Pajak e-commerce haruskah sekarang?

Ilustrasi: perlukah menerapkan pajak kepada UKM yang menjadi pelaku e-commerce?
Ilustrasi: perlukah menerapkan pajak kepada UKM yang menjadi pelaku e-commerce? | Salni Setiadi /Beritagar.id

Warga masyarakat kita semakin suka bertransaksi dalam jual beli secara online di Internet. Karena Internet menisbikan keterbatasan jarak, transaksi itu bisa berlangsung di dalam negeri; bisa juga di luar negeri.

Nilai transaksinya dari tahu ke tahun terus meningkat. Transaksi e-commerce di Indonesia saja pada tahun 2020 ditargetkan mencapai USD 130 miliar. Melihat grafik pertumbuhan yang terus meningkat, target nilai transaksi tersebut dianggap cukup realistis bisa dicapai.

Pemerintah tampaknya merasa perlu menyusun aturan terkait e-commerce; setidaknya dilihat dari dua sisi. Yaitu, kepabeanan dan pajak.

Dari sisi kepabeanan pemerintah berencana mengenakan bea masuk agar ada kesetaraan dengan barang dari dalam negeri. Dari sisi pajak, pemerintah memberlakukan prinsip yang sama antara perdagangan konvensional dan e-commerce. Para pelaku e-commerce akan dikenakan pajak, baik bagi penyedia jasa di dalam negeri maupun lintas negara di luar negeri.

Bukanlah hal mudah untuk mengatur pajak atas transaksi e-commerce yang dilangsungkan oleh penyedia jasa lintas negara. Terutama ketika belum ada skema pemajakan ekonomi digital pada tingkat antar negara. Itu sebabnya pemerintah tampaknya akan mendahulukan pengaturan e-commerce domestik.

Bukan hal yang sederhana untuk mengatur e-commerce -baik domestik maupun lintas negara. E-commerce punya banyak model bisnis dan produk. Dalam e-commerce, produk bisa saja tidak berbentuk fisik (intangible goods) seperti e-book atau tontonan.

Karena terlalu bersemangat untuk memungut pajak e-commerce, pemerintah tampak melakukan simplifikasi. Kompleksnya beragam model bisnis dan produk yang diperdagangkan lewat e-commerce terkesan diabaikan. Pemerintak terkesan lebih mengejar membuat level yang sama (level of playing field) untuk pelaku bisnis konvensional ataupun pelaku e-commerce terkait urusan pajak.

Wacana terkait Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengerucut kepada penentuan besar pajak penghasilan (PPh) dan penyetor pajak pelaku e-commerce di marketplace saja, dan keharusan para penjual di marketplace untuk mempunyai NPWP. Kita tahu, marketplace hanyalah salah satu dari sekian banyak platform yang dikenal dalam e-commerce.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha, UKM yang beromzet maksimal Rp4,8 miliar dikenakan PPh final 1 persen. Dalam RPMK itu, pemerintah berencana akan mengubah PPh final itu dalam aturan pajak e-commerce menjadi 0,5 persen. Bahkan penurunan PPh final itu berlaku untuk semua UKM -baik pelaku e-commerce maupun bukan.

Dalam konteks pelaku e-commerce, pemerintah bergelagat akan meminta penyedia jasa marketplace sebagai pihak yang menyetorkan PPh dari para pelaku yang memakai platformnya.

"Online kan tak mengenal toko, jadi kami minta tolong marketplace. Yang sebagai penyetor mereka juga [memungut] PPN maupun PPh," kata Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak.

Jika penyetoran pajak dilakukan oleh pihak marketplace, ada sejumlah hambatan yang jelas terlibat.

Pertama, model bisnis platform marketplace sangat beragam. Ada marketplace yang menyediakan platform transaksi sehingga nilai transaksi tercatat -dan bahkan nominalnya tersimpan untuk semetnara di pihak penyedia platform. Namun ada juga marketplace yang hanya menyediakan platform serupa forum penawaran produk saja, yang tidak mencatat secara persis jumlah barang dan uang yang ditransaksikan.

Kedua, IdEA -asosiasi e-commerce Indonesia- telah menyatakan keberatannya jika diwajibkan menjadi penyetor pajak yang berasal dari para pelaku e-commerce di marketplace mereka. Kenapa?

"Semua beban ada di pundak marketplace. Kami yang mengumpulkan datanya, kami yang memungut uangnya, dan kita pula yang menyetorkan datanya," kata Ketua Bidang Pajak Cybersecurity Infrastruktur idEA Bima Laga sambil mengingatkan bahwa hal itu juga mengandung biaya.

Ketiga, seperti juga diingatkan oleh IdEA, e-commerce tidak hanya berlangsung di marketplace. Jual beli secara online juga dilakukan di platform media sosial. Padahal, menurut catatan IdEA, 59 persen penjual online di Indonesia menjajakan barangnya di Facebook dan Instragram -yang adalah platform media sosial.

Keempat, tidak semua orang yang menjual barangnya di marketplace adalah mereka yang berniat berwirausaha. Tidak sedikit orang memanfaatkan marketplace semata-mata sebagai tempat untuk meloakkan barang-barang bekasnya -tanpa bermaksud menjadi pebisnis barang bekas. Apakah meloakkan barang bekasnya sendiri harus berhadapan dengan aturan pajak yang rumit juga?

Jika benar bermaksud menerapkan prinsip memberikan perlakuan yang sama dalam sebuah 'permainan', pemerintah tampaknya tidak perlu tergesa-gera menerbitkan PMK baru seperti yang diwacanakan selama ini. Ada banyak hal yang masih perlu dikaji dan dilalukan uji-publik sebelum peraturan tersebut diterbitkan.

Di luar itu semua, hal penting yang patut menjadi pertimbangan pemerintah adalah bahwa warga masyarakat kita belum lama mencicipi kelebihan ekonomi digital -baik itu e-commerce maupun bentuk ekonomi lainnya- yang memberikan peluang baru bagi penghidupannya.

Banyak wirausahawan baru muncul berkat ekonomi digital. Jutaan wirausahawan UKM baru tercatat aktif di marketplace yang ada di dalam negeri.

Apakah pengaturan pajak e-commerce yang diwacanakan tersebut akan memperkokoh hal tersebut? Ataukah malah melemahkannya dan menjadi bumerang bagi negara kita yang sudah memasuki era bonus demografi ini?

Pada saat-saat seperti sekarang, akan lebih bijak jika pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang justru akan membuat warga negara menjadi gugup.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR