PKS gabung pemerintah bukan soal ideologi

PKS pun siap merapat ke istana
PKS pun siap merapat ke istana | Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Silaturahmi para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Joko Widodo, menuai berbagai spekulasi. Partai dakwah itu meyakinkan publik, bahwa dia masih di luar pemerintah. Tapi banyak yang menduga PKS tengah meniti jalan merapat ke Koalisi Pendukung Pemerintah (KPP).

Presiden PKS, Sohibul Iman, beserta sejumlah pengurus partai bertemu dengan presiden Jokowi, Senin (21/12/2015). Pertemuan itu diakui PKS sebagai silaturahmi biasa. Sejak Jokowi terpilih jadi Presiden, PKS memang belum pernah bertamu ke istana. Ketika PKS melakukan Musyawarah Nasional, Jokowi diundang, namun tidak bisa hadir.

Dalam pertemuan itu PKS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pangan. Sohibul juga menjelaskan sikap politiknya yang masih tetap berada di luar pemerintahan.

Meski begitu, Sohibul menceritakan positioning baru PKS, yaitu sebagai oposisi loyal. Maksudnya, meskipun berada di luar pemerintahan namun PKS loyal terhadap negara.

Positioning loyal di belakang oposisi itu memang bersayap. Pemerintah dan negara memang berbeda pengertiannya. Namun jangan lupa, di Indonesia, presiden selain pimpinan pemerintahan juga kepala negara.

Jadi loyal kepada negara, banyak yang mengartikan loyal terhadap kepala negara juga. Itu artinya, bila suatu ketika PKS pindah haluan, lalu merapat ke pemerintah, tak perlu heran. Posisi loyal sudah dikemukakan sejak awal.

Spekulasi PKS merapat ke pemerintah diperkuat dengan tanggapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ketua MPR ini menyambut positif silaturahmi politik PKS tersebut. Ia bahkan melihat inilah saat yang tepat PKS bergabung dengan pendukung pemerintah.

PAN sudah lebih dulu bergabung dalam KPP, alias barisan parpol pendukung pemerintah. Gerindra, kolega PKS di Koalisi Merah Putih (KMP)--yang merupakan persekutuan partai oposisi--mempersilakan bila PKS bergabung dengan KPP.

Persoalan PKS bergabung dengan pemerintah, sesungguhnya tak hanya tergantung pada PKS. Jokowi juga belum tentu mau bila PKS bergabung menjadi partai pendukung pemerintahannya. Masyarakat, mungkin juga Jokowi tentu tak lupa, jejak masa lalu PKS yang pintar memainkan dua peran, anggota koalisi, namun sekaligus oposisi.

Ketika PKS berada di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, partai ini ibarat duri dalam daging. Meski tiga kadernya diberi kursi di kabinet, PKS tetap kencang "memusuhi" pemerintah di DPR. Politisi PKS, Fahri Hamzah, rajin sekali mengkritik pemerintahan SBY. Serangan tak hanya dilakukan melalui media, namun juga melalui akun media sosial miliknya.

Suatu saat Fahri menyebut cara memimpin SBY tidak tegas dan tidak demokratis. Ia juga menyerang keluarga SBY. Eddy Baskoro, anak bungsu SBY, disebut menerima uang dalam kasus Hambalang. Akibatnya, Fahri sampai disomasi pengacara keluarga SBY.

Mungkin saja Sohibul memahami itu. Usai pertemuan dengan Jokowi ia menegaskan, bahwa PKS meminta kadernya berlaku sopan di media sosial. Kritik boleh dilakukan, tapi melarang kader dan simpatisannya melakukan ujaran kebencian (hate speech) juga fitnah.

Padahal bukan rahasia, selama ini cukup banyak kader dan simpatisan PKS di media sosial yang dinilai melakukan ujaran kebencian. Bahkan pernah ada petisi online untuk mengusut beberapa situs media sosial dengan atribut PKS, yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

Pernyataan keras Fahri Hamzah di media maupun akun media sosial termasuk yang sering diamplifikasi situs tersebut, dan diviralkan oleh para pendukung PKS.

Tentang Fahri, Sohibul sebelumnya sudah memberi keterangan pers. Kinerja Wakil Ketua DPR dari PKS itu akan dilakukan evaluasi. Banyak yang menduga, posisi Fahri di ujung tanduk. Dia diramalkan akan dilengserkan dari kursi pimpinan DPR setelah evaluasi.

Dari alur manuver politik PKS ini, memang terbaca ke mana arah kapal PKS akan berlabuh. Yang pasti, saat PKS berada dalam pemerintahan, partai ini sangat terbantu dalam mendistribusikan program-program partai ke masyarakat, melalui jalur birokrasi kementerian yang dipimpin kader PKS.

Bukan rahasia, pada masa lalu, kader PKS berada di simpul-simpul birokrasi, di Kementerian Sosial, Pertanian, juga Kominfo yang menterinya kader PKS. Itulah sebabnya ketika partai ini dilanda krisis "korupsi sapi mantan prseiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq", guncangan ke konstituennya tak begitu besar.

Pada pemilu legislatif 2014, perolehan suara PKS 8.480.204, meningkat tipis dibanding pileg 2009 yang mencapai 8.204.946 suara. Namun dalam perolehan kursi DPR cukup telak. Pada 2009, 57 kursi, sedang 2014 hanya 40 kursi.

Antisipasi pileg 2019 harus dilakukan mulai sekarang. Padahal saat ini, penguasa birokrasi pemerintahan, alias pejabat pemerintah yang kader PKS, tinggal Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kader PKS yang lain, Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara nonaktif, sedang mempertanggungjawabkan tudingan korupsi di KPK dan Kejaksaan.

Nah, bila toh kemudian PKS jadi bergabung menjadi pendukung pemerintah, tentu bukan pilihan yang salah. Itu adalah pilihan yang realistis, agar pileg 2019 PKS tak semakin terpuruk. Bila tetap memilih berada di luar pemerintahan, PKS bakal tak punya akses "memanfaatkan birokrasi" untuk menjangkau konstituen.

Pilihan politik memang terkadang tak harus berhubungan dengan ideologi.

BACA JUGA