LEGISLASI

Pemerintah dan DPR mesra, rakyat gulana

Kemesraan peerintah dan DPR.
Kemesraan peerintah dan DPR. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Bila ingin melihat wajah politik Indonesia yang sesungguhnya, lihatlah relasi DPR dan pemerintah dalam sebulan terakhir. Keduanya, menjelang akhir masa kekuasaan, mempertontonkan kepada masyarakat hubungan yang begitu mesra, terutama saat mengesahkan beberapa RUU.

Tak ada perdebatan seru, ataupun drama konflik. Kedua belah pihak ibarat penjual dan pembeli yang tengah bertransaksi. Keduanya tersenyum. Si penjual senang karena dagangannya laku, si pembeli puas karena mendapat barang yang diinginkannya.

Kemesraan keduanya memang membuat kinerja legislasi menjadi produktif. Bayangkan, hanya dalam waktu kurang dari dua bulan setidaknya 4 RUU disahkan. Padahal biasanya kinerja legislasi DPR dan pemerintah itu melempem. Dalam setahun paling banyak 10 UU dihasilkan, dari target sekitar 30.

Ngebut bikin UU itulah yang bisa kita saksikan, seperti angkot kejar setoran. Maklumlah, periode tugas DPR akan berakhir pada 30 September. Pada 1 Oktober, DPR periode 2019-2024 akan dilantik. Selanjutnya pada Oktober presiden terpilih dilantik, yang disusul dengan pembentukan kabinet baru.

Karena buru-buru, revisi UU No.30/2002 tentang KPK misalnya, hanya dalam dua kali rapat panitia kerja tertutup, kesepakatan pemerintah dengan DPR tercapai. Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) pun tak beda, sekali rapat, kelar.

Proses pembahasan yang diimpit waktu tersebut, membuat substansi UU yang dibuat menjadi tidak berkualitas. UU MD3 contohnya, mengubah pimpinan MPR yang semula 5 orang menjadi 10 orang. Tidak ada urgensi MPR dipimpin oleh 10 orang selain menambah alokasi anggaran untuk mereka.

Pengesahan UU MD3 adalah praktik politik transaksional yang kasat mata. Bagi rakyat, motif pembuatan UU ini hanyalah bagi-bagi kekuasaan. Sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen masing-masih diberi 1 kursi pimpinan MPR, ditambah 1 kursi untuk DPD. Tidak lebih dari itu.

Setidaknya ada dua UU lain yang secara terburu-buru diselesaikan DPR dan pemerintah yang mengganggu nurani rakyat. Mereka mengritik tajam kedua produk legislasi itu. Bahkan untuk revisi UU KPK, sekalipun UU belum diundangkan, sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat sudah siap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Bahan uji materinya pun komplet. Dari prosedur revisi yang dinilai cacat formal, sampai substansi revisi.

Secara formal, revisi UU KPK ini dinilai cacat karena tidak masuk dalam RUU prioritas dalam Prolegnas 2019. Selain itu, pembahasannya yang tertutup dan tidak melibatkan lembaga terkait, dianggap membokongi publik dan KPK.

Sementara dari substansi, setidaknya ada 5 poin yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Poin-poin tersebut adalah pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) yang akan menambah birokrasi dalam penanganan korupsi; dan pemberian kewenangan penghentian penyidikan (SP3).

Kemudian soal kewenangan Dewas yang sampai ke operasional, yaitu memberi izin atau tidak untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan; Status karyawan yang menjadi ASN yang akan mengganggu independensi KPK; serta status pimpinan KPK yang bukan penyidik, sehingga tidak bisa melakukan penuntutan kasus korupsi.

Terlepas dari poin di atas, revisi UU KPK yang sama sekali tidak menyertakan aturan peralihan, akan membuat malapetaka pemberantasan korupsi. Bila UU ini diberlakukan saat diundangkan, maka praktis KPK lumpuh. Sebab untuk memulai penyelidikan dengan penyadapan harus seizin Dewas. Padahal Dewas belum dibentuk.

Sementara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang segera disahkan. Ada sejumlah poin yang menjadi ancaman bagi demokrasi. Penghinaan terhadap bendera dan lambang negara, presiden, juga kekuasaan umum, misalnya, bisa dipidana sebagai perbuatan makar.

Begitupun kebebasan perpendapat dan kemerdekaan pers, sangat terancam bila UU ini disahkan. Pers tidak bisa mengritik pengadilan, presiden dan wakil presiden, serta kekuasaan negara.

Yang paling absurd adalah Pasal 432. Pasal ini mengancam denda Rp1 juta terhadap perempuan yang bekerja dan pulang malam, pengamen, tukang parkir, orang dengan disabilitas psikososial yang ditelantarkan keluarga, serta anak jalanan.

Pasal tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah di KUHP baru, negara malah akan memungut denda pada fakir miskin.

Apa boleh buat, RKUHP baru ini memang belum layak untuk diloloskan menjadi UU, masih terlalu banyak pasal karet yang bisa digunakan oleh kekuasaan untuk mengkriminalisasi masyarakat.

Masyarakat tentu berharap kemesraan pemerintah dan DPR kali ini harus cepat berlalu. Buat apa kemesraan berlangsung, bila hanya menelorkan produk konstitusi yang membuat warga gulana.

Harus diingat, UU dibuat semestinya untuk melindungi bangsa (rakyat) dan negara, bukan untuk melindungi penguasa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR