REVISI KUHP

RUU KUHP, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa

Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Kota Bekasi berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat (1/9/2015)
Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Kota Bekasi berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat (1/9/2015) | Risky Andrianto /ANTARA FOTO

Berita tentang korupsi, bukan hal asing bagi pembaca media. Setiap hari media selalu menyuguhkan liputan korupsi. Apakah karena korupsi sudah terlalu biasa disebut, pemerintah ingin menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana biasa, bukan lagi tindak pidana luar biasa? Entahlah.

Yang pasti dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, delik korupsi masuk dalam rancangan tersebut. Posisinya sama dengan delik pidana umum seperti pencurian atau pun pembunuhan.

Masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP inilah yang kini ramai diprotes berbagai pihak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, meminta pemerintah dan DPR menyingkirkan delik pidana korupsi dari RUU KUHP. Ada banyak alasan yang dikemukankan ICW.

Antara lain, bila delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Artinya akan menghilangkan sifat tindak pidana korupsi sebagai "kejahatan luar biasa", menjadi kejahatan biasa.

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta hal yang sama. Dalam pertemuannya dengan Komisi III DPR, Jaksa Agung Prasetyo bilang masuknya tipikor ke RUU KUHP jelas merugikan kinerja penegakan hukum, khususnya upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu program kerja andalan pemerintah saat ini.

Sedang Plt. Wakil Ketua KPK Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, menilai masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP, akan melemahkan KPK. Sebab RUU ini membawa perubahan basis penindakan korupsi dari tindak pidana khusus, menjadi tindak pidana umum.

Artinya, penanganan tindak pidana korupsi termasuk kewenangan pemeriksaan tipikor, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bukan lagi ranah KPK. Bahkan juga Jaksa Tindak Pidana Khusus. Penanganan korupsi akan sepenuhnya menjadi kewenangan polisi.

Pemerintah, menampik bahwa masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP, akan melemahkan KPK. Menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, RUU KUHP mengatur norma tindak pidana korupsi yang sifatnya umum.

Kewenangan dan tugas KPK tidak dicabut.

Widodo menututurkan Pemerintah tidak bisa serta merta mencabut delik korupsi dari RUU tersebut. Untuk mencabutnya perlu pembahasan semua pemangku kepentingan dalam pembahasan RUU KUHP di DPR nanti.

Sudah sejak 1963 pemerintah ingin mengubah KUHP dan KUHAP peninggalan Belanda tersebut. Namun baru pada 2012 mulai intensif diselesaikan draftnya. Pada periode akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, RUU KUHP sudah masuk dalam antrian pembahasan DPR, namun tak sempat dibahas.

Dalam RUU KUHP ini pemerintah ingin mengkodifikasi alias menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari berbagai UU dalam satu kitab secara sistematis.

Konsekuensinya tak cuma KPK dan Kejaksaan saja yang tereduksi kewenangannya, tapi juga BNN dan PPATK. Khusus delik korupsi, hanya menjadi bagian kecil dari RUU ini, ia masuk dalam Pasal 687 sampai 706.

RUU KUHP memang menjadi salah satu kebanggaan insan hukum di Indonesia. Bila kelak disetujui, untuk pertama kalinya setelah 70 tahun merdeka negeri ini memiliki UU Hukum Pidana buatan sendiri.

Namun bukan berarti kebanggan tersebut harus dibayar dengan mengorbankan semangat pemberantasan korupsi. Sebelum membahas RUU KUHP, Pemerintah dan DPR mesti mengingat kembali bahwa korupsi sampai saat ini masih menjadi kejahatan yang sangat mengancam.

Itulah yang tertulis dalam Penjelasan Umum UU 30 Tahun 2002.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Itu menyebabkan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Artinya lagi, memasukkan delik korupsi dalam RUU KUHP, bertentangan dengan cara-cara luar biasa dalam pemberantasan korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR