PENCEGAHAN KORUPSI

Membonsai pohon pemberantasan korupsi

Ilustrasi: Bonsai pohon pemberantasan korupsi di depan Istana.
Ilustrasi: Bonsai pohon pemberantasan korupsi di depan Istana. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Belakangan sejumlah penggiat antikorupsi sering menyambangi Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Begitupun para tokoh bangsa.

Di kantor KPK, mereka memberikan dukungan moral di tengah kekhawatiran pada masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Mereka khawatir pohon pemberantasan korupsi berupaya dibonsai.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memang memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya melalui pernyataan: "Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa," ucap Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT Ke-73 RI di Gedung DPR, Jakarta Kamis (16/8/2018).

Namun tidak semua pihak sepakat dengan pernyataan tersebut. Buktinya indikasi merapuhkan pemberantasan korupsi tak pernah berhenti. Bahkan bisa dibilang perlawanan terhadap pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara luar biasa.

Yang teranyar, ditunjukkan dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (3/9) malam. Dalam rapat tertutup itu, semua fraksi setuju UU KPK direvisi. Hari Kamis (5/9) keputusan Baleg disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

Upaya merevisi UU No.30/2002 ini sudah berulang kali dilakukan. Dan berkali-kali pula ditentang berbagai pihak.

Alih-alih untuk memperkuat KPK, usulan poin revisi justru melemahkan KPK. Misalnya, mengatur tentang penyadapan, penghentian penyidikan (SP3), status karyawan KPK menjadi ASN, serta munculnya lembaga baru bernama Dewan Pengawas KPK.

Indikasi yang lain, lihatlah kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kasus ini bukan sekadar mencederai Novel secara pribadi, tapi juga menyerang pemberantasan korupsi. Apa lagi begitu rapinya penyerangan itu hingga sudah lebih dari dua tahun polisi belum berhasil mengungkap kasus ini.

Padahal Polri bukanlah penegak hukum yang lemah. Dalam kejahatan terorisme misalnya, polisi bisa dengan cepat memberangus para tersangka, bahkan ketika mereka baru merencanakan teror. Dengan kapabilitas personel dan teknologi yang dimiliki Polri, rasanya sangat mengherankan bila kasus Novel tidak bisa diungkap.

Indikasi serupa juga tampak dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Dari 10 orang yang diajukan ke presiden oleh panitia seleksi, empat orang di antaranya ditengarai bermasalah. Misalnya diduga melakukan pelanggaran etik saat menjadi pejabat di KPK.

Ada pula yang tidak paham hukum atau tidak setuju dengan OTT KPK. Ada pula yang terang-terangan menyatakan bila kelak terpilih jadi pimpinan, KPK tidak perlu menangani korupsi yang dilakukan oleh polisi dan dan jaksa.

Apa jadinya KPK bila dipimpin oleh figur-figur seperti itu? Tindakan luar biasa –pinjam istilah Jokowi— macam apa, yang bisa mereka lakukan? Sementara masyarakat tahu persis, korupsi tak hanya dilakukan oleh pejabat sipil, tapi juga legislator, polisi, jaksa, pengusaha, dan bahkan menteri.

Bukan kejahatan luar biasa

Indikasi berikutnya, justru lebih parah. Dalam rapat tertutup sejak Rabu sampai Jumat (28-30/8), DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tetap memasukkan pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan dua pekan lagi.

Dengan masuknya tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam RKUHP, ancaman hukuman pidana penjara dan denda untuk sejumlah tindakan korupsi menjadi lebih ringan daripada sebelumnya yang diatur di UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh Pasal 2 UU Tipikor tentang perbuatan memperkaya diri, dalam RKUHP menjadi Pasal 604. Ancaman penjara minimum menjadi lebih ringan, sebelumnya empat tahun menjadi hanya dua tahun. Hukuman denda minimum pun didiskon dari Rp200 juta di UU Tipikor, menjadi Rp10 juta di RKUHP.

Begitu pun tindak penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 605 RKUHP yang berasal dari Pasal 3 UU Tipikor. Hukuman denda untuk pelaku juga menjadi lebih rendah. Jika di UU Tipikor mengancam denda minimum Rp50 juta, di RKUHP hanya Rp10 juta.

Pasal 607 Ayat (2) RKUHP yang menyerap Pasal 11 UU Tipikor tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, pun serupa. Di RKUHP, ancaman penjara maksimum 4 tahun, padahal di UU Tipikor ancaman maksimum 5 tahun. Sanksi denda di RKUHP juga lebih ringan menjadi Rp200 juta, tapi di UU Tipikor maksimal Rp250 juta.

Yang paling parah, ancaman pidana mati yang sebelumnya diatur di UU Tipikor dihapuskan dari RKUHP.

Masuknya pasal tipikor dalam RKUHP praktis akan menggeser pemahaman korupsi sebagai kejahatan luar biasa menjadi kejahatan yang biasa saja. Apalagi bila mengutip penjelasan Nasir Jamil, anggota panitia kerja RKUHP dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

Menurut dia, harus ada paradigma baru dalam pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi akan lebih fokus pada penyelamatan uang negara ketimbang memperberat pidana penjara terhadap pelaku.

"Ke depan memang kita harus mengubah cara pandang bahwa korupsi ini kejahatan keuangan, pidana kurungan badan bukan yang utama, melainkan bagaimana uang yang sudah dirampok dikembalikan ke negara," ujar Nasir kepada Kompas.com, Jumat (30/8).

Bila RKUHP jadi disahkan pada akhir September ini, ada konsekuensi lain yang harus dilakukan oleh para pembuat UU, yaitu revisi terhadap UU No.20/2001 tentang Tipikor. Hal tersebut tertulis dalam ketentuan penutup pada RKUHP yang menyatakan, dalam waktu dua tahun setelah RKUHP diundangkan, perlu ada penyesuaian undang-undang di luar RKUHP.

Pohon angker atau bonsai?

Sekadar mengingatkan. Pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat panggung utama pada masa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai penguasa. Yaitu saat Megawati Soekarnoputi menjadi presiden kelima RI.

Ketika itu Megawati menyadari bahwa selama ini penindakan korupsi oleh lembaga yang ada (Kepolisian dan Kejaksaan) tidak berjalan optimal. Maka lahir UU Nomor 20/2001 tentang Tipikor dan hadirnya KPK melalui UU Nomor 30/2002.

Seiring perjalanan waktu, KPK tumbuh dan menjadi salah satu lembaga yang dipercaya publik. Sejak berdiri hingga saat ini, sebanyak 1.218 kasus korupsi sudah diselidiki. Sebanyak 950 kasus sudah mencapai tahap penyidikan dan 676 kasus sudah dieksekusi.

Data lain yang dikumpulkan Beritagar.id, dalam Berkas Korupsi, menyebutkan nilai uang negara yang dikorupsi dari kasus-kasus yang sudah inkrah sejak 2011 hingga saat ini berjumlah Rp65,24 triliun. Setara dengan modal Inalum saat awal menjadi holding BUMN tambang untuk mengakuisisi Freeport.

Sejumlah harapan tentang Indonesia bersih ditumpukan pada lembaga ini. Dukungan besar sejumlah elemen masyarakat menjadikan pemberantasan korupsi dengan KPK sebagai ikon, menjadi seperti pohon besar nan angker yang ditakuti para koruptor.

Di sisi sebaliknya upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi juga tak pernah berhenti dilakukan. Manuver politik berkali-kali dimainkan untuk membonsai pemberantasan korupsi dan melemahkan KPK.

Namun manuver politik tersebut tak pernah membuahkan hasil. Persekutuan massa yang selalu menjadi banteng pelemahan pemberantasan korupsi masih lebih kuat.

Sekarang dengan berbagai indikasi yang datang berbarengan secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut, sangat bisa dipahami kegelisahan para penggiat antikorupsi terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia mencapai pada titik tertinggi.

Para penggiat antikorupsi pun bertanya, apakah pemberantasan korupsi akan memasuki senja kala, juga ketika PDIP menjadi partai penguasa? Tumpuan kini ada di pundak Presiden Jokowi, kader PDIP yang akan memasuki periode kedua kepemimpinannya.

Akankah Jokowi masih tetap dengan komitmen memberantas korupsi dengan cara-cara luar biasa: melumatkan indikasi-indikasi pelemahan pemberantasan korupsi, misalnya? Menolak pengesahan RKUHP dan memberi catatan pada DPR tentang kandidat pimpinan KPK yang bermasalah? Atau sebaliknya membiarkan proses politik itu berjalan apa adanya?

Apakah pohon pemberantasan korupsi akan terus tumbuh semakin besar dan membuat para koruptor semakin ngeri? Atau malah pohon itu dibiarkan menjadi bonsai yang sekadar ada untuk penghias ruang demokrasi pada masa kedua pemerintahan Jokowi? Dan para koruptor beserta jemaahnya mengibarkan bendera kemenangan. Sejarah yang akan mencatatnya.


BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR