Menghindari kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah

Ilustrasi: serangan terhadap jemaah Ahmadiyah.
Ilustrasi: serangan terhadap jemaah Ahmadiyah. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Di tengah suasana intoleran, hal apapun dengan mudah menjadi penyulut serangan kepada minoritas. Jemaah Ahmadiyah adalah salah satu kelompok minoritas yang telah mengalaminya sejak bertahun yang lalu. Minggu lalu jemaah Ahmadiyah kembali mendapatkan serangan.

Di Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) jemaah Ahmadiyah mendapat serangan mendadak 3 kali sejak Sabtu (19/5) pagi sampai Minggu (20/5) pagi. Menurut polisi, penyerangan itu dilakukan oleh 50 orang.

Serangan itu disulut oleh kabar bahwa salah satu keluarga jemaah Ahmadiyah mengadakan pengajian untuk anak-anak di dusun tersebut. Hal itu dipandang sebagai pelanggaran atas kesepakatan yang pernah ditandatangani jemaah Ahmadiyah di desa tersebut pada April tahun 2017 lalu.

Salah satu isi kesepakatan itu adalah bahwa tidak akan ada upaya untuk menyebarluaskan paham Ahmadiyah kepada masyarakat.

Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Menurut juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, serangan itu mengakibatkan 8 rumah rusak, 4 sepeda motor hancur.

Akibat serangan itu, ada 24 orang jemaah Ahmadiyah yang dievakuasi ke Kantor Polres Lombok Timur. Belum ada kejelasan nasib atas ke-24 orang tersebut.

Yang pasti, Pemerintah Kota Mataram menolak jika mereka dialihkan dari Lombok Timur ke Asrama Transito Majeluk. Di Asrama Transito sudah ada banyak pengungsi –yang juga berasal dari jemaah Ahmadiyah- yang bertahun-tahun masih dalam proses penyelesaian.

“Karena itu, kami berharap masalah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat secara arif dan bijak sana. Dan jumlah pengungsi Transito jangan ditambah lagi,” kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang.

Ada 34 kepala keluarga yang tinggal di Asrama Transito selama 12 tahun sebagai pengungsi. Mereka adalah warga jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban serangan yang terjadi pada 2006. Pada 4 Februari 2006 ratusan orang menyerang warga jemaah Ahmadiyah di kawasan Perumahan Bumi Asri Ketapang di Dusun Ketapang Orong, Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat.

Serangan di Dusun Ketapang Orong itu diawali oleh upaya mengusir warga jemaah Ahmadiyah tersebut dari wilayah Ketapang. Karena tuntutan itu tidak digubris, serangan pun terjadi.

Menurut Yendra Budiana, serangan di Desa Greneng pada hari Sabtu dan Minggu itu sudah didahului sejumlah gelagat.

“Amuk masa ini sejatinya sudah terindikasi mulai bulan Maret 2018 dan dipertegas oleh kejadian pada tanggal 09 Mei 2018 di desa yang berbeda, namun masih di Kabupaten Lombok Timur,” kata Yendra.

Salah satu peristiwa penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah yang paling diingat adalah peristiwa yang terjadi di Cikeusik, Banten. Dalam penyerangan yang dilakukan oleh ribuan orang pada 6 Februari 2011 itu, ada beberapa korban tewas.

Sejak kedatangannya ke Nusantara sampai dengan era Orde Baru, Ahmadiyah tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik. Meski begitu, Ahmadiyah mendapat kritik dan tantangan dari ulama dan intelektual muslim lainnya.

Bahkan, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1980 mengeluarkan fatwa yang melarang Ahmadiyah, tak ada kekerasan yang menyentuh jemaah Ahmadiyah. Hal itu tampaknya terkait dengan kuatnya represi negara pada era Orde Baru. Terbukti, begitu memasuki era reformasi, kekerasan langsung bisa menyentuh Ahmadiyah.

Beberapa bulan setelah Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden, kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah terjadi di Keruak, Lombok Timur. Pada awal Oktober 1998 itu puluhan warga Ahmadiyah diusir oleh massa yang menyerang. Itulah serangan kekerasan pertama terhadap warga jemaah Ahmadiyah.

Pada 2005 MUI mengeluarkan fatwa yang melarang ajaran Ahmadiyah dan menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan.

Seiring dengan sejumlah aksi kekerasan lain terhadap jemaah Ahmadiyah dan desakan sebagai muslim di Indonesia, pada 2008 pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, yang berisi 7 poin.

Hal penting dalam SKB 3 Menteri itu adalah peringatan dan perintah untuk tidak melakukan penodaan agama, peringatan dan perintah kepada jemaah Ahmadiyah agar “menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya”, peringatan dan perintah kepada semua warga negara untuk “tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum" terhadap jemaah Ahmadiyah.

Sayangnya, selain fatwa MUI yang melarang Ahmadiyah, SKB 3 Menteri itu pun justru sering dijadikan sandaran justifikasi pihak tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Bahkan SKB 3 Menteri itu seringkali menjadi rujukan Perda yang melarang Ahmadiyah di sejumlah daerah.

Menimbang sejumlah kekerasan yang terus menimpa warga negara yang menjadi jemaah Ahmadiyah, seharusnya pemerintah meninjau SKB 3 Menteri tersebut. SKB 3 Menteri lebih mencerminkan semangat pemerintah untuk terlibat dalam urusan agama warga negara, dan berkompromi atas desakan kekerasan satu kelompok warga negara terhadap satu kelompok warga negara yang lain.

Pemerintah seharusnya menjalankan amanat konstitusi yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk “memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Negara harus menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, tak terkecuali kepada jemaah Ahmadiyah.

Bersamaan dengan itu penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan penyerangan dengan kekerasan juga harus dilakukan. Pengabaian terhadap tindak kejahatan kekerasan jelas tidaklah menguntungkan di tengah upaya untuk meredam intoleransi.

BACA JUGA