Optimistis namun tetap hati-hati menghadapi 2019

Sri Mulyani: Optimistis tapi tetap hati-hati mengelola APBN 2019
Sri Mulyani: Optimistis tapi tetap hati-hati mengelola APBN 2019 | Salni Setyadi /Beritagar.id

Pengelolaan fiskal sepanjang 2018 ditutup dengan pencapaian yang menggembirakan. Sekalipun dalam perjalanan, banyak sekali gejolak yang tidak menguntungkan baik dari dalam negeri maupun global.

Menutup tahun 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi jajarannya yang telah bekerja keras mengelola keuangan negara dengan baik.

Apresiasi tersebut tentu tidak berlebihan, mengingat sepanjang 2018, tekanan terhadap ekonomi Indonesia cukup berat. Dari luar muncul tekanan akibat perang dagang Amerika – Tiongkok yang membuat perdagangan global lesu dan tidak menentu.

Belum lagi kenaikan suku bunga global, yang berimbas pada tekanan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp15.000 per dolar AS.

Dari dalam negeri pun terjadi peristiwa luar biasa yang cukup menguras sumber keuangan negara. Bencana alam gempa bumi yang disertai tsunami berulang yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerugian finansial yang sangat besar.

Di sisi lain, sebagai bentuk komitmen dengan masyarakat internasional, Indonesia juga harus menyelenggarakan berbagai agenda internasional yang biayanya tidak kecil. Agenda itu antara lain ASIAN Games, ASIAN Para Games, serta Pertemuan Tahunan IMF/World Bank 2018.

Di tengah aneka gejolak tersebut, pemerintah mengumumkan tidak mengajukan perubahan APBN 2018. Pengumuman itu tentu saja mengejutkan berbagai pihak. Sebab inilah untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir pemerintah tidak mengajukan perubahan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan aneka persoalan dan kebijakan fiskal yang dianggap ganjil tersebut, beberapa pihak memprediksikan bahwa pengelolaan fiskal 2018 akan amburadul. Namun kenyataannya, prediksi tersebut meleset.

Menteri Keuangan menyebutkan, realisasi penerimaan negara tahun 2018 dipastikan 100 persen memenuhi target Rp1.894,7 triliun. Capaian tersebut diklaim sebagai yang pertama kali terjadi. Pencapaian tersebut juga diiringi dengan realisasi belanja yang mencapai 97 persen.

Sementara defisit anggaran dalam APBN 2018 sebesar 1,72 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi UU APBN 2018 yang sebesar 2,19 persen. Angka tersebut adalah angka defisit terkecil sejak 2012.

Selain itu, keseimbangan primer tahun 2018 mencatat surplus sebesar Rp4,1 triliun. Ini juga sebuah prestasi, sebab surplus keseimbangan primer terakhir terjadi pada 2010.

Performa keseimbangan primer adalah salah satu indikator penting untuk melihat likuiditas anggaran negara. Pemerintah sebelumnya memperkirakan surplus keseimbangan primer baru akan terjadi pada 2020.

Dengan capaian pengelolaan APBN 2018 yang baik tersebut, Kementerian Keuangan cukup modal untuk tetap optimistik dalam menghadapi tahun 2019.

Optimisme itu tersurat di balik angka-angka APBN 2019. Target pendapatan negara sangat besar, Rp2.165,1 triliun.

Target tersebut terdiri dari penerimaan pajak Rp1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp378,3 triliun, dan hibah sekitar Rp400 miliar. Secara kumulatif, pendapatan negara tahun ini diproyeksikan tumbuh 13,8 persen.

Angka pertumbuhan sebesar itu, biasa dibilang sebagai angka yang konservatif, sebab tidak seagresif target tahun 2018 yang pertumbuhannya dipatok 14,2 persen.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, penopang peningkatan target pendapatan negara sebesar itu adalah reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Rasio pajak dalam pendapatan negara ditargetkan naik dari 11,57 persen di proyeksi APBN 2018 menjadi 12,22 persen pada 2019.

Optimistik menargetkan angka dalam APBN memang sangat diperlukan. Namun, inovatif, kreatif, dan kehati-hatian juga menjadi keharusan dalam pengelolaan fiskal.

Kehati-hatian sangat diperlukan dalam melihat perkembangan ekonomi dunia. Perang dagang belum terlihat ujung penyelesaiannya. Begitupun harga komoditas unggulan ekspor kita yang juga fluktuatif.

Berharap hanya pada kepatuhan wajib pajak saja misalnya, tentu tidak cukup untuk merealisasikan target perolehan pajak yang nyaris Rp1,8 ribu triliun. Kreatif dan inovatif dalam membidik potensi pajak baru mesti dilakukan.

Sekadar contoh, sampai saat ini pemerintah seperti belum punya aturan yang jelas dalam memungut pajak dari kekuatan ekonomi digital yang begitu besar, terutama yang dimiliki perusahaan asing. Pemerintah masih harus melakukan tawar menawar dalam memungut pajak perusahaan raksasa digital tersebut.

Hal lain adalah mengoptimalkan data dari program Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan.

Harus diakui sampai saat ini, AEoL belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Masih ada kendala yang selekasnya mesti diselesaikan. Yaitu menyangkut kesiapan sistemnya, integrasi antara lembaga jasa keuangan, otoritas jasa keuangan, sampai direktorat jenderal pajak.

Yang juga tak kalah penting, pengelolaan APBN secara profesional sesungguhnya tak melulu pada target angka dan pencapaiannya. Namun aliran dana APBN yang merupakan darah perekonomian negara, harus dipastikan manfaatnya tak hanya dirasakan Badan Usaha Milik Negara, tapi juga swasta serta unit usaha terkecil di masyarakat.

Dengan pengelolaan APBN yang profesional, semua pihak akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR