Mempertanyakan fungsi pencegahan korupsi DPR

Pencegahan korupsi tidak disebut dalam laporan kinerja DPR
Pencegahan korupsi tidak disebut dalam laporan kinerja DPR | Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Perayaan ulang tahun ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 Agustus 2016, dirayakan dengan pidato laporan kinerja lembaga legislatif tersebut oleh Ketua DPR, Ade Komarudin. Selanjutnya materi yang sama dipublikasikan dalam sebuah advertorial di media cetak.

Laporan kinerja tersebut, lebih tepat disebut sebagai klaim keberhasilan di semua fungsi DPR. Namun klaim menonjol lebih terlihat dalam hal fungsi legislasi.

Sampai Agustus tahun ini, DPR berhasil mengesahkan 16 Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang Undang (UU). Bila dikategorikan, 16 UU tersebut, setengahnya adalah UU kumulatif terbuka, alias bukan berasal dari prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sementara dari 40 RUU prioritas Prolegnas yang ditetapkan pada awal masa sidang 2015, baru delapan yang terselesaikan menjadi UU. Empat bulan tersisa, belum bisa diprediksi, berapa banyak RUU prioritas yang akan bisa diselesaikan. Jika pun bisa menambah 2 RUU, DPR pun baru bisa disebut menyelesaikan 25 persen target legislasi sesuai prioritas.

Kinerja legislasi ini, memang bisa disebut sebagai prestasi, bila dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015, DPR bisa menyelesaikan 12 RUU menjadi UU. Sayangnya dari jumlah tersebut, hanya dua yang berasal dari prioritas Prolegnas tahun itu yang jumlahnya 39 RUU.

Dua RUU yang disahkan itu pun hanya bersifat revisi terbatas, yaitu UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan UU No. 9/2015 tentang Pemerintah Daerah. Sedang sisa sepuluh RUU yang disahkan berasal RUU kumulatif terbuka.

Membicarakan fungsi legislasi tentu tidak hanya soal produktivitas, tapi juga harus menengok kualitasnya. Agak rumit memang menilai kualitas ini. Namun, bila UU bisa diterima dengan baik oleh berbagai pihak yang berkepentingan, bisa jadi UU tersebut berkualitas dan aspiratif.

Sebaliknya bila UU banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), bisa diartikan UU tersebut berkualitas buruk karena tidak memenuhi aspirasi masyarakat. Bahkan berpotensi bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945.

Nah dalam hal kualitas tersebut, tahun ini DPR telah menerima permintaan untuk memberikan keterangan terhadap 99 perkara permohonan uji materi (judicial review) beberapa UU dari MK. Jadi seperti apa kualitas legislasi DPR? Anda boleh memberi penilaian pribadi.

Yang lupa, atau tepatnya tidak disebut dalam laporan kinerja tersebut adalah soal korupsi anggota DPR. Padahal isu korupsi anggota DPR ini menggelinding kencang pada tahun ini. Korupsi anggota DPR ini jelas-jelas mencoreng citra DPR bahkan juga partai politik.

Karena citra buruk tersebut, survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pertengahan Agustus lalu, menunjukkan, DPR dan parpol adalah dua institusi yang paling tidak dipercaya publik.

Korupsi anggota DPR selama ini selalu disebut dilakukan oleh oknum. Wakil Ketua DPR Fadli Zon, suatu saat mengatakan, susah melakukan pencegahan korupsi, bila yang melakukan oknum.

Menurut politisi Gerindra tersebut, pimpinan selalu mengimbau agar seluruh anggota dapat menghindari perbuatan yang berpotensi melawan hukum. Sejumlah aturan pun telah dibuat guna mencegah korupsi.

Boleh saja, diklaim yang melakukan korupsi di DPR disebut oknum. Namun oknum pun semestinya bisa dicegah untuk melakukan korupsi, bila sistemnya memang disiapkan untuk menangkal korupsi. Namun bila sistemnya buruk, malah sebaliknya akan merangsang anggota DPR untuk korupsi.

Coba saja simak pengakuan mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, terdakwa penerima suap SGD732.000 dan Rp1 miliar dalam persidangan tindak pidana korupsi. Ia menuturkan, bagi-bagi proyek, dilakukan dalam sidang tertutup di Komisi V DPR.

Komisi V sebelumnya seperti membuat kesepakatan atas anggaran Rp100 triliun dari APBN yang diterima Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Semula pemimpin komisi meminta kompensasi Rp10 triliun. Kemenpupera, menolak permintaan tersebut. Lalu terjadi tawar menawar yang akhirnya disepakati kompensasi proyek senila Rp2,5 triliun dari pos Direktorat Jenderal Bina Marga.

Rapat itu kemudian, juga menentukan fee yang akan diperoleh setiap anggota Komisi V DPR. Selain itu, disepakati pula setiap anggota memiliki jatah aspirasi senilai Rp50 miliar, kapoksi Rp100 miliar, pimpinan Komisi V Rp450 miliar.

Bila pengakuan Damayanti ini benar, korupsi di DPR tak bisa disebut dilakukan oleh oknum, tapi sudah dilakukan lembaga di dalam tubuh DPR. Sudah tentu ini sangat mengkhawatirkan. Implikasinya, bukan saja, akan ada tersangka lain setelah Damayanti, tapi kepercayaan masyarakat yang semakin luntur terhadap DPR.

Korupsi yang dilakukan anggota legislatif memang sudah bisa dibilang mengkhawatirkan. Sesuai data yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai 30 Juni lalu, empat anggota DPR dan 14 DPRD yang dijadikan tersangka.

Sedang sepanjang 2015, sebanyak 3 anggota DPR dan 16 anggota DPRD yang dicokok KPK. Artinya anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019, sudah 47 yang menjadi tersangka korupsi.

Sebagai sebuah lembaga, DPR sudah menjadi keharusan melakukan upaya pencegahan yang lebih sistematis terhadap tindak korupsi yang terjadi di dalam tubuhnya. Transparansi dalam setiap rapat dengar pendapat dan pembahasan anggaran, menjadi keharusan sebagai upaya awal pencegahan korupsi.

Seseorang bisa menjadi anggota DPR karena dia dipercaya oleh rakyat pemilihnya. Sementara korupsi dalam banyak tesis, disebut sebagai penghambat kemajuan bangsa, merusak demokrasi dan menyengsarakan rakyat. Maka seorang anggota DPR yang korupsi, bukan sekadar telah menipu para pemilihnya, tapi juga mengkhianati tugas mulianya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Faktor korupsi, menjadi bagian penting yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap citra DPR. Semakin banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, semakin terpuruklah citra DPR. Karenanya, sudah seharusnya DPR memasukkan bersih dari korupsi menjadi bagian dari kinerja yang harus dievaluasi setiap tahun.

Selanjutnya masyarakat bisa berharap pada ulang tahun ke-72 tahun depan, pidato Ketua DPR tak hanya berisi klaim keberhasilan saja. Ketua DPR juga harus secara transparan mengumumkan sekaligus mengutuk anggota atau anasirnya yang terlibat korupsi.

Drigahayu, DPR RI.

BACA JUGA