Sapu bersih pungli jangan pakai sapu kotor

Pungli tidak akan bersih bila sapunya kotor
Pungli tidak akan bersih bila sapunya kotor | Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Genderang perang melawan pungli (pungutan liar) sudah ditabuh. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Usai diteken (21/10/2016), hari itu juga aturan tersebut langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, ditunjuk menjadi pengendali dan penanggung jawab. Sedang dalam organisasinya dilibatkan berbagai lembaga. Ada Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.

Saat ini, Saber Pungli sudah menyiapkan mekanisme pelaporan dari masyarakat, yaitu melalui situs saberpungli.id, SMS 1193, dan pusat panggilan 193. Kelak setiap Kementerian/Lembaga (K/L) akan ditugasi untuk membuat unit-unit Saber Pungli. Pejabatnya adalah pejabat fungsional yang berkecimpung dalam hal pengawasan, seperti inspektorat.

Salah satu pemicu yang membuat presiden begitu cepat membentuk Saber Pungli, adalah operasi tangkap tangan praktik pungli di Kementerian Perhubungan, dua pekan lalu. Ketika itu Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap pelaku pungli terkait perizinan, dengan menciduk lima petugas dan seorang calo. Presiden memantau langsung operasi tersebut.

Ihwal pungli, juga diucapkan presiden dalam pertemuan dengan para gubernur, sehari sebelum pembentukan Saber Pungli. Menurut Jokowi, pungli sudah bertahun-tahun terjadi, dan dianggap sebuah hal yang normal. Aparat hukum dan masyarakat pun terkesan permisif terhadap pungli.

Itulah sebabnya, presiden mengajak para gubernur membicarakan langkah kongkret mengatasi pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apa pun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus dihilangkan. Begitulah ajakan Jokowi.

Ajakan Presiden ini mengingatkan kita pada perang melawan pungli yang terjadi pada era Orde Baru. Pada 1977, Presiden Soeharto, memberikan perintah kepada Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) agar membereskan pungli. Perintahnya pun sama dengan perintah Jokowi saat ini, yaitu sapu bersih pungli.

Yang membedakan, dulu Soeharto cukup dengan instruksi. Lembaga yang diminta pun Kopkamtib, lembaga yang punya kewenangan yang tak terbatas. Sekadar mengatasnamakan keamanan nasional, lembaga ini bisa menangkap orang dan memenjarakannya tanpa batas waktu.

Kondisi pungli pada masa itu memang cukup parah. Presiden menganggap sudah pada tahap mengganggu kewibawaan aparatur negara. Plesetan di masyarakat pun muncul. Misalnya UUD, diartikan "ujung-ujungnya duit". Pungli juga menimbulkan pandangan sinis bagi orang luar terutama yang hendak berinvestasi. Indonesia seperti mendapat label sebagai negara pungutan.

Saat itu operasi pemberantasan pungli dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo. Yang kerap dilakukan tim pemberantasan pungli adalah melakukan inspeksi mendadak, di pelayanan publik. Hasil yang sering mendapat liputan media, antara lain tangkap basah pelaku pungli di jembatan timbang, Kementerian Perhubungan; Pembuatan SIM; Serta Polisi Lalu Lintas yang memungli pengendara karena pelanggaran.

Harapan besar negeri ini bakal bebas pungli pun muncul, ketika Sudomo melakukan sidak bahkan sampai ke kota-kota kecil. Pungli memang jauh berkurang terutama di loket-loket pelayanan umum. Apalagi, Sudomo bilang pemberantasan pungli akan dilakukan secara berlanjut. Ancaman pemecatan berlaku bagi pelakunya.

Namun harapan tinggal harapan. Operasi sapu bersih pungli pun meredup. Sudomo pada akhirnya seperti meralat pernyataannya. Sapu bersih pungli yang ditangani Kopkamtib itu hanya bersifat ad hoc, tidak dapat dilakukan terus-menerus. Kopkamtib hanyalah sebagai penggerak saja. Selanjutnya pemberantasan pungli, harus dilakukan oleh pengawasan di lembaga-lembaga itu sendiri.

Nah, yang terjadi kemudian, sistem pengawasan internal itu, tidak berjalan dengan semestinya. Bukan rahasia, inspektorat maupun Satuan Pengawasan Internal dari berbagai lembaga, selama ini tidak berjalan efektif. Sapu bersih pungli tak berlanjut, bahkan sapu yang semestinya untuk membersihkan, pada tahap berikutnya malah ikut menjadi kotor.

Akibatnya pungli kembali seperti semula. Dia hadir dan merasuki mental para pelaksana birokrasi, sampai saat ini. Dan pungli pun sudah membudaya dalam diri birokrat.

Pungli memang ada di mana-mana. Di kantor-kantor pelayanan publik, pungli ada sejak manusia lahir sampai mati. Dari mengurus surat kelahiran ada pungli, bikin KTP, bahkan sampai mengurus pemakaman. Mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan, sampai mengurus pensiun juga kena pungli.

Dalam hal perizinan, meskipun sebagian sudah dilakukan secara elektronik, pungli pun bisa tetap muncul saat pencari izin bertatap muka dengan petugas untuk mendapatkan izin. Bahkan kewajiban warga negara membayar pajak kendaraan di beberapa tempat masih disertai pungli.

Harus diakui, selama ini sudah berkembang adagium, pelayanan publik oleh birokrasi identik dengan pungli. Petugas pelayanan baru bekerja jika ada uang sabun alias pelicin. Pungli pun bisa berevolusi. Dia seolah menjadi pungutan resmi yang disertai keputusan pejabat negara, dari tingkat desa bahkan sampai tingkat Peraturan Daerah (Perda).

Namun bila dicermati lebih jauh peraturan di balik pungutan tersebut sesungguhnya tidak punya pijakan hukum, atau malah bertetantangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Legalisasi pungli seperti itu, terjadi di berbagai desa, kecamatan dan kota di Indonesia.

Namun jangan hanya menuding aparat pemerintah saja dalam soal pungli ini. Sudah jamak bila organisasi, baik kepemudaan, kekeluargaan ikatan primordial, bahkan membawa atribut keagamaan, melakukan pungli. Artinya, pungli juga dilakukan oleh kelompok masyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi bentrokan antarorganisasi, penyebabnya rebutan wilayah pungli.

Pada akhirnya pungli memang menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi. Itu tercermin dalam berbagai penilaian lembaga internasional terhadap Indonesia. Dalam Indeks Daya Saing yang dibuat Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), juga Indeks Kemudahan Berusaha yang disusun Bank Dunia (World Bank), korupsi dan red tape di lingkaran birokrasi, masih menjadi salah satu faktor penyebab peringkat daya saing Indonesia rendah.

Red tape yang menunjukan rumitnya birokrasi di Indonesia, selama ini memang menjadi sumber pungli. Karenanya ketika pemerintah mulai membenahi berbagi kerumitan birokrasi, para analis ekonomi dunia pun, memujinya sebagai langkah maju.

Dalam sebuah artikel hasil kolaborasi Forum Ekonomi Dunia dengan Financial Time, disebutkan optimisme perubahan di Indonesia, dan menunjukkan negeri ini tengah tumbuh. Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi, karena dinilai para analis telah memberikan berbagai macam stimulus dalam peket ekonomi, serta memotong red tape.

Tentu saja kita sangat berharap, Saber Pungli kali ini, tidak bernasib sama seperti yang pernah dilakukan Kopkamtib. Artinya, Saber Pungli bukan sebuah program hangat-hangat tahi ayam. Ia harus terus ada dalam gerakan yang melibatkan tak sekadar unsur inspektorat di K/L namun juga masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat lah yang paling dirugikan karena pungli.

Agar gerakan Saber Pungli tidak padam, pemerintah harus berani melakukan penataan ulang unsur-unsur birokrasi di bidang pengawasan K/L. Harus dipastikan yang duduk di lembaga tersebut haruslah orang yang bersih. Karena pungli tidak akan pernah bisa disapu, bila sapu yang digunakan adalah sapu kotor.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR