Para ahli di pengadilan harus dilindungi

Ilustrasi: Menyasar para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan?
Ilustrasi: Menyasar para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan? | Salni Setiadi /Beritagar.id

Posisi ahli dalam suatu pengadilan pidana adalah penting. Sungguh sangat berbahaya jika keterangannya dalam suatu sidang pengadilan malah membuat sang ahli diperkarakan. Perlu ada kepastian hukum untuk melindungi para ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Kita tahu, dalam memutuskan sebuah perkara pidana seorang hakim tidak bisa secara gegabah menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ia memperoleh keyakinan bahwa tidak pidana tersebut terjadi dan sang terdakwa terbukti bersalah melakukannya. Keyakinan itu harus diperoleh lewat sekurangnya dua alat bukti yang sah.

Undang-undang nomor 8/ 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada 5 alat bukti sah yang bisa dipakai oleh hakim untuk memperoleh keyakinannya itu. Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Ketentuan itu memperlihatkan posisi penting ahli dan keterangannya dalam suatu persidangan perkara. Dan sudah barang tentu tidak sembarang orang dimintakan keterangan sebagai ahli. Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, dalam konteks sebuah perkara, ahli adalah orang yang punya keahlian khusus menyangkut hal-hal yang diperlukan agar suatu perkara pidana menjadi terang guna kepentingan pemeriksaan.

Jelas, kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangan dalam suatu sidang pengadilan adalah untuk membuat perkara menjadi terang. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain.

Posisi penting ahli dalam suatu perkara juga terlihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 224 KUHP memperlihatkan bahwa kehadiran seseorang sebagai ahli dalam sebuah perkara adalah kewajiban undang-undang. Pasal tersebut dan Pasal 522 KUHP juga mengatur ancaman pidana kepada orang yang tidak memenuhi panggilan sebagai ahli.

Seseorang yang memberikan keterangan ahli dalam sidang pengadilan, pertama-tama, bukanlah karena kemauannya semata melainkan karena panggilan yang wajib ia hadiri sebagai orang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat sebuah perkara menjadi terang. Dengan begitu sangatlah mengenaskan bahwa seseorang diperkarakan karena ia memberikan keterangan sebagai ahli dalam suatu sidang pengadilan.

Ada dua nama yang sekarang sedang diperkarakan terkait keterangannya sebagai ahli dalam sebuah sidang pengadilan. Mereka adalah Basuki Wasis--dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dan Bambang Hero Saharjo--Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Basuki pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JPP). Dalam kasus Karhutla itu PT JPP telah dinyatakan bersalah dan dihukum membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan lingkungan.

Pada 2017 PT JPP mengajukan gugatan kepada Basuki. Gugatan itu diajukan terkait dengan validitas data yang diajukan oleh Wasis dalam perkara Karhutla tersebut. Saat itu PT JJP juga menggugat perdata Basuki ganti rugi sebesar Rp610 miliar, dan membayar uang paksa sebesar Rp10 juta per hari, jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Gugatan ini berakhir dengan perdamaian.

Dengan dalih yang sama, yaitu memberikan data yang dianggap tidak valid, tahun ini PT JPP menggugat Bambang Hero Saharjo, yang juga telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus Karhutla yang sama. Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada Rabu 17 Oktober 2018.

Dalam kasus berbeda, tahun ini Basuki Wasis menghadapi gugatan lain. Gugatan itu datang dari Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pada Maret lalu.

Dalam kasus korupsi itu, Basuki dihadirkan sebagai ahli yang melakukan penghitungan kerugian dampak lingkungan. Perkara korupsi yang melibatkan Nur Alam itu, menurut Basuki, mengakibatkan kerugian negara yang muncul dari dampak lingkungan di lokasi tambang di Pulau Kabaena mencapai Rp2,7 triliun.

Menurut kuasa hukum Nur Alam, terdapat sejumlah kesalahan dalam laporan yang disampaikan oleh Basuki saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Basuki digugat oleh Nur Alam dengan menuntut untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp1,7 miliar dan kerugian immateril sebesar Rp3 triliun.

Kedua gugatan terakhir itu masih berproses. Namun gugatan-gugatan semacam itu bisa menimbulkan tekanan kepada siapapun yang diminta oleh pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Itu bisa menjadi semacam teror kepada para ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membuat sebuah perkara menjadi terang.

Boleh jadi keterangan ahli dalam sebuah perkara bisa diperdebatkan. Namun perdebatan dan pengujiannya seharusnya selesai dalam lingkup kasus itu saja. Ketika sebuah kasus telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, maka perdebatan dan pengujian itu atas segala macam keterangan pun harus dianggap selesai.

Jika keterangan-keterangan masih dipersoalkan setelah sebuah kasus mendapatkan kekuatan hukum (inkracht), maka kepastian hukum dinisbikan. Itu sungguh berbahaya.

Pada saat yang sama, gugatan-gugatan terhadap mereka yang memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan itu memperlihatkan perlunya kepastian perlindungan kepada mereka.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 31/2014 menyatakan, kecuali diberikan tidak dengan iktikad baik, kesaksian atau laporan yang diberikan oleh saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

Selagi saksi dan ahli dibedakan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, apakah ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31/2014 tadi berlaku juga untuk ahli? Jika pasal tersebut tidak cukup memadai untuk melindungi para ahli dalam suatu perkara, maka perlu sandaran hukum yang mempertegas perlindungan itu.

Tanpa perlindungan itu, hukum melumpuhkan kekuatan formalnya sendiri.

BACA JUGA