Menyoal kembali eksistensi LGBT

Mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain.
Mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. | Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Ihwal Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kembali mencuat setelah munculnya polemik dugaan adanya komunitas LGBT di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Adalah Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC), yang dituding sebagai komunitas LGBT berkedok konsultasi. Padahal SGRC adalah sebuah komunitas yang memberikan edukasi dan advokasi soal kekerasan yang berhubungan dengan gender di lingkungan kampus. Koordinator SGRC yang merupakan mahasiswa UI, Nadia Karima Melati, pun mengaku heteroseksual.

Rupanya musabab tudingan itu muncul karena beredarnya poster SGRC bekerja sama dengan Melela.org, membuat LGBT Peer Support Network. Nah Melela inilah yang asli komunitas LGBT. Pengakuan terbuka para anggotanya bisa dilihat di situs komunitas ini. Komunitas ini ingin menjadi inklusif, dan membuka diri kepada lingkungan.

Kecaman terhadap keberadaan komunitas LGBT di kampus UI pun terjadi. Namun sayangnya tidak proporsional. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, secara reaktif melarang LGBT masuk kampus.

LGBT dianggap tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Sebagai penjaga moral, kampus harus memiliki standar nilai dan standar susila yang harus dijaga. Karena pernyataannya tersebut, Menteri Nasir dipetisi oleh Pudjiati Tan, agar mencabut pernyataannya.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, pun sependapat dengan Nasir. Ia menilai LGBT adalah fenomena baru yang mesti dilarang. Alasannya, karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

LGBT sering dilihat dengan dua kaca mata berbeda. Saat pemerintah Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis, Juni 2015, tagar #LoveWins menjadi trending topics. Banyak para pengguna media sosial yang tersohor di Indonesia ikut mendukung kebijakan tersebut. Musisi kondang Ahmad Dhani, bahkan bilang bila dia jadi presiden, dia akan resmikan perkawinan sejenis.

Namun ketika tersiar kabar perkawinan sejenis di Bali, September 2015, kecaman pun muncul. Tagar #TolakPernikahanSejenis pun ramai dipercakapkan.

Tak bisa dimungkiri, keberadaan LGBT di Indonesia seperti orang yang terpinggirkan. Mereka minoritas yang sering mendapat perlakukan diskriminatif. Baik oleh keluarga, apalagi masyarakat di sekelilingnya. Studi kasus tentang LGBT, juga menemukan sejumlah peraturan negara maupun pemerintah daerah, juga memberikan perlakuan diskriminatif terhadap mereka.

Menurut Co-founder SGRC, Firmansyah, dari sejumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional, LGBT memang terpinggirkan. LGBT yang mendapat penolakan keluarga pada masa remaja, 8,4 kali lebih rentan bunuh diri; 5,9 kali lebih rentan mengalami depresi, dan 3,4 kali lebih mungkin menggunakan narkotik dibanding mereka yang tidak ditolak oleh keluarga.

Pemahaman tentang LGBT pun, sangat beragam dan cenderung negatif. Ada yang menganggap mereka orang sakit jiwa. Ada pula yang menganggap gaya hidup baru yang diimpor dari negara liberal.

Padahal sejumlah studi menunjukkan LGBT bukanlah penyakit. Di tingkat internasional, LGBT sudah lama dikeluarkan dari kategori "penyandang cacat mental". Sejak 25 tahun lalu Asosiasi Psikiater Amerika dan Asosiasi Psikolog Amerika telah mendesak ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma tersebut.

Desakan itu akhirnya juga sampai ke ahli-ahli jiwa Indonesia. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III (1993) sudah tidak lagi menyebutkan homoseksualitas sebagai gangguan kejiwaan.

Riset ilmiah menunjukkan LGBT adalah bawaan orok. Studi ilmiah 2014 yang dilansir di jurnal Cambridge Journals, memang menyebut tak ada gen khusus yang menyebabkan seseorang menjadi gay. Namun ada gabungan gen yang menunjukkan adanya kecenderungan "gen gay."

Yaitu gen pada kromosom X (salah satu kromosom seks) disebut Xq28 dan gen pada kromosom 8. Gen tersebut prevalensinya ditemukan lebih tinggi pada pria yang gay. Penelitian tersebut, melibatkan lebih dari 400 pasang saudara gay.

Kecenderung homoseksual, ternyata tak hanya dimonopoli manusia. Kera jepang, singa, simpanse, bison, dan lumba-lumba juga berhubungan sesama jenis. Bahkan hampir 130 spesies burung terpantau terlibat dalam kegiatan seksual sesama jenis.

Riset-riset ilmiah tersebut setidaknya, lebih meyakinkan bahwa LGBT bukalah penyakit. Bukan pula gaya hidup modern. Dia hadir dalam tubuh dan jiwa tanpa diketahui, bahkan mungkin juga tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Dia bawaan sejak lahir.

Celakanya, riset yang lain menemukan bahwa orientasi seksual seseorang (homo seksual) sangat susah--bahkan nyaris tak bisa diubah--meskipun menjalani terapi. Meski begitu, bukan berarti riset ini bisa jadi alasan LGBT tak perlu diterapi. Penyandang LGBT sah saja berihtiar sekuatnya mengubah orintasi seksualnya. Dukungan orang di sekelilingnya sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, riset tersebut juga mengandung arti bahwa LGBT bukanlah "penyakit" menular. Ringkasnya heteroseksual tak akan tertular menjadi homoseksual, kecuali dalam tubuhnya memang sudah ada kecenderungan homoseksual.

Harus diakui bahwa jumlah LGBT terkesan meningkat belakangan ini. Bisa jadi ini lantaran era keterbukaan informasi. Bila sebelumnya LGBT maupun orang dekatnya berusaha menutup rapat keadaan sesungguhnya. Kini orang semakin berani mengungkapkan jatidirinya. Meskipun mereka sadar, sebagian orang akan mengucilkannya.

Karenanya, sangat tidak beralasan bila mengukur kehadiran LGBT dengan tolok ukur moralitas. Biarlah ukuran moralitas dihakimi lembaga moral seperti MKD (Mahkamah Kehormatan DPR), yang tahu persis seorang anggota dewan melanggar etika atau tidak.

Betapapun susahnya, pemerintah semestinya bisa bijak menghadapi keberadaan LGBT, sebagai layaknya warga negara yang lain. Tak perlu lagi ada diskriminasi terhadap mereka. Masyarakat juga tak perlu memojokkan mereka sebagai sampah - hanya karena perbedaan orientasi seksual dari kebanyakan orang.

LGBT adalah bagian dari kemajemukan bangsa ini. Mereka tak bisa begitu saja kehilangan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, lalu termarjinalkan. Pemerintah bahkan wajib melindunginya, seperti janji nawacita ke-9 pemerintahan Joko Widodo yang menuliskan:

"Kami berkomitmen memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok termarjinalkan."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR