Reklamasi pascatambang tak bisa ditawar lagi

Ilustrasi - Tambang timah
Ilustrasi - Tambang timah
© Puspa Perwitasari /Antara Foto

Banjir dahsyat melanda Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sejak akhir pekan lalu. Beberapa sungai meluap, akses jalan terputus. Warga di Provinsi Bangka Belitung itu sebagian terisolasi karena genangan air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun kesulitan mendata korban.

Hujan yang mengguyur pulau Belitung sejak Jumat (15/7/2017) hingga Minggu (16/7) siang, menjadi salah satu penyebabnya. Titik terparah banjir, dikabarkan di arah jalan menuju ke Tanjung Pandan Belitung, sekitar Jembatan Buding, Desa Mempayak, Reginang, Sukamandi, Senyubuk, Kulong Minyak, Ngarawan, Kurniajaya dan Bentaian.

Di Kabupaten Belitung Timur, banjir melanda tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Renggiang, Kepala Kampit, Dendang, Damar, Gantung, dan Manggar. Beberapa desa di Kecamatan Simpang Renggiang seperti Desa Simpang Tiga, Air Ruak, Renggiang, Lintang dan Air Madu terendam banjir antara 25-120 centimeter.

Sementara banjir di Kabupaten Belitung banjir melanda empat kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, Sijuk dan Badau. Beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan karena terendam banjir. Sebanyak 40 rumah di Desa Kembiri Kecamatan Membalong terendam banjir hingga 2 meter akibat luapan Sungai Kembiri.

Bantuan logistik mengalami kendala akibat jalan putus dan terendam banjir. Terhambatnya akses transportasi juga disebabkan jembatan yang ambruk terseret arus banjir. Tiga jembatan yang sudah teridentifikasi terputus yakni jembatan Kampung Gunung, Jembatan Batu Penyok dan Jembatan Bantan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyebutkan hujan di wilayah-wilayah paling terdampak banjir mencapai 302 milimeter per hari sampai 653 milimeter per hari.

Hingga kini memang belum ada laporan jumlah korban jiwa. Warga terdampak banjir dikabarkan diungsikan ke daerah-daerah tinggi yang tidak terkena banjir. Pendataan, proses evakuasi, dan penyiapan logistik darurat masih terus dilakukan.

Beberapa sumber menyebut, ini adalah bencana banjir terparah sepanjang usia Bangka-Belitung yang mencapai 47 tahun. Warga tak menyangka, banjirnya akan sedahsyat sekarang. Kabupaten Belitung Timur, kira-kira berpenduduk 100 ribu jiwa, sedangkan di Belitung sekitar 150 ribu jiwa.

Selain karena cuaca ekstrem, degradasi lingkungan di Belitung dan Belitung Timur menjadi faktor lain yang memperparah dampak hujan. Berdasarkan hasil kajian BNPB, air hujan di Belitung mengalir sebagai aliran permukaan dan menggerus permukaan.

Air keruh mengandung partikel lumpur sukar meresap ke tanah. Partikel lumpur hasil tambang yang terbawa aliran menyebabkan drainase dan sungai-sungai menjadi dangkal. Daya tampung drainase dan sungai-sungai pun kian berkurang dan mengundang banjir.

Degradasi lingkungan, sebagian besar karena tambang timah. Kabupaten Belitung Timur pernah menjadi pusat pertambangan timah sejak zaman penjajahan Belanda. Banyaknya usaha pertambangan tanpa didukung upaya perbaikan lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan.

Bukan hanya pertambangan oleh korporasi, penambangan liar oleh masyarakat juga masih jadi masalah. Operasi penertiban dan penindakan tambang oleh kepolisian sudah dilakukan, namun kurang memberikan efek jera di kalangan penambang. Hingga saat ini tambang timah ilegal masih tetap eksis.

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyerukan adanya kebijakan strategis dari pemerintah setempat untuk melakukan restorasi kerusakan akibat tambang dan melakukan pengerukan di aliran-aliran sungai yang sudah dangkal.

Seruan itu layak didengarkan dan ditindaklanjuti. Kegiatan restorasi atau reklamasi daerah pertambangan seharusnya sudah direncanakan sejak tahap awal hingga pascapenambangan. Perencanaan ini penting mengingat penambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, sehingga memerlukan perencanaan yang matang pula.

Karena itulah korporasi pertambangan yang melakukan eksplorasi wajib menyerahkan rencana reklamasi dan dana jaminan reklamasi pascatambang, sebagai jaminan perbaikan lingkungan atas lahan yang terganggu akibat aktivitas eksplorasi.

Namun temuan tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) minerba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, masih banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus tidak Clear and Clean (CnC). Dari IUP Non-CnC tersebut, 80 persen tidak mempunyai dokumen reklamasi dan pascatambang.

Kebijakan pertambangan di daerah, tampaknya kurang berdampak. Misalnya yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur. Dalam evaluasi yang dilakukan peneliti dari Universitas Gadjah Mada pada 2014, pemerintah daerah dinilai belum melakukan pendampingan pada masyarakat di lapangan ihwal reklamasi bekas tambang.

Alhasil, banyak lahan bekas tambang terbuka yang dibiarkan begitu saja. Masyarakat sudah terbiasa dengan pola dan proses penambangan yang sudah turun temurun, sehingga praktik "Good Mining Practise" belum berlaku secara efektif di lapangan.

Bencana di Bangka Belitung, adalah gambaran dampak pertambangan tanpa upaya reklamasi pascatambang yang matang. Bencana tersebut, seharusnya menjadi bukti bahwa reklamasi pascatambang tidak bisa ditawar lagi. Demikian pula kebijakan lain yang menyasar pertambangan rakyat.

Dari dua faktor penyebab bencana--cuaca ekstrem dan degradasi lingkungan--peran manusia paling signifikan dalam hal rusaknya lingkungan. Meski perubahan iklim juga diklaim sebagai akibat dari aktivitas manusia, namun hancurnya daya dukung lingkungan, terutama karena penambangan, seharusnya bisa diantisipasi.

Jatuhnya korban bencana akibat kerusakan lingkungan di manapun di Indonesia, seharusnya tak terulang bila aturan tentang pertambangan ini bisa ditegakkan. Kegiatan pertambangan memang kegiatan ekonomi yang berdayaguna. Namun bisa jadi sia-sia bila ongkos menanggulangi dampak negatifnya jauh lebih mahal.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.