Parpol dan keterwakilan perempuan di parlemen

Ilustrasi: Sejak Pemilu pertama sampai Pemilu 2014, 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah tercapai.
Ilustrasi: Sejak Pemilu pertama sampai Pemilu 2014, 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah tercapai. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah mencapai 30 persen. Padahal sudah ada tindakan afirmatif di beberapa Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memuluskannya. Partai politik (parpol) punya peran kunci atas kegagalan mewujudkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen.

Keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting. Keterwakilan itu merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan perempuan dan lelaki di parlemen. Juga, keterwakilan itu menjadi bagian dari jalan untuk memastikan kepentingan-kepentingan perempuan dapat terwakili dan terlindungi dan bahkan menjadi prioritas kebijakan.

Tak ada bantahan atas pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, dan dalam kegiatan politik pada umumnya. Tindakan afirmatif menuju keterwakilan perempuan itu sudah tercermin di sejumlah perundangan-undangan kita.

Dalam Undang-undang Nomor 31/2002 tentang Partai Politik, perhatian atas perlunya keterwakilan perempuan di bidang politik sudah terlihat. Pasal 13 ayat 3 undang-undang tersebut memberi ruang perhatian kepada kesetaraan dan keadilan gender.

Ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam politik semakin jelas dalam Undang-undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, keterwakilan perempuan di bidang politik diperlihatkan dalam angka yang jelas: 30 persen. Besaran keterwakilan perempuan itu menyangkut pendirian dan pembentukan parpol, serta kepengurusan parpol di tingkat pusat.

Besaran 30 persen keterwakilan perempuan itu mulai hadir di Pasal 65 Undang-undang Nomor 12/2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 10/2008, 30 persen keterwakilan perempuan itu sudah menjadi syarat yang harus diverifikasi dalam proses pendaftaran bakal caleg.

Ketentuan tentang 30 persen keterwakilan perempuan terus hadir di undang-undang pemilu berikutnya. Termasuk undang-undang tentang Pemilu yang berlaku sekarang, Undang-undang Nomor 7/2017.

Tindakan afirmatif itu membuahkan hasil di tahap pencalegan. Parpol peserta Pemilu memenuhi ketentuan itu. Itu terlihat pada data di bawah ini.

Namun keberhasilan tindakan afirmatif di level pencalegan itu tidak dengan serta merta tercermin dalam hasil Pemilu. Sejak Pemilu digelar di negeri ini pada 1955 ampai Pemilu 2014 lalu, keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai 30 persen. Paling tinggi, keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 17,85 persen, yang merupakan hasil Pemilu 2009.

Mengapa keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan tidak selalu tercermin dalam keterwakilan perempuan di parlemen?

Syarat awal untuk berpotensi terpilih, seorang caleg harus diketahui oleh konstituennya. Itu pun tanpa jaminan terpilih. Potensi terpilih akan semakin besar lagi apabila sang caleg bukan hanya diketahui, melainkan juga dikenal oleh konstituennya.

Potensi terpilih itu akan semakin besar lagi apabila konstituen mempunyai kecocokan dengan sang caleg. Lebih besar lagi potensi tersebut apabila sang caleg mendapatkan “nomor cantik” dalam urutan calon yang diajukan parpol.

Gagalnya keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah mungkin terkait dengan mata rantai potensi terpilihnya caleg. Sudah menjadi rahasia umum, parpol mendaftarkan perempuan yang sebagai caleg, padahal perempuan itu belum pernah menjadi kader sebelumnya.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa parpol menawarkan posisi caleg kepada perempuan demi memenuhi syarat tindakan afirmatif itu. Bahkan perekrutan perempuan untuk menjadi caleg bisa dilakukan tanpa seleksi yang jelas.

Ini bisa menjelaskan mengapa pemilih tidak mengenal caleg perempuan yang bertarung di Pemilu. Konsekuensinya, peluang sang caleg perempuan untuk terpilih pun semakin kecil.

Parpol memegang kunci keberhasilan keterwakilan perempuan di parlemen. Selama parpol menganggap itu sebagai formalitas saja, kita tidak bisa berharap banyak bahwa kaum perempuan cukup terwakili di parlemen.

Parpol seharusnya tidak lagi main-main dengan tindakan afirmatif keterwakilan perempuan. Pendidikan politik dan kaderisasi, lagi-lagi, menjadi jalan utama untuk menghadirkan perempuan di bidang politik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR