Menyambut para pendatang sebagai peluang

Urbanisasi bukan hanya persoalan Jakarta, tapi masalah perkotaan di dunia.
Urbanisasi bukan hanya persoalan Jakarta, tapi masalah perkotaan di dunia. | Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Isu rutin pasca Lebaran adalah urbanisasi, pertumbuhan penduduk di perkotaan. DKI Jakarta, yang menjadi salah satu tujuan utama migrasi penduduk, akan kembali kedatangan warga baru. Peristiwa rutin tiap tahun ini menimbulkan berbagai masalah, meski sisi positifnya juga tak bisa dinafikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 persentase penduduk di wilayah perdesaan mencapai 119 juta jiwa (46,6 persen), sedangkan penduduk kota mencapai 136 juta jiwa (53,4 persen). Pada 2016, angka penduduk di perkotaan diprediksi meningkat; menjadi 140 juta atau 54,1 persen. Sedangkan di perdesaan prediksinya turun tipis, menjadi 45,9 persen atau 118 juta jiwa.

Prediksi ini tak lepas dari urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia. BPS memperkirakan urbanisasi di tingkat nasional diproyeksikan mencapai 66,6 persen pada 2035. Beberapa provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya akan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Empat provinsi di Pulau Jawa bahkan tingkat urbanisasinya bakal di atas 80 persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

Dari data kependudukan pascalebaran 2015 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat jumlah pendatang sebanyak 70.504 orang. Angka ini meleset sedikit dibandingkan prediksi, 70.593 orang. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 3 persen dibanding jumlah pendatang pada 2014 yang jumlahnya sekitar 68 ribu orang. Tahun ini, menurut perkiraan ada dua ribu pendatang tambahan dibanding tahun lalu.

Keterbatasan daya tampung perkotaan dan keterampilan yang tak memadai, akan memaksa kaum pendatang hidup di jalanan. Meski sudah ditertibkan, setiap habis Lebaran jumlah gubuk liar, manusia gerobak dan rumah kardus cenderung meningkat. Standar hidup yang berbeda di perkotaan, memaksa impian para pendatang bisa kandas di tengah jalan. Bila pun harus pulang ke kampung halaman, kadang kala sudah tak lagi menjanjikan.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, nampaknya tidak khawatir. Ia maklum bila Ibu Kota menjadi tujuan migrasi warga. Meski begitu, ia menekankan agar pendatang tidak tinggal di bangunan liar, dan ada warga yang bertanggung jawab atas nasib mereka. Gubernur yang akrab disapa Ahok itu mengancam akan memulangkan pendatang yang tak punya uang.

Apakah arus urbanisasi harus dicegah? Ataukah justru perlu dicarikan solusinya agar bisa bermanfaat bagi kota yang didatangi?

Pertanyaan ini pernah jadi pembahasan dalam Asia Pacific Regional Meeting (APRM) for Habitat III di Jakarta, 21-22 Oktober 2015 silam. Pertemuan yang diprakarsai Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) itu, melahirkan The Jakarta Declaration for Habitat III. Deklarasi itu diberi judul "Sustainable Urbanization to Accelerate Development" (Urbanisasi Berkelanjutan untuk Mempercepat Pembangunan).

Di antara 25 butir rekomendasi dalam deklarasi tersebut, menyebut tentang dukungan terhadap perubahan radikal dalam menata kota, membangun, dan mengelolanya. Warga harus dipandang sebagai agen perubahan, bukan sekadar menerima uluran tangan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh pada isu urbanisasi.

Direkomendasikan pula formulasi kebijakan perkotaan yang menyeluruh dan partisipatif, serta pengembangan strategi dalam skala nasional sebagai panduan dalam pengembangan kota untuk jangka menengah dan jangka panjang. Penting pula membangun penghubung antara perkotaan dan perdesaan, agar terwujud keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi di antara kedua wilayah.

Lebaran, hanyalah salah satu momen yang menjadi pemicu migrasi penduduk. Secara umum urbanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan oleh BPS, dan migrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan. Selain Lebaran, masih ada pemicu lain misalnya bencana alam, atau saat masyarakat berpikir perlu kehidupan baru di perkotaan.

Karena itu migrasi pascalebaran, bukan satu-satunya masalah bagi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Pun, masalah urbanisasi lazim terjadi di kota-kota di dunia. Migrasi bisa terjadi kapan saja. Alih-alih berfokus pada migrasi pascalebaran, pemerintah harus mulai memikirkan upaya yang lebih strategis untuk mengubah paradigma lama--urbanisasi adalah masalah--menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan.

Tentu saja dibutuhkan kemitraan dan kerja sama yang konkret, tidak hanya antarkota melainkan pemerintah daerah dan pusat, swasta, organisasi, serta komunitas yang menjadi bagian perkotaan. Itulah partisipasi yang dimaksud dalam sebagian butir-butir deklarasi.

Masyarakat menanti janji pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang akan mengatasi kesenjangan sosial dan lingkungan di Pulau Jawa dengan luar Jawa, yang menimbulkan ketimpangan persebaran penduduk. Urbanisasi, akan menjadi tidak berkualitas saat tingkat pendidikan, keahlian, maupun kesadaran lingkungan tak merata di antara penduduk.

Demikian pula janji yang pernah diungkapkan Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia pernah menulis, "dengan cara pandang baru, urbanisasi adalah kendaraan bagi mobilisasi sosial dan ekonomi..." Untuk itu tiga hal bisa dilakukan: menegakkan regulasi tentang rencana tata ruang; memiliki rencana pembiayaan supaya kota bisa membiayai dirinya sendiri; dan proses perencanaan urbanisasi yang lebih baik.

Jargon pembangunan seluruh wilayah Indonesia yang akan dimulai dari pinggiran menuju pusat, masih dinanti implementasinya. Pun soal perencanaan dan kebijakan tata ruang yang mumpuni. Bila tak jua terwujud, urbanisasi yang tak terbendung akan terus jadi masalah, tak pernah jadi peluang.

BACA JUGA