KINERJA DPR

Menaruh harapan pada DPR baru

DPR baru: Jangan meninggalkan kehendak suara rakyat.
DPR baru: Jangan meninggalkan kehendak suara rakyat. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Mengapa rakyat berdemo di depan Gedung DPR di akhir masa tugas wakil rakyat periode 20114-2019? Banyak dalih berbeda bisa dikemukakan untuk menjawabnya.

Tapi satu hal yang mendekati kesamaan, karena rakyat merasa aspirasinya tidak terwakili. Keputusan yang diambil DPR tidak jauh dari harapan rakyat.

Kini perputaran kekuasaan sudah berlangsung. Di Gedung DPR, Selasa, 1 Oktober 2019, sebanyak 575 orang dari sembilan partai politik mengucapkan sumpah, dilantik menjadi anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Disaat yang sama sebanyak 136 ‘senator’ terpilih juga mengucapkan sumpah sebagai anggota DPD.

Tidak bisa dimungkiri suara rakyatlah yang mendudukkan 711 orang terpilih dalam kontestasi demokrasi, Pemilu 2019. Suara rakyat, bukan sekadar kendaraan yang mengantarkan sampai di kursi kekuasaan. Suara rakyat adalah amanat yang harus terus disuarakan oleh para wakilnya.

Sekalipun 56 persen anggota DPR merupakan petahana, wajah baru hanya 254 orang atau 44 persen, masyarakat pasti berharap ada harapan baru terhadap wakil rakyat itu.

Rakyat pasti tidak berharap perilaku dan kinerja DPR periode 2014-2019 terulang. Merujuk evaluasi Formapi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), DPR periode 2014-2019 disebut terburuk selama masa reformasi.

Kualitas produk legislasinya buruk. Formapi mencatat setidaknya ada 46 perkara judicial review dari sekian UU yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2014-2019. Selain itu banyak produk legislasi yang jauh dari kebutuhan rakyat. Produk legislasinya lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri dan oligarki kekuasaan.

Dari sisi produktivitas, juga buruk, Ketua DPR periode 2014-2019 Bambang Soesatyo mengklaim, sampai 29 September 2019, DPR telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri atas 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif Terbuka.

Bila dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya, jumlahnya kalah jauh. DPR periode 2009-2014 mengesahkan total 125 RUU.

Yang paling memuakkan adalah nafsu korupsinya yang tinggi. Sepanjang sejarah Indonesia, baru pada periode ini dua pimpinan DPR dipenjara karena korupsi.

Setya Novanto eks Ketua DPR sudah divonis 15 tahun penjara karena terlibat korupsi KTP elektronik. Sedang eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, divonis 6 tahun karena terlibat korupsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.

Selain itu, sepanjang 2014-2019 sebanyak 23 orang anggota DPR diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Catatan buruk korupsi di lembaga wakil rakyat ini juga dilengkapi dengan dipenjarakannya eks Ketua DPD Irman Gusman juga karena kasus korupsi.

Kasus korupsi yang mendera DPR itu juga menyebabkan lembaga tersebut harus bongkar pasang kepemimpinan hingga tiga kali. Dari Setya Novanto ke Ade Komarudin, kembali ke Setya Novanto dan berakhir di Bambang Soesatyo.

Dari sisi kepatuhan terhadap peraturan, anggota DPR 2014-2019 juga sangat buruk. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang di himpun KPK sampai akhir 2018, mencatat hanya 21,46 persen yang mematuhinya.

Kepatuhan pada kehadiran pun sering kali dimanipulasi. Dalam daftar kehadiran rapat paripurna pengesahan Revisi UU KPK, (17/9/2019), contohnya. Tanda tangan dalam daftar hadir, tertera 289 orang. Namun kehadiran secara fisik, hanya 91 orang.

Dari notulasi rapat dewan juga bisa diketahui, sangat banyak anggota DPR yang tidak pernah berbicara, berpendapat, baik di rapat fraksi maupun pleno. Wakil rakyat yang seperti ini sesungguhnya hanyalah pemakan gaji buta.

Kinerja dan laku buruk DPR periode 2014-2019, jangan dijadikan contoh. Rakyat menginginkan ada perubahan sikap dan langgam anggota DPR 2019-2024.

Kehadiran wakil rakyat yang punya kepekaan sosial, menjalin engagement yang baik dengan rakyat untuk menangkap aspirasi dan memperjuangkannya dalam kebijakan sungguh sangat diharapkan.

Para wakil rakyat harus menyadari, mereka dilahirkan dari rahim suara rakyat yang memilihnya. Adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat bila seorang anggota DPR meninggalkan kehendak suara rakyat dan lebih berpihak pada kepentingan oligarki.

Selamat bekerja.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR