Mau dibawa kemana kasus Novel?

Ilustrasi: Novel Baswedan dan sketsa terduga penyerangnya
Ilustrasi: Novel Baswedan dan sketsa terduga penyerangnya | Salni Setiadi /Beritagar.id

Dua bulan lagi kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan genap berumur satu tahun. Sejauh ini tidak ada gelagat kasus tersebut akan segera terungkap secara terang benderang.

Kamis (22/2/2018) kemarin Novel tiba di Jakarta setelah sepuluh bulan dirawat di rumah sakit di Singapura untuk mengobati matanya yang disiram dengan air keras oleh si penyerang pada April tahun lalu. Kepulangannya ke Indonesia tidak bersangkut paut langsung dengan penyelesaian penyidikan kasus penyerangan atas dirinya itu.

Kepulangannya, seperti disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lebih dilatarbelakangi oleh adanya waktu tunggu untuk operasi mata lanjutan yang harus dijalaninya.

"Masih ada waktu tunggu 2 bulan sampai April 2018 sehingga proses rawat jalan itu bisa dilakukan di Jakarta," kata Febri.

Meski begitu, publik berharap kepulangan Novel akan menjadi momentum untuk mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Bagi publik, pengungkapan kasus serangan terhadap penyidik lembaga antikorupsi ini berjalan lamban -bahkan seperti jalan di tepat- dan berbelit-belit.

Pada awal penyelidikan, polisi sempat menyebutkan bahwa pelaku penyerangan terdiri dari dua orang yang berkendaraan motor matic. Kapolda Metro Jaya, yang saat itu dijabat oleh Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, meyakini ada pihak yang menyuruh penyerangan -selain pelaku di lapangan.

Pihak kepolisian seperti memberi harapan atas pengungkapan kasus penyerangan tersebut ketika identitas orang yang diduga pelaku telah dikantonginya.

"Tidak hanya dikantongi, tapi sudah diketahui," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, dua minggu setelah kejadian penyerangan.

Polisi memang sempat menahan sejumlah orang yang diduga terkait kasus tersebut. Namun semuanya kemudian dilepas karena dianggap punya alibi.

Merespons lambannya perkembangan pengungkapan kasus tersebut ditangani tim khusus Polri, KPK sempat menyatakan keinginannya untuk dilibatkan dalam mengusut kasus tersebut. Atas keinginan itu, pada mulanya Polri terkesan menolaknya.

Namun pihak kepolisian tampak menyadari, seperti disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ada keraguan publik terhadap kinerja kepolisian dalam mengusut kasus tersebut. Oleh karena itu, Polri mencoba menggandeng KPK dalam sebuah tim gabungan.

Tim gabungan Polri - KPK itu diklaim sudah terbentuk. Setidaknya itu pernah dinyatakan oleh Wakapolri Komjen Pol Syafruddin pada akhir Juli tahun lalu.

"Sudah. Sudah ada (tim gabungan). Sudah digabung polisi dan KPK. Ini semi-independen," kata Wakapolri

Benarkah tim gabungan itu ada? KPK membantahnya.

"KPK belum membentuk tim gabungan karena KPK belum mengetahui peran yang akan dilakukan KPK dalam tim gabungan tersebut," kata Wakil Ketua Syarif seperti dikutip CNN Indonesia, sehari setelah pernyataan Wakapolri.

Dari berbagai pemberitaan dan pernyataan, publik menilai klaim pembentukan tim gabungan Polri - KPK itu lebih merupakan upaya untuk menghindarkan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang pernah diusulkan oleh Novel Baswedan. Keberadaan tim gabungan Polri - KPK yang disebut "semi independen" itu bisa menjadi alasan untuk menolak pembentukan TGPF -yang tentu akan harus melibatkan unsur masyarakat.

Desakan untuk membentuk TGPF menguat selepas wawancara Novel dengan Time. Dalam wawancara itu Novel mengungkapkan keterlibatan jenderal polisi dalam penyerangan terhadap dirinya.

"Saya memang mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat. Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel dalam wawancara itu, seperti dikutip Kompas.

Kepada polisi, Novel bungkam perihal jenderal yang ia sebut dalam wawancara itu. Novel disebut-sebut akan mengungkapkan jenderal polisi yang dimaksudnya jika TGPF terbentuk.

Desakan untuk membentuk TGPF kasus tersebut kembali menguat bersamaan dengan kepulangan Novel.

Akankah TGPF kasus penyerangan terhadap Novel terbentuk? Apakah TGPF akan mampu menjadi pintu masuk pengungkapan dan penuntasan proses hukum kasus penyerangan terhadap penyidik KPK itu?

Publik masih sangat mengingat, negeri ini pernah membentuk sejumlah tim pencari fakta independen untuk berbagai kasus yang berbeda. Hasilnya? Berhenti sebagai laporan saja, atau bahkan hilang -seperti dokumen asli hasil investigasi tim pencari fakta kasus Munir.

Hasil-hasil kerja tim pencari fakta independen semacam itu bisa tidak terlalu berpengaruh terhadap proses hukum pro justitia. Publik sudah terbiasa memandang pembentukan tim pencari fakta itu akan berujung sebagai penyelesaian politik saja.

Padahal publik menghendaki penegakan hukum atas kasus kejahatan yang menimpa Novel. Bukan penyelesaian politik di luar pro justitia.

Kunci penuntasan kasus penyerangan terhadap Novel memang berada di tangan kepolisian. Publik berharap kasus ini bisa diselesaikan oleh polisi dengan segera. Publik terlanjur tahu bahwa Polri punya kemampuan yang baik dalam mengungkap kasus kriminal selama ini sehingga terasa janggal jika Polri terlihat lamban dalam kasus Novel.

Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini justru bisa menggerogoti kepercayaan publik kepada kemampuan dan kemandirian polisi sebagai penegak hukum. Segerakanlah, Pak Polisi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR