HARI KEMERDEKAAN

Merdeka dari kesenjangan, intolerasi, dan korupsi

Dirgahayu Republik Indonesia
Dirgahayu Republik Indonesia | Salni Setyadi /Beritagar.id

Bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan ke-74, Sabtu, 17 Agustus 2019. Sudah sepuh dan lebih dari mapan, bila dimaknai sebagai usia manusia.

Namun sebagai sebuah bangsa, perjalanan 74 tahun tetap selalu relevan bila kita kembali merenungkan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Pancasila –-bukan piagam Jakarta— telah menjadi kesepakatan final sebagai dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Mohammad Hatta adalah tonggak sejarah yang menyuarakan ke seluruh dunia bahwa Indonesia –-bukan Hindia Belanda— adalah sebuah negara yang terlepas dari penjajahan negara mana pun.

Proklamasi juga dimaknai sebagai pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sementara cita-cita mulia para pendiri bangsa yang menjadi tujuan negara dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Setelah 74 tahun merdeka, apakah cita-cita kemerdekaan dan tujuan negara tersebut sudah tercapai? Kita patut menyelami bersama dan harus berani berkata jujur. Belum semua cita-cita kemerdekaan dan tujuan negara tercapai.

Ada sebagian kelompok yang masih mempersoalkan Pancasila. Ada yang ingin kembali ke Piagam Jakarta, bahkan ada yang tidak percaya dengan demokrasi dan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.

Persatuan bangsa juga acap kali dikotori oleh pemaksaan kehendak kelompok tertentu. Kelompok mayoritas, baik agama maupun suku, dalam beberapa kasus; menjadi tiran, melakukan tekanan kepada kelompok minoritas, apa lagi pada tahun-tahun politik.

Diskriminasi dalam perlakuan masyarakat, bahkan juga dalam bentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi ancaman nyata untuk ikatan kehidupan sosial kita. Begitu pun intoleransi.

Kemampuan negara untuk melindungi rakyat dalam negara kesatuan juga terus diuji. Separatisme dan keinginan memisahkan diri dari Indonesia masih terjadi di beberapa wilayah.

Untuk hal-hal tersebut, pemerintah harus lebih tegas. Pancasila sebagai ideologi negara, dan bentuk negara kesatuan sudah menjadi kesepakatan final. Tidak ada tempat bagi kelompok mana pun yang mengotak-atik dua hal tersebut.

Di bidang kesejahteraan memang terlihat kemajuannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan produk domestik bruto per kapita Indonesia 3.927 dolar AS atau sekitar Rp56 juta per kapita per tahun di 2018. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2017 Rp51,9 juta dan 2016 Rp47,9 juta.

Per Maret 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia tersisa sebanyak 25,14 juta jiwa. Angka ini menurun 0,53 juta dibanding tahun sebelumnya.

Bila dikonversi menjadi persentase, jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 9,41 persen. Ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah jumlah warga miskin kurang dari 10 persen dari jumlah penduduk.

Meski begitu, masih ada beberapa catatan serius untuk kesejahteraan ini. Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS (2000-2018) menyebutkan, 10 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30 persen total kekayaan nasional. Sedangkan 40 persen penduduk Indonesia hanya memiliki 16 persen total kekayaan nasional.

Data lain tercermin dalam angka rasio gini yang tercatat 0,39 pada 2018. Angka tersebut jelas menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masih nyata adanya.

Kesenjangan spasial antara Indonesia bagian Barat dengan bagian Timur juga menjadi satu di antara berbagai masalah negeri ini. Pembangunan yang dalam beberapa waktu lalu terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat, terutama di Jawa, sering menjadi polemik dan kritik terhadap penyelenggara negara.

Kesenjangan tersebut bisa memicu kecemburuan, dan tentu saja amunisi adu domba bagi pihak-pihak tertentu untuk mengusik kedamaian.

Kita selayaknya mendorong program pemerintahan Joko Widodo yang sudah memulai membangun aneka infrastruktur di luar Jawa. Hasilnya memang tidak bisa instan.

Meski demikian, itulah cara terbaik untuk membuktikan bahwa nikmat kemerdekaan dan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh warga negara di mana pun berada.

Korupsi juga menjadi persoalan serius negara ini. Setiap era kepemimpinan nasional, tak pernah lepas dari isu korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Bahkan korupsi terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan swasta tak terkecuali.

Pelaku korupsi tak lagi dilakukan oleh kalangan pelaksana, tapi sudah pada pembuat kebijakan. Ketua DPR, anggota DPR, pimpinan parpol, ketua pengadilan, hakim, jaksa, serta penegak hukum yang lain sudah menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya korupsi dilakukan segala lapisan warga negara.

Korupsi tak hanya merugikan keuangan negara, tapi ujungnya adalah mengamputasi kemampuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Karenanya pemerintah tidak punya pilihan selain memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya.

Rakyat Indonesia tentu berharap dalam merayakan 74 tahun kemerdekaan saat ini, tak ada kado yang lebih istimewa selain, Indonesia bisa merdeka dari kesenjangan sosial ekonomi, intoleransi dan korupsi.

Dirgahayu Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR