Menyongsong pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Ilustrasi: Bersiap menyongsong kewajiban sertifikasi halal.
Ilustrasi: Bersiap menyongsong kewajiban sertifikasi halal. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Tujuh bulan lagi, tepatnya pada bulan Oktober, perintah Undang-undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mulai berlaku. Undang-undang itu memerintahkan semua produk harus bersertifikat halal.

Tepatnya, Pasal 4 UU JPH itu berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Amanat undang-undang itu tak bisa terwujud jika hanya salah satu pihak saja yang siap menjalankannya. Yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pelaku usaha.

Sebagai regulator, seberapa siapkah sistem dan infrastruktur BPJPH?

Seberapa siap juga LPH sebagai auditor berada di berbagai daerah untuk mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku usaha di daerah-daerah?

Seberapa siap juga MUI untuk memberi fatwa kepada setiap produk –yang pasti jumlahnya akan sangat banyak jika para pelaku usaha memenuhi kewajibannya? Kesiapan itu terutama menyangkut soal lama dan ketepatan waktu –yang menjadi variabel yang penting bagi dunia usaha.

Seberapa siap pula pelaku usaha untuk menunaikan kewajibannya? Selama ini, yang selalu muncul ke permukaan adalah sikap keberatan para pelaku usaha atas kewajiban sertifikasi halal produk.

Besarnya biaya sertifikasi halal adalah salah satu hal yang paling sering menjadi alasan atas sikap keberatan para pelaku usaha. Selama ini, sebelum UU JPH berlaku, biaya sertifikasi halal bisa sangat mahal karena ada sejumlah faktor yang menentukan biaya sertifikasi. Yaitu, ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet untuk restoran.

Bagi pelaku usaha, kewajiban atas sertifikasi halal bukan semata-mata merupakan urusan mendapatkan sertifikat. UU JPH mengamanatkan agar pelaku usaha mempunyai sistem jaminan halal. Jelas hal itu bukanlah sebuah proses yang berlangsung sekali, melainkan sebuah sistem yang harus dijaga.

Menyiapkan dan menjaga kelangsungan suatu sistem, tentu, memerlukan usaha tersendiri. Apakah seluruh level industri –termasuk industri kecil menengah- bisa mengembangkannya? Itu soal yang perlu juga dikaji bersama.

Proses sertifikasi halal bisa berlangsung cukup panjang. Proses sertifikasi bukan melulu mengaudit bahan baku yang ada di tempat produksi. Pemeriksaan bahan baku bahkan harus dilakukan sampai ke tempat asalnya.

Hal itu, bukan saja memakan waktu dan biaya, bahkan dianggap sebuah proses yang sulit untuk diterapkan. Industri farmasi, yang kebanyakan bahan bakunya berasal dari luar negeri, akan sangat kerepotan dengan proses tersebut.

Kesiapan-kesiapan pihak-pihak itu tentu juga akan cukup ditentukan oleh peraturan pemerintah yang menjadi petunjuk pelaksanaan UU JPH. UU JPH mengamanatkan sejumlah hal dirumuskan dalam peraturan pemerintah.

Salah satu hal yang harus diatur dalam peraturan pemerintah tersebut adalah biaya sertifikasi. UU JPH memang menyebutkan bahwa biaya harus terjangkau, dan –khusus untuk UMK- biaya itu dapat difasilitasi oleh pihak lain. Namun belum ada rumusan yang jelas mengenai biaya tersebut.

Dalam peraturan pemerintahlah ketentuan biaya sertifikasi dirumuskan. Presiden Joko Widodo pada hari Minggu (3/3/2019) kemarin menyatakan keinginannya agar UMKM tidak dikenakan biaya dalam mengurus sertifikasi halal.

Pemerintah memang sudah seharusnya mengarahkan agar proses sertifikasi ini berbiaya murah agar semua pelaku usaha bisa memenuhi kewajibannya dalam Jaminan Produk Halal.

Selain itu, peraturan pemerintah itu juga harus mengatur jenis produk yang bersertifikat halal secara bertahap. Ketentuan ini bahkan, diamanatkan oleh undang-undang, harus dilakukan sebelum kewajiban sertifikasi halal berlaku pada Oktober nanti.

Tanpa kejelasan mengenai jenis produk yang harus bersertifikat halal secara bertahap, isu sertifikasi ini hanya menimbulkan keresahan –baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen.

Benar bahwa peraturan pemerintah itu harus cukup cermat dan rinci mengatur sejumlah ketentuan. Namun pada saat yang sama, penerbitan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan JPH harus disegerakan.

Itu jauh lebih penting ketimbang menakut-nakuti pelaku usaha dengan pidana terkait sertifikasi halal. Lagi pula UU JPH dengan jelas menunjukkan bahwa ketentuan pidana hanya ditujukan kepada pemegang sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya, dan kepada orang yang terlibat dalam proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR