Menyingkap penyebab turbulensi korupsi di MA

Korupsi di MA sistematis, beberapa bagian di dalam berjejaring.
Korupsi di MA sistematis, beberapa bagian di dalam berjejaring. | Aulianshah /Beritagar.id

Mahkamah Agung (MA), sebagai benteng terakhir proses peradilan di Indonesia, tak putus dirundung kasus korupsi. Uniknya kebanyakan pelakunya bukan hakim agung, tapi birokrasi di seputar peradilan kasasi.

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan birokrasi MA, sempat mencuat dalam pemberitaan. Di antaranya pada 2005, sejumlah staf MA terlibat korupsi suap oleh pengacara Harini Wiyoso. Suap itu terkait penanganan kasasi, kasus korupsi dana reboisasi senilai Rp100 miliar yang melibatkan pengusaha Probosutedjo.

KPK ketika itu menyita uang USD500 ribu dan menetapkan 5 karyawan MA sebagai tersangka. Mereka: Malam Pagi Senoadji, Kepala Bagian Umum Kepegawaian MA; Sriyadi, Staf Direktorat Perdata MA; Suhartoyo, Wakil Sekretaris Korpri MA; Pono Waluyo, Staf Bagian Kendaraan; dan Sudi Ahmad, Staf Korpri MA.

Sudi, kasusnya gugur, karena dia meninggal dunia. Sedang empat orang yang lain, sudah divonis sampai tingkat kasasi dengan hukuman, 3 sampai 5 tahun.

Pada 2013, ada Djodi Supratman, Pegawai Pusdiklat MA. Ia menerima suap Rp150 juta dari pengacara bernama Mario Cornelio Bernardo untuk pengurusan kasasi kasus penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.

Februari 2016, Andri Tristianto Sutrisna, Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata MA, diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan. Ia kini tengah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

Tuduhannya, menerima gratifikasi Rp400 juta dari pengacara Awang Lazuardi Embat dan Ichsan Suaidi, seorang pengusaha. Uang tersebut untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi kasus korupsi yang meilibatkan Ichsan Suaidi ke PN Mataram, Nusa Tenggara Barat.

April lalu Sekretaris MA Nurhadi, dicekal ke luar negeri atas permintaan KPK. KPK menduga Nurhadi terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Edy Nasution, seorang panitera di PN Jakarta Pusat.

Nah untuk mengusut peran Nurhadi inilah KPK menemui kendala. Royani, karyawan MA yang tugasnya menjadi Sopir Nurhadi, sampai sekarang belum bisa dihadirkan di KPK sebagai saksi kunci.

Dua surat panggilan KPK yang dialamatkan ke rumah Royani dan kantor MA, tidak mendapat respons. Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, dengan enteng menjelaskan MA tidak tahu keberadaan karyawannya. Bahkan sejak kapan Royani tidak masuk kantor juga tak diketahui.

Menurut Suhadi, kalau ada pegawai dijadikan saksi, KPK biasanya berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, tidak melalui institusi. kecuali untuk perkara perdata, pegawai harus meminta izin atasan. Jawaban Suhadi ini memang absurd.

Itulah sebabnya KPK menduga Royani sengaja disembunyikan. KPK pun mengirim surat ke MA untuk menyerahkan sopir Nurhadi itu ke KPK. MA belum merespons surat KPK tersebut.

Pusaran korupsi di seputar MA, makin terkuak dalam sidang tipikor yang mengadili Andri Tristanto Sutrisna. Jaksa Penuntut Umum, Ahmad Burhanuddin, mengungkapkan salah satu alat bukti. Yaitu transkripsi percakapan antara Andri Tristianto Sutrisna, dengan Staf Kepaniteraan pada Panitera Muda Pidana Khusus MA Kosidah, melalui Black Berry Messenger (BBM).

Dari percakapan tersebut menimbulkan berbagai kesan. Misalnya pengurusan perkara di MA biasa diatur. Andri seolah punya jejaring di dalam birokrasi MA yang mampu mengatur perkara. Bahkan sampai mengatur majelis hakim yang akan menangani perkara.

Setidaknya ada lima perkara yang dibicarakan oleh Andri dan Kosidah, yang seakan tengah mereka tangani saat ini. Perkara itu berasal dari Pengadilan Tasikmalaya, Pekanbaru, Mataram, dan Bengkulu. Tarif pun tak lupa disebut dalam percakapan tersebut.

Cukup mengejutkan karena percakapan itu juga menyebut beberapa nama Hakim Agung. Selain itu ada ungkapan majelis ATM, entah apa yang dimaksudkan. Namun bisa menimbulkan kesan, di MA ada majelis yang biasa berurusan dengan uang.

Percakapan itu, juga menyebut nama Hakim Agung yang paling dihidari untuk menyelesaikan perkara yang mereka tangani. Yaitu hakim AA (Artidjo Alkostar). Untuk menghindari Artidjo, kesannya ada tarif tersendiri.

Mencermati transkripsi percakapan Andri-Kosidah ini sungguh membuat miris. Sebuah keadilan berdasarkan ketuhanan di benteng terakhir lembaga peradilan di Indonesia bisa diperdagangkan. Bahkan, hakim Artidjo yang selama ini menjadi momok para koruptor, justru dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi tawar.

Artidjo memang selama ini dikenal sebagai Hakim Agung yang memberi hukuman berat kepada koruptor. Ia tak segan memberikan hukuman maksimal terhadap koruptor dalam sidang kasasi.

Sejumlah nama, seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh sampai Sutan Batoegana mendapat bonus tambahan hukuman dari Artidjo.

Bahkan dalam sebuah seminar ia pernah menyatakan akan menjadi hakim pertama yang menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Itu akan dilakukan bila UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membuat persyaratan rumit untuk menjatuhkan vonis mati.

Meminjam ungkapan Hakim Agung Gayus Lumbuun, inilah yang disebut turbulensi peradilan. Yaitu kekacauan atau kerusuhan di peradilan. Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat peradilan sudah massif, terjadi di berbagai daerah, bahkan sampai di tingkat MA.

Bagi MA, pengulangan kasus korupsi di lembaga itu sesungguhnya sudah layak disebut turbulensi. Kejadian dari tahun ke tahun dengan modus yang mirip, mengindikasikan adanya jaringan komersialisasi perkara dan proses peradilan.

Sejak November 2014, Ketua MA Hatta Ali sudah menandatangani SK pembentukan tim zona integritas. Makna zona integritas adalah wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Terungkapnya aneka indikasi berbagai modus kejahatan dari percakapan Andri-Kosidah ini, semestinya bisa dijadikan momentum bagi MA untuk merealisasikan jargon zona intergitas.

Percakapan BBM itu mengindikasikan praktik korupsi di MA sudah sistemik. Berbagai bagian di tubuh birokrasi terlibat. Bahkan sangat besar kemungkinannya ada bos besar di balik berbagai kasus di MA ini.

Perubahan besar-besaran mesti dilakukan. Reorganisasi di lingkungan administrasi tak bisa lagi ditawar. Fungsi pengawasan internal meski lebih ditingkatkan, mencari penyebab turbulensi korupsi di MA.

Tunggakan perkara dan kelambatan pembuatan salinan putusan kasasi (minutasi), yang sejak lama diduga menjadi salah satu penyebab korupsi harus segera diperbaiki.

Apa boleh buat, MA kali mesti mendukung dan membuka pintu lebar-lebar terhadap KPK. Berikan akses seluas-luasnya kepada KPK untuk menelusuri berbagai sinyal penyelewengan yang diungkapkan dalam percakapan tersebut. Biarkan KPK menemukan aktor-aktor di balik korupsi di MA.

MA tak boleh lagi berkilah tak tahu keberadaan karyawannya, atau berkelit bahwa korupsi di lingkungan MA hanya dilakukan oknum. MA harus membuktikan kepada masyarakat bahwa zona integritas bukan sekadar retorika public relation, bila tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap MA semakin luntur.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR