Mencari jalan meringankan beban utang korban bencana

Ilustrasi: Membuka opsi penghapusan utang korban bencana
Ilustrasi: Membuka opsi penghapusan utang korban bencana | Salni Setiadi /Beritagar.id

Selain membangun kembali infrastruktur yang hancur, pekerjaan rumah besar yang harus ditangani di daerah bencana adalah penanganan kredit perbankan yang pasti macet seiring dengan belum pulihnya kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Apa yang harus dilakukan dengan kredit para korban bencana alam?

Menurut otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai 21 Agustus lalu jumlah debitur perbankan di daerah bencana Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terkena dampak mencapai 39.341. Nilai kreditnya sebesar Rp1,52 triliun pada 15 Bank Umum dan 17 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Nilai kredit yang bermasalah di daerah yang dilanda gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah lebih besar dari itu. Jumlah kredit yang terkena dampak bencana, seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kamis (18/11/2018) lalu, sebesar 14,4 persen dari total kredit di Sulawesi Tengah yang mencapai Rp27 triliun. Yaitu, sekitar Rp4 triliun.

Jumlah kredit yang terkena dampak bencana di Sulawesi Tengah itu tersebar di industri jasa keuangan yang ada di provinsi tersebut. Itu menyangkut 21.531 rekening.

Secara nasional boleh jadi kredit bermasalah akibat terkena dampak bencana itu tidak terlalu berpengaruh. Namun jelas hal itu menunjukkan peningkatan NPL (non performing loan) di daerah tersebut.

Bagi korban di daerah bencana, memenuhi kewajiban atas utang kredit –baik itu kredit konsumer maupun kredit usaha- bukanlah perkara mudah. Untuk sekadar bertahan saja, sudah pasti berat bagi para korban. Apalagi jika mereka dibebani untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan utang kredit.

Itu sebabnya, sangatlah bisa dimaklumi, seperti dilaporkan oleh Kompas, bahwa para korban bencana di Sulawesi Tengah saat ini menggalang gerakan pemutihan utang. Kompas melaporkan, gerakan itu diawali oleh Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) dan Forum Debitur Korban Bencana Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Dongala (Pasigala) Provinsi Sulawesi Tengah.

Gerakan ini jelas mempertegas arah yang berbeda dengan kecenderungan OJK dalam memberikan jalan bagi masalah utang kredit di kedua daerah bencana itu. Perlakuan khusus di kedua daerah bencana itu yang diberikan oleh OJK adalah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Peraturan OJK tersebut lebih mengarah kepada perlakuan khusus atas penilaian kualitas kredit, kualitas kredit yang direstrukturisasi, dan pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak.

Dengan arah peraturan itu, perlakuan khusus yang didapat oleh korban bencana di NTB adalah, misal, kelonggaran libur cicilan kredit pemilikan rumah. Sejumlah bank BUMN menyiapkan langkah sesuai peraturan itu.

Bagi 674 debitur kredit konsumer yang terkena dampak bencana di NTB dengan outstanding kredit sebesar Rp79,3 miliar, Bank BTN memberikan kelonggaran dalam membayar angsuran.

Bank BRI, yang mempunyai 6.500 nasabah KUR dengan total pinjaman sekitar Rp300 miliar, memberikan penundaan angsuran pokok dan pemangkasan bunga. Bank BNI juga lebih memilih untuk memberikan kelonggaran dalam bentuk penundaan pembayaran.

Hal serupa juga yang akan dilakukan oleh Bank BNI dan BTN bagi nasabahnya yang terkena dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Bagi korban, kelonggaran-kelonggaran dalam bentuk restrukturisasi itu tidak cukup bisa dijangkaunya. Selama kondisi belum pulih, tentulah berat bagi korban untuk menanggung kewajiban-kewajiban terkait utang kreditnya. Mereka menuntut pemutihan.

Pemutihan atau penghapusan utang sebetulnya tidak cuma diinginkan oleh para korban yang terkena dampak bencana. Tercatat ada dua menteri yang sempat menyampaikan gagasan untuk menghapuskan utang para korban bencana tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang menyampaikan rencana untuk menghapus utang kredit tersebut. Langkah itu, menurut Sri Mulyani, perlu dilakukan agar tidak menambah beban warga masyarakat di daerah bencana.

Khusus untuk pelaku industri kecil dan menengah yang menjadi korban bencana, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto-lah yang meminta penghapusan utang kredit.

Kita sebetulnya mempunyai pengalaman dalam menghapus utang kredit korban yang terdampak bencana. Yaitu ketika bank-bank BUMN menghapuskan utang kredit terkait gempa yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2006. Penghapusan utang UKM yang terkena dampak bencana Yogya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari 2013.

Jika ada pengalaman seperti itu, selayaknya opsi serupa harus dibuka bagi para korban yang terkena dampak bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. Melihat pengalaman tersebut, pemerintahlah yang harus aktif untuk membuka opsi tersebut.

Tentu saja, kebijakan untuk menghapuskan utang para korban yang terdampak bencana harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Jangan sampai opsi yang diniatkan sebagai langkah bantuan malah menjadi fraud karena dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Para korban di daerah bencana harus segera diringankan bebannya. Utang kredit adalah salah satu beban mereka yang harus dicarikan jalan keluarnya dengan segera.

BACA JUGA