Rekor KPK dan tantangan tahun politik

Ilustrasi: angka kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara masih tinggi pada 2017
Ilustrasi: angka kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara masih tinggi pada 2017
© Salni Setiadi /Beritagar.id

Awal Januari lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo menyatakan, jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil dilakukan oleh lembaganya pada 2016 merupakan yang terbanyak dalam sepanjang sejarah KPK. Sepanjang 2016 KPK melakukan 17 kali OTT. Dari 17 OTT itu, KPK menetapkan 56 orang tersangka.

Rekor itu pecah lagi pada tahun ini. Jumlah OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2017 ini mencapai 19 kali operasi.

OTT pertama yang dilakukan oleh KPK pada tahun ini berlangsung pada minggu keempat Januari. Dalam OTT saat itu, KPK menjerat 11 orang, yang salah satunya adalah Patrialis Akbar -seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Penangkapan Patrialis itu tentu menghebohkan dan bisa mengendurkan kepercayaan publik kepada MK. Publik belum lupa dengan OTT terhadap Akil Mochtar pada 2013, yang menjabat sebagai Ketua MK saat itu.

Pengadilan Tipikor Jakarta memidana Patrialis Akbar 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, dengan hukuman tambahan berupa uang pengganti USD10 ribu dan Rp4.043.000. Pengadilan menyatakan, Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny.

OTT terakhir pada 2017 dilakukan KPK pada November. Dalam OTT yang berlangsung di dua daerah -Jambi dan Jakarta itu KPK menangkap 10 orang -yang terdiri dari pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD Jambi, serta pihak swasta. Mereka ditangkap terkait suap pembahasan APBD Jambi tahun 2018.

OTT pertama dan terakhir yang dilakukan KPK tahun ini sama-sama terkait dengan kasus suap. Dilihat dari jenis perkaranya, menurut data KPK, penyuapan merupakan kasus korupsi yang terbanyak tahun ini. Jumlahnya mencapai 93 perkara.

Korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa berjumlah 15 perkara. Sedangkan tindak pidana pencucian uang sebanyak 5 perkara.

Penindakan kasus korupsi yang ditangani KPK tahun ini lebih banyak terkait dengan Pemda, yang secara keseluruhan berjumlah 65 perkara. Itu terdiri dari 50 perkara terkait dengan pemerintah kabupaten/kota, dan 15 perkara terkait pemerintah provinsi. Sisanya terkait dengan kementerian/lembaga (31), BUMN/BUMD (13), dan DPR (9).

Rilis mengenai capaian dan kinerja KPK pada 2017 memperlihatkan, jabatan yang paling banyak terkait dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK tahun ini adalah Pejabat eselon I sampai IV. Ada 43 kasus korupsi yang terkait dengan kelompok jabatan tersebut.

Itu mengindikasikan bahwa pemerintah masih perlu mengevaluasi kerja di bidang reformasi birokrasi. Reformasi itu sepatutnya tidak hanya berkonsentrasi untuk membenahi mental dan tata kelola yang bisa membuat pelayanan birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif.

Reformasi itu juga harus mencakup pembenahan dalam bidang pengawasan. Penguatan inspektorat harus mencakup koordinasi dan manajemen yang jelas, independen dan transparan. Kasus suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang melibatkan Inspektur Jenderal Kementerian Desa pada tahun ini adalah contoh tamparan keras bagi bidang pengawasan di pemerintahan.

Selain birokrasi, pihak yang perlu mawas diri terkait dengan tindak pidana korupsi adalah partai politik. Sepanjang tahun ini kasus korupsi politik tercatat cukup banyak. Hal itu terlihat dari data KPK yang menunjukkan ada 20 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD, 1 kasus melibatkan gubernur, dan 11 kasus melibatkan walikota/bupati atau wakilnya.

Dengan data itu, sangatlah wajar jika publik mempertanyakan selektivitas partai politik dalam merekrut kader dan mendukung seseorang dalam pemilihan kepala daerah. Partai politik seperti mengabaikan integritas orang yang direkrut dan didukungnya.

Terkait hal itu, publik pasti berharap partai-partai politik membenahi diri. Pola rekrutmen dan kaderisasi pastilah dua hal yang sangat penting untuk memastikan integritas yang baik.

Namun hal tersebut sulit diwujudkan jika partai politik lebih memosisikan diri sebagai kendaraan yang bisa menjadi tumpangan siapapun selama sesuai dengan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis. Dalam posisi itu, hubungan antara partai dengan anggota atau pihak yang didukungnya akan lebih bersifat transaksional. Itu artinya, perhatian terhadap integritas menjadi rawan terabaikan.

Partai politik harus kembali memperteguh posisinya sebagai lembaga dalam masyarakat yang bekerja lewat pengelolaan kekuasaan yang bersandar kepada visi dan ideologi partai. Dalam posisi itu, kaderisasi dan rekrutmen anggota partai menjadi lebih mungkin berlangsung secara sehat dan memiliki integritas.

Memasuki tahun-tahun politik, yang tinggal beberapa hari lagi, semua pihak harus berusaha keras memberikan perhatian kepada isu integritas. Dalam setiap pemilihan, politik uang adalah godaan yang sangat besar. Tanpa integritas, api korupsi lebih mudah menyebar.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.