Matematika politik dalam perombakan kabinet

Desakan untuk perombakan kabinet jilid II semakin kencang
Desakan untuk perombakan kabinet jilid II semakin kencang | Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Presiden Joko Widodo belum sekalipun bicara soal perombakan kabinet jilid II. Namun parpol, baik partai pendukung pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, begitu gencar berwacana soal reshuffle ini.

Dua parpol di luar pemerintahan, terang-terangan meminta penggantian menteri. Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, akhir Oktober lalu, merekomendasikan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, diganti.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dari PKS, punya saran yang sama. Alasannya, Rini memberi beban politik bagi Jokowi. Ini berkait dengan penolakan hampir semua fraksi di DPR, tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN dalam pengesahan APBN 2016 beberapa saat lalu. Dalam RAPBN 2016, ada anggaran PMN sebesar Rp48,38 triliun. Sebanyak 83,5 persen dialokasikan kepada 26 BUMN.

Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, agak berbeda. Ia menyerahkan penggantian menteri sepenuhnya kepada Presiden. Namun, ia juga menyampaikan aspirasi yang diterima partainya. Yaitu, agar pemerintah lebih memprioritaskan program kerakyatan seperti pembangunan bendungan dan sarana produksi pertanian, sebelum perusahaan BUMN.

Ramai-ramai menyudutkan Rini Soemarno, sebagai salah seorang yang layak diganti ini, sesungguhnya hanyalah numpang arus perombakan kabinet yang lebih luas.

Perombakan kabinet jilid I, 12 Agustus lalu, terhadap 5 menteri dan 1 lembaga, bisa dibilang lebih diwarnai hasil evaluasi performa menteri, ketimbang alasan politis. Hasilnya memang mulai terlihat, terutama di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan bisa diterima pasar, dan perekonomian mulai bangkit.

Tapi pada isu reshuffle jilid II, Jokowi seperti dipaksa melakukan perombakan kabinet, lebih karena alasan politis.

Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan parpol pendukung pemerintah, seolah mewajibkan Jokowi untuk membayarnya dengan kursi kabinet. Meski Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mencoba meluruskan bahwa sesungguhnya tak ada tawar menawar dari PAN mengenai kursi kabinet.

Meski begitu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, tersirat menginginkan partainya mendapat bagian kursi kekuasaan. Saat memimpin apel pemenangan pilkada di Sukabumi, Rabu (4/11), Ketua MPR ini beberapa kali menyinggung soal kekuasaan.

"Setiap partai politik tentu ingin merebut kekuasaan untuk bisa melaksanakan cita-cita partai. Kalau parpol tidak menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota, presiden, maka parpol tidak berdaya, sama saja dengan ormas," kata Zulkifli seperti dilaporkan Harian Kompas.

Adakah hubungannya tekanan terhadap usulan penggantian menteri BUMN dengan kompensasi PAN masuk sebagai pendukung pemerintah? Hanya bisa terjawab bila reshuffle jilid II jadi dilaksanakan.

Yang pasti, saat ini PAN sudah menyiapkan daftar nama kader yang siap disodorkan jadi calon menteri. Bila hitungan kekuatan parpol di legislatif yang dijadikan patokan jumlah menteri, maka PAN yang punya 49 kursi di DPR, akan setara dengan PKB yang dijatah tiga menteri.

Perombakan kabinet, sesungguhnya adalah hak prerogatif presiden. Beberapa hal memang selalu dipertimbangkan dalam memilih menteri. Misalnya kapabilitas, integritas, dan tentu saja politik. Itulah sebabnya, kabinet Jokowi mengakomodasi menteri yang berasal dari parpol dan yang murni profesional.

Yang patut diingat, sekali parpol berhasil "memaksa" presiden untuk mengganti menterinya, lain waktu ia bisa melakukan hal yang serupa.

Setahun Kabinet Kerja berjalan, Jokowi semestinya punya data yang cukup untuk melakukan penilaian terhadap para menterinya. Kinerja bisa menjadi tolok ukur utama. Menteri yang tak berprestasi, bahkan tak bisa menerjemahkan cita-cita besar Nawacita, dalam operasional kementerian, memang selayaknya diganti. Tak peduli dari partai atau profesional.

Bila matematika politik yang dijadikan dasar perombakan kabinet, Jokowi akan terjebak pada reshuffle yang tak ada akhirnya. Bayangkan bila Golkar, secara resmi menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung di barisan parpol pendukung pemerintah. Golkar punya 91 suara di DPR, berapa kursi menteri yang akan diserahkan ke Golkar?

Bagi-bagi kekuasaan dalam politik, memang hal lumrah. Tapi bagi-bagi kekuasaan tidak mesti dibayar mahal dengan mengorbankan harmonisasi kabinet yang mulai kelihatan hasilnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR