PEMINDAHAN IBU KOTA

Pindah ibu kota tak sekadar tinggalkan Jakarta

Ilustrasi: Meninggalkan Jakarta.
Ilustrasi: Meninggalkan Jakarta. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Spekulasi tentang lokasi pemindahan ibu kota berakhir sudah. Presiden Joko Widodo, Senin (26/8/2019), di Istana Negara, Jakarta, memilih sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai lokasi ibu kota baru.

Diskursus ihwal pemindahan ibu kota sudah berlangsung sejak zaman Bung Karno. Pada 1957, Tjilik Riwut, dalam rapat Dewan Nasional, mengusulkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai alternatif ibu kota baru.

Sebagaimana diceritakan oleh Wakil Ketua Dewan Nasional Prof. Dr. Roeslan Abdul Gani, dalam video yang dibuat oleh cucu Tjilik Riwut, Clara Anindita, Bung Karno dan anggota Dewan Nasional menyetujui usul tersebut. Usulan itu diniliai mempunyai argumen yang lengkap. Secara geografis, Palangkaraya adalah titik sentral Indonesia.

Daerah ini juga tidak berada di cincin api, sehingga aman dari potensi bencana gempa. Alasan lain, secara politik ibu kota Kalimantan Tengah itu juga jauh dari kepentingan asing.

Ringkas cerita, usulan Tjilik Riwut ini mengalahkan berbagai kota di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi yang diusulkan anggota Dewan Nasional. Dr. Baramuli, tokoh dari Sulawesi yang mengusulkan Makassar sebagai ibu kota pun akhirnya mencabut usulannya. Ia mengagumi Tjilik Riwut yang usulannya sangat komprehensif.

Selanjutnya di Palangkaraya dibangunlah monumen Dewan Nasional, sebagai penanda kota itu akan menjadi ibu kota di masa mendatang. Namun waktu berjalan, perpindahan ibu kota ke Palangkaraya tidak pernah dieksekusi. Persoalan biaya dan berbagai pergulatan politik menjadi musababnya.

Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto juga mewacanakan perpindahan ibu kota. Sejumlah wilayah di seputar Jakarta disebut. Namun kemudian Jonggol, Kabupaten Bogor yang dipilih. Akan tetapi justru spekulasi harga tanah yang melesat terlebih dahulu, sebelum kajian lengkap tentang perpindahan ibu kota dilakukan.

Sejumlah pengusaha dalam waktu singkat sudah menguasai kepemilikan tanah di wilayah Jonggol. Sementara keputusan politik untuk mengeksekusi perpindahan ibu kota ke Jonggol, tidak segera dilakukan. Sampai Orde Baru berakhir, perpindahan ibu kota tidak pernah terjadi.

Perpindahan ibu kota di era pemerintahan Jokowi ini bisa dibilang lebih terencana dibanding rencana perpindahan di masa Orde Lama dan Orde Baru. Kajian cukup lengkap dilakukan Bappenas, bahkan hingga taksiran kebutuhan dana yang mencapai Rp466 triliun.

Bila dicermati, ada sejumlah alasan mengapa ibu kota harus pindah. Semisal mengurangi beban Jakarta yang daya dukungnya sebagai ibu kota semakin merosot. Ada juga alasan ekonomis, untuk mendorong pemerataan ke arah timur Indonesia.

Ada pula alasan ideologis, yaitu memiliki ibu kota yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, serta mengubah pola pikir Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Juga alasan yang sangat pi ar yaitu membangun pusat pemerintahan yang efektif, efisien, cerdas dan berwawasan lingkungan. Kota yang demikian itu, tentu saja akan meningkatkan daya saing regional dan internasional.

Tak ada yang salah dengan semua alasan tersebut. Masyarakat akan sabar menunggu tindak lanjut dari rencana besar ini.

Proses politik mesti dilakukan dengan seksama. Persetujuan DPR pada tahap awal, sepertinya bukan halangan, sebab relatif tidak ada penolakan atas rencana perpindahan ibu kota ini.

Namun bukan berarti proses politik ini gampang. Sejumlah UU perlu direvisi dan atau dibuat baru terkait rencana pemindahan ibu kota.

Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya. Setelah Jakarta tidak lagi sebagai lbu Kota Negara, tentu perlu peraturan baru.

Pembuatan UU tentang nama kota yang dipilih sebagai lbu Kota Negara, juga diperlukan. Belum lagi revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Ruang di lbu Kota Negara; Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Pertanahan di ibu Kota Negara yang harus disinergikan dengan tanah adat, jadi kebutuhan mendesak.

Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur kawasan strategis Ibu Kota Negara sebagai ring 1, juga menjadi keharusan.

Begitu pula revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pembuatan dasar hukum untuk perpindahan kota ini tentu butuh waktu panjang, mengingat kinerja legislasi DPR dan pemerintah selama ini boleh dibilang melempem.

Proses selanjutnya adalah perencanaan tata ruang dan pembangunan ibu kota baru. Nah di sini masyarakat butuh transparansi. Ada isu soal penguasaan tanah oleh orang tertentu yang terkait dengan kesepakatan politik.

Ada pula kekhawatiran terkait isu lingkungan. Apakah kehadiran ibu kota baru di wilayah itu tidak mengancam kelestarian hutan Kalimantan, yang saat ini menjadi aset penting karena menjadi salah satu paru-paru dunia?

Pertanyaan selanjutnya adalah kesiapan masyarakat di ibu kota baru nanti. Dalam waktu yang singkat, wilayah yang semula sepi akan menjadi sangat ramai. Ribuan orang dengan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya berbeda akan hidup bersama mereka. Rekayasa sosial macam apa yang akan dilakukan?

Sekadar catatan, pemindahan ibu kota nanti, setidaknya mengharuskan sebanyak 195.500 orang aparatur sipil negara (ASN) serta 25.660 anggota TNI dan Polri ikut pindah. Bila mereka membawa keluarganya, tentu saja jumlahnya akan menjadi sangat besar.

Di sebelah yang lain, bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota. Benarkah beban Jakarta berkurang, sehingga daya dukungnya meningkat? Apakah persoalan laten macet, banjir, kualitas udara yang buruk, akan lenyap begitu saja? Tentu tak semudah itu.

Pemindahan ibu kota memang tidak sekadar meninggalkan Jakarta dengan segenap persoalannya. Persoalan laten Jakarta tetap harus dicarikan solusi. Dan persoalan yang akan muncul di ibu kota baru pun harus diantisipasi sejak dini.

Itulah sebabnya butuh kehati-hatian dan perencanaan lebih teliti, agar perpindahan ibu kota ini mendapat dukungan semua pihak dan bisa berjalan sesuai harapan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR