Menguji kepatutan seleksi calon tunggal hakim MK

Ilustrasi: Seleksi calon hakim MK seharusnya lebih transparan
Ilustrasi: Seleksi calon hakim MK seharusnya lebih transparan | Salni Setiadi /Beritagar.id

Ini bukan dejavu. Proses perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung pada 2013 terjadi hampir serupa pada tahun 2017 ini.

Dalam sebuah rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung singkat pada Maret 2013, sebuah wawancara singkat antara Tjatur Sapto Edy -yang memimpin rapat itu- dengan Akil Mochtar yang saat itu sudah menjabat hakim MK.

Seperti dikutip detikcom, Tjatur bertanya, "Apakah bapak bersedia untuk memperpanjang masa jabatan untuk periode selanjutnya?"

Akil menjawab, "Saya bersedia untuk memperpanjang masa jabatan untuk periode selanjutnya."

Jawaban itu memuaskan anggota Komisi III yang hadir dalam rapat saat itu. Rapat selesai.

Tak ada calon hakim MK selain Akil Mochtar saat itu. Juga tidak ada suara masyarakat yang dipertimbangkan di dalamnya.

Hal yang serupa juga berlangsung 6 Desember lalu. Tak ada calon selain Arief Hidayat -yang sekarang masih menjabat Ketua MK- yang akan mengikuti fit and proper test calon hakim MK.

Benar bahwa undangan sudah dikirimkan kepada anggota Komisi III sepuluh hari sebelumnya, namun uji kelayakan dan kepatutan pun terkesan serba mendadak. Padahal, seperti dilaporkan Kumparan, tidak ada rencana Komisi III untuk uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK.

Bahkan tidak semua fraksi ikut dilibatkan dalam menentukan perlu tidaknya menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan itu. Setidaknya, seperti diakui politisi dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, ia merasa tidak dilibatkan di dalamnya.

Dulu, pada 2013, proses perpanjangan masa jabatan hakim MK bagi Akil Mochtar mendapatkan sorotan dari publik karena, setidaknya, ada dua hal. Pertama, saat itu ada sejumlah laporan terkait dugaan suap yang dilakukan Akil. Kedua, masyarakat tidak diminta masukan atas pencalonan kembali Akil.

Sekarang, pada 2017, sorotan atas proses perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat disebabkan oleh, setidaknya, dua hal juga.

Pertama, Arief dianggap banyak melakukan lobi demi mendapatkan perpanjangan masa jabatan itu. Padahal, kedua, MK yang dipimpin Arief itu sedang menangani uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait dengan hak angket DPR.

Perihal lobi itu, seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa, gencar dilakukan oleh Arief untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan hakim MK. Argumen yang dibawa oleh Arif, menurut Desmon seperti dikutip Kumparan, "Kalau dia enggak terpilih, nanti yang gantiin dia Saldi Isra. Saldi Isra itu dianggap pro KPK."

Dan kita tahu, menyertai pengungkapan korupsi proyek e-KTP yang menyebut sejumlah nama anggota DPR, ada ketegangan antara DPR dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). DPR kemudian membentuk Panitia Khusus Angket KPK.

Pembentukan Panitia Khusus Angket KPK itulah yang digugat lewat uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke MK.

Melihat keterkaitan begitu erat, menjadi terasa wajar jika publik mengendus keanehan dalam proses perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Bahkan lebih lugas lagi, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik MK. Laporan itu berisikan dugaan bahwa Arief telah melakukan lobi menjanjikan akan menolak permohonan pengujian UU MD3 jika ia terpilih kembali.

Arief membantah dugaan-dugaan itu. Ia membantah telah gencar melobi DPR agar diperpanjang masa jabatannya. Arief juga menyatakan bahwa putusan-putusan MK tidak dipengaruhi oleh perpanjangan masa jabatannya.

Pertemuannya dengan Komisi III di sebuah hotel, menurut Arief, untuk menghadiri undangan yang disampaikan secara resmi oleh DPR. Kehadirannya dalam pertemuan itu pun, menurut Arief, atas izin Dewan Etik MK.

Pertemuan itu sendiri, menurut juru bicara MK Fajar Laksono, hanya mencocokkan jadwal fit and proper test karena hendak dicalonkan kembali sebagai Ketua MK. Padahal menurut Masinton Pasaribu -salah seorang anggota Pansus Angket KPK, pertemuan itu hanya untuk menanyakan kesediaan Arief jika jabatannya diperpanjang.

Arief Hidayat sudah dipanggil oleh Dewan Etik MK. Hasilnya, belum diumumkan.

Kita berharap Dewan Etik MK bisa mengungkap kebenaran atas perkara ini. Bagaimanapun, MK adalah lembaga yang harus steril dari gesekan kepentingan pribadi dan berbagai bentuk transaksi. Harus ada langkah yang jelas jika terbukti ada pelanggaran dalam isu ini.

Pejabat negara, yang punya peran strategis dalam penegakan hukum, seharusnya paham untuk menjaga kepatutan. Pertemuan-pertemuan dengan pihak yang perkaranya sedang ditanganinya adalah tindakan yang tidak patut, yang akan mengundang kegaduhan dan memicu ketidakpercayaan kepada hukum.

Di sisi lain, terkait pencalonan hakim MK, memang tidak format baku untuk seleksi hakim MK. Pada saat yang sama, benar bahwa seleksi tersebut merupakan sebuah proses politik. Namun untuk seleksi pemegang jabatan strategis dan penting seperti hakim MK, DPR seharusnya lebih transparan.

Pendaftaran untuk seleksi calon hakim MK sebaiknya dilakukan secara terbuka agar bisa mendapatkan alternatif calon yang lebih banyak. Juga, DPR perlu membuka lebar masukan-masukan dari masyarakat atas calon-calon tersebut.

Kita pernah mempunyai dua hakim MK yang terjerat kasus korupsi. Kedua hakim itu pernah diseleksi secara diam-diam.

Tidakkah kita mau sedikit saja belajar dari pengalaman?

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR