Menekan korupsi legislatif, merawat kepercayaan publik

Ilustrasi: Upaya melawan korupsi
Ilustrasi: Upaya melawan korupsi | Salni Setyadi /Beritagar.id

Hari Antikorupsi Sedunia resminya baru dirayakan pada 9 Desember. Tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatinya lebih cepat, pada 4-5 Desember 2018. Berbagai catatan perlu ditengok kembali untuk melihat pencapaian pemberantasan korupsi, dan tantangannya pada masa depan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa, 4 Desember 2018, menyampaikan sejumlah hal penting. Di antaranya, tak melihat angka capaian penindakan sebagai prestasi.

Menurutnya, "Kondisi ideal dari bangsa antikorupsi adalah ketika disaring dengan hukum seketat apapun, tidak ada lagi orang yang ditersangkakan sebagai koruptor".

Butir yang disampaikan Presiden bisa diartikan bahwa upaya memberantas korupsi tak cukup dengan penindakan, tetapi juga dalam hal pencegahan. Prestasi dalam hal penindakan, bukanlah tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi.

Mari tengok kembali capaian Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurut survei lembaga Tranparency International (TI). Indonesia masih stagnan di skor 37 dari 100, dan berada di peringkat 96 dari 180 negara.

Sepanjang lima tahun terakhir, Indonesia hanya beranjak dari angka 32 ke 37. TI berkomentar, "Jalan Indonesia dalam melawan korupsi masih panjang". Meskipun, mereka memberi apresiasi atas kenaikan peringkat dalam periode tersebut.

Nilai buruk disumbang oleh praktik korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, turunnya nilai pada aspek tersebut, sebaiknya bisa menjadi cermin bagi parapihak di sektor politik dan penegakan hukum.

Menyoroti korupsi di ranah legislatif, KPK mengadakan acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) sebagai rangkaian Hakordia 2018, dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik.

Sejak KPK berdiri, sekitar 61,17 persen pelaku korupsi yang diproses berdimensi politik, yaitu 69 orang anggota DPR RI, 149 orang anggota DPRD, 104 Kepala Daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Para politikus itu berasal dari semua jenjang, termasuk ketua umumnya. Beberapa nama yang berkasus dengan KPK antara lain, Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat, Luthfi Hasan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), serta Setya Novanto (Partai Golkar).

Menurut KPK, empat masalah utama yang menyebabkan kurangnya integritas parpol adalah tidak ada standar etika politik dan politisi. Kedua, sistem rekruitmen yang tidak berstandar. Ketiga, sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga. Keempat, kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menyatakan partai politik masih mengalami kesulitan membiayai aktivitasnya. Menurut dia, sumber pendanaan partai seperti iuran anggota, sumbangan darurat tanpa tekanan, dan biaya dari negara lewat APBN, jauh dari cukup.

Karena itulah, menurut politisi Golkar itu, praktik-praktik korupsi dan kolusi masih terjadi karena setiap partai politik membutuhkan biaya besar.

KPK pun sudah mengusulkan agar anggaran pemerintah untuk partai politik ditambah. Syaratnya, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana publik itu bisa dipantau. Artinya, partai harus siap transparan.

Sementara, pemerintah sudah menaikkan dana partai politik. Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Besaran nilai bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR, kini sebesar Rp1.000 per suara sah. Sedangkan kepada parpol di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi DPRD sebesar Rp1.200 per suara sah, dan parpol di tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah.

KPK juga akan menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) untuk 16 partai politik. Sistem ini adalah kebijakan yang disepakati bersama sebagai standar integritas dalam pelaksanaan fungsi pokok partai politik yang penerapannya akan diawasi KPK.

Standar kebijakan ini mencakup masalah kode etik partai, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan transparansi keuangan partai. Sayangnya, ada tiga partai politik yang tak menandatangani pakta integritas. PKS dan PKB tak datang dalam penandatanganan, Selasa (4/12/2018). Sedangkan Partai Nasdem menolak.

Bagaimana bila setelah kebijakan baru tersebut dilaksanakan, anggota legislatif masih korupsi? Bisa jadi, partai politik akan minta tambahan dana, dengan argumen yang sama bahwa korupsi itu terjadi karena mereka masih defisit.

Survei dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mungkin bisa memberi gambaran. Survei yang dilakukan pada 19 April-5 Mei 2018 di 34 provinsi dengan 2.100 responden tersebut, menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi masih besar, tetapi tidak pada partai politik.

Sentimen positif terhadap demokrasi tidak diikuti oleh kepercayaan publik terhadap partai politik. Responden yang tidak memilih partai politik, sebesar 26,1 persen, melebihi pilihan responden terhadap partai-partai yang disodorkan.

Ringkasnya, orang Indonesia setuju pada demokrasi, tapi tidak begitu yakin dengan partai politik. Temuan yang konsisten dengan riset LIPI sebelumnya pada 2013, yang menyatakan tingkat kepercayaan pada parpol masih rendah.

Tidak aneh bila ada pihak yang keberatan dengan gagasan meningkatkan dana parpol untuk mengurangi korupsi di kalangan legislatif. Bahkan, kepercayaan publik bisa runtuh bila setelah dana ditambah, korupsi di kalangan legislatif tidak juga berkurang.

Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momen yang tepat untuk menyoroti partai dalam membangun sistem politik berintegritas. Asalkan, tidak berhenti pada seremonial penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi belaka.

BACA JUGA