Segera benahi rencana tata ruang

Ilustrasi: Warga menjemur baju di daerah terdampak tsunami Selat Sunda, di kawasan Carita, Pandeglang, Banten, Jumat (28/12/2018). Pemprov Banten menetapkan tanggap darurat bencana akibat tsunami Selat Sunda hingga Rabu, 9 Januari 2019.
Ilustrasi: Warga menjemur baju di daerah terdampak tsunami Selat Sunda, di kawasan Carita, Pandeglang, Banten, Jumat (28/12/2018). Pemprov Banten menetapkan tanggap darurat bencana akibat tsunami Selat Sunda hingga Rabu, 9 Januari 2019. | Akbar Nugroho Gumay /ANTARA FOTO

Tanjung Lesung adalah salah satu destinasi wisata di Banten yang terkena terjangan tsunami yang melanda sebagian pesisir Banten dan Lampung Sabtu (22/12/2018) pekan lalu. Pada saat bencana tsunami terjadi, jumlah pengunjung di kawasan itu pastilah cukup besar. Dari rombongan family gathering PLN saja, ada 300 peserta menginap di kawasan itu.

Di Tanjung Lesung, terdapat 5 hotel –besar maupun kecil- dengan kamar berjumlah 250. Bencana tsunami, diakui, telah menyapu 30 persen bangunan yang ada di kawasan itu. Tujuh puluh persen lainnya, diklaim, masih bisa dibersihkan dan diperbaiki. Kerugian di kawasan itu ditaksir mencapai Rp150 miliar.

Yang perlu dicatat, Tanjung Lesung adalah satu-satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Jawa, dengan kegiatan utama pariwisata. Dengan status KEK, Tanjung Lesung dikembangkan untuk menarik investasi. Meskipun dikeluhkan karena kelambanan dalam pembangunannya, KEK Tanjung Lesung, diklaim, diminati oleh para investor.

Tsunami pekan lalu menunjukkan bahwa Tanjung Lesung berada di daerah yang sangat rawan dengan bencana. Apakah penetapan Tanjung Lesung sebagai KEK tidak memperhitungkan kerawanan bencana semacam tsunami itu?

Pemerintah boleh mengaku bahwa penetapan Tanjung Lesung sudah memperhitungkan risiko tsunami. Pengelola juga boleh menyatakan bahwa, meski terjadi bencana tsunami di situ, para investor masih berminat melanjutkan investasinya.

Namun, dengan melihat lingkup kerusakan dan jumlah kerugiannya yang besar, publik bisa menyangsikan kesesuaian KEK Tanjung Lesung dengan tata ruang yang mengindahkan mitigasi bencana. Kesangsian itu bisa ditujukan untuk KEK lain.

Kesangsian publik itu jamak. Belajar dari pengalaman tsunami di Selat Sunda itu, Mengeri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan perlunya ketegasan dalam perencanaan dan penerapan rencana tata ruang. Itu merupakan sinyal bahwa selama ini rencana tata ruang tidak direncanakan dan diterapkan dengan tegas.

Kalaupun telah direncanakan dengan baik, tata ruang itu bisa jadi bersandar kepada peta kerawanan bencana yang lawas.

Sinyal itu terlihat dalam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa izin KEK akan dievaluasi, diberikan hanya jika sesuai dengan RUTR yang bersandar kepada peta kerawanan bencana terbaru.

Rencana tata ruang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana. Undang-undang Nomor 24/2007 dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang termasuk ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Harus dicatat pula bahwa UU 24/2007 itu juga mengamanatkan bahwa pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang itu harus mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

Dan, masih diamanatkan oleh undang-undang yang sama, pemerintah harus memantau dan mengevaluasinya secara berkala.

Nyatanya, rencana tata ruang masih menjadi hutang bagi sejumlah daerah di negeri ini. Semua provinsi di Indonesia memang sudah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tapi di tingkat kabupaten/kota, masih ada 8 persen dari total jumlah kabupaten/kota yang belum membentuk Perda RTRW.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lebih parah lagi. Baru 2,2 persen RDTR yang sudah berbentuk Perda.

Berbagai rencana tata ruang itu membutuhkan peta bencana, yang dikeluarkan banyak pihak dengan peruntukannya masing-masing. Sudah barang tentu peta bencana yang menjadi sandaran rencana tata ruang itu haruslah yang terbaru dengan kerincian yang memadai untuk kebutuhan masing-masing jenis rencana tata ruang.

Dan, seperti diamanatkan oleh undang-undang, evaluasi atas rencana tata ruang yang sudah ada pun harus dilakukan secara berkala. Rencana tata ruang yang masih mengacu kepada peta bencana yang lawas haruslah segera direvisi, jika kita ingin lebih siap dalam pengurangan risiko bencana.

Tentu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan terkait tata ruang itu pun harus ditegakkan dengan tegas. Jangan ada tawar menawar yang hanya melayani kepentingan jangka pendek sambil mengabaikan potensi risiko bencana yang jelas-jelas telah dipetakan.

Ketentuan tentang batas sempadan pantai adalah salah satu peraturan yang sering diabaikan dan dilanggar. Dalam bencana tsunami pekan lalu itu, terbukti bahwa pengabaian dan pelanggaran terhadap ketentuan batas sempadan pantai mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar.

Segera benahi rencana tata ruang, dan taati ketentuan-ketentuannya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR