu jadi fokus pemerintah. Menggalakkan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang jadi penyebab biaya tinggi, serta peningkatan kualitas angkatan kerja, bisa jadi pilihan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR