Pencegahan perkawinan anak butuh langkah komprehensif

Ilustrasi: Terlalu banyak risiko mengancam perkawinan di bawah umur.
Ilustrasi: Terlalu banyak risiko mengancam perkawinan di bawah umur. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Senin (16/4/2018) siang ini, menurut rencana, sepasang anak remaja--asal Bantaeng, Sulawesi Selatan--akan melangsungkan pernikahan. Namun rencana itu tak bisa dilaksanakan. Kantor Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, belum memberikan dispensasi untuk perkawinan pasangan anak itu.

"Belum bisa menikah hari ini, karena belum ada dispensasi dari pak Camat Bantaeng," kata calon mempelai seperti dikutip Tribunnews.com.

Dispensasi itu mereka perlukan karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Kedua anak itu masih bersekolah di SMP. Sang calon pengantin pria baru berusia 15 tahun 10 bulan; sedangkan calon pengantin perempuan masih berusia 14 tahun 9 bulan.

Sebetulnya kedua calon pengantin itu, seperti diakui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, telah mengantungi dispensasi dari pengadilan agama. Keduanya juga sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Kabar rencana pernikahan sepasang anak-anak ini menyebar luas secara viral dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Ada 3 hal yang membuat kasus ini mendapat perhatian luas dari publik.

Pertama, kasus ini tentu bersinggungan dengan ketentuan UU Perkawinan yang memberi syarat batas usia minimal. Usia kedua anak itu belum memenuhinya.

Kedua, publik mengkhawatirkan risiko yang mungkin akan dihadapi keduanya jika mereka melangsungkan pernikahan dalam usia anak-anak; baik risiko kesehatan, perkembangan kejiwaan, maupun risiko yang berhubungan dengan kemampuan sosial dan ekonomi dalam berkeluarga.

Ketiga, selagi kedua calon pengantin itu masih tergolong anak-anak, kasus ini pun mencuatkan pertanyaan tentang kemungkinan telah terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak.

Viralnya kabar rencana pernikahan sepasang anak-anak itu -dan disusul dengan perbincangan yang meluas di berbagai kalangan- memperlihatkan bahwa masyarakat kita sebetulnya mempunyai perhatian dan kesadaran yang cukup tentang pentingnya usia yang matang dalam pernikahan dan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak.

Namun hadirnya kesadaran dan perhatian itu tidak serta merta mengindikasikan bahwa masyarakat kita sungguh berhasil mencegah berbagai perkawinan anak-anak.

Data menunjukkan perkawinan anak masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh sang calon pengantin belum cukup umur sesuai ketentuan UU Perkawinan.

Di Batam, misal, pada 2013 Pengadilan Agama Kota Batam menerima 6 permohonan dispensasi. Pada 2014, juga ada 6 permohonan. Sedangkan dari Januari sampai September 2015, ada 3 permohonan dispensasi. Kesemuanya itu dimohonkan terkait dengan calon pengantin di bawah umur -antara 13 tahun sampai 16 tahun.

Di Gunungkidul, angka pernikahan dini itu jauh lebih banyak. Pada 2013 tercatat 118 kasus. Pada 2014 ada 146 kasus. Selama Februari 2015 saja sudah tercatat 15 pasangan pengantin di bawah umur yang mencatatkan perkawinan mereka.

Di Brebes, sejak Januari sampai Oktober 2017 tercatat 80 permohonan dispensasi perkawinan. Dalam periode yang hampir sama, di Madiun tercatat 37 permohonan dispensasi. Sedangkan dalam periode Januari-November 2017, di Bontang tercatat 14 permohonan dispensasi.

Penyebab para calon pengantin itu meminta dispensasi, paling banyak adalah kehamilan di luar nikah. Sisanya, alasan yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur sangatlah beragam. Dalam kasus pasangan anak di Banteng itu, misal, permintaan dispensasi perkawinan bukan dilatarbelakangi oleh kehamilan maupun paksaan pihak ketiga.

Benar bahwa UU Perkawinan mensyaratkan batas usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mensyaratkan calon pengantin pria berusia minimal 19 tahun, dan calon pengantin perempuan minimal berusia 16 tahun.

Meski demikian, UU Perkawinan memang memungkinkan calon pengantin di bawah umur yang ditentukan tersebut. Tertuang dalam Pasal 7 ayat 2, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

Artinya, permintaan dan pemberian dispensasi kepada calon pengantin di bawah umur tidaklah melanggar UU Perkawinan. Namun juga harus diingat, ada kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak.

Menurut undang-undang tersebut, kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak itu dibebankan kepada semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Padahal perkawinan di bawah umur sungguh mengancam hak anak: terputus dari sekolah, terancam oleh kematian ibu, risiko kanker rahim, dan kemiskinan.

Dari sudut itu terlihat bahwa ada persoalan etis dalam pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur: dalam suatu kasus, pertimbangan etika apakah yang bisa membenarkan pemberian dispensasi itu?

Selama ketentuan mengenai dispensasi itu masih bertahan, tidaklah terlalu berguna untuk mengajukan revisi atas batas minimal usia calon pengantin menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk pria dalam UU Perkawinan.

Perlindungan terhadap anak dari situasi perkawinan di bawah umur tampaknya memerlukan langkah strategis yang lebih komprehensif. Revisi UU Perkawinan hanyalah salah satu di antaranya.

Advokasi terhadap anak dan orang tua tetap perlu ditingkatkan untuk memberi kesadaran tentang butuhnya kematangan psikologis dan fisik dalam perkawinan, selain juga bisa menghindarkan dari kawin paksa oleh pihak ketiga.

Pendidikan seks yang tepat boleh jadi juga bisa menghindarkan anak-anak dari praktik seks bebas yang berisiko kehamilan di luar nikah.

Dan, negara dituntut lebih sungguh-sungguh melaksanakan amanat UU Perlindungan Anak tersebut. Hal itu berarti harus ada koordinasi yang jelas antarkementerian dan lembaga peradilan; dan kesadaran atas perlindungan anak menjadi perhatian dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

Anak-anak adalah masa depan bangsa ini. Mereka harus dilindungi untuk dapat mengembangkan diri menuju kualitas manusia yang lebih baik.

BACA JUGA