Segera benahi tata niaga garam

Ilustrasi: Garam rakyat terasa pahit bagi petambak.
Ilustrasi: Garam rakyat terasa pahit bagi petambak. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Bila tidak ada aral melintang Presiden Joko Widodo pada 20 Agustus akan menghadiri panen perdana garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran presiden dimaksudkan untuk memacu semangat petani garam di NTT, selain untuk menunjukkan bahwa mereka bisa berkontribusi untuk negeri ini. Pemerintah provinsi NTT bertekat memproduksi 1 juta ton garam pada 2021. Produksi tersebut diharapkan bisa menutup sebagian kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,3 juta ton.

Potensi lahan garam di NTT sangat luas, sekitar 27.000 hektar. Lahan itu tersebar di Kabupaten Kupang, Kabupaten Ende, Nagekeo, Sabu Raijua, Lembata, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Malaka.

Dari 600 hektar ladang garam di Desa Nunkurus, yang siap panen Agustus nanti luasnya 25 hektar, dengan prakiraan minimal produksi sebanyak 300 ton. Lahan sisanya akan efektif berproduksi tahun depan.

Optimisme pemrov NTT untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan garam nasional ini bisa dibilang cerita manis tentang garam. Secara matematika rencana tersebut sangat masuk akal.

Mari kita lihat, total kebutuhan garam nasional untuk industri dan konsumsi sekitar 4,3 juta ton. Produksi nasional tahun 2018 baru mencapai 2,7 juta ton. Berarti masih ada kekurangan sekitar 1,6 juta ton yang semestinya ditutup dengan impor. Bila NTT bisa memproduksi 1 juta ton, di atas kertas, kelak impor garam hanya butuh 600 ribu ton saja.

Tapi hitungan di atas kertas, memang tak selalu sama dengan praktik lapangan. Saat ini petambak garam dari berbagai penjuru sentra garam seperti Sumenep, Pamekasan (Jawa Timur), Pati, Rembang, Jepara, Brebes (Jawa Tengah), juga di Cirebon dan Indramayu (Jawa Barat), tengah mual akibat garam produksinya terasa pahit harganya.

Bila panen bulan lalu harga sudah tertekan hingga Rp500 per kg, dari harga ideal Rp700-Rp800 per kg, maka pada Juli garam rakyat hanya dihargai Rp300 per kg oleh pengepul.

Penyebab hancurnya harga garam rakyat ini diduga karena kran impor. Tahun lalu impor garam mencapai 3,7 juta ton. Akibatnya serapan garam rakyat pada tahun ini tersendat.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merespon keluhan petambak garam. Pihaknya meminta PT Garam (Persero) untuk membantu penyerapan garam rakyat. Namun entah kenapa, penyerapan masih tetap terkendala. Catatan di PT Garam menyebutkan penyerapan garam hingga Juli 2019 baru sekitar 4.000 ton dari target 30.000 ton hingga akhir tahun.

Belakangan muncul dugaan yang tidak terserap dan anjlok harganya adalah garam rakyat dengan kualitas 2 dan 3 (K2) atau (K3). Petambak lalu diminta menaikkan kualitas garamnya dengan kadar NaCl minimal 94.

Sementara, Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) bertemu. Hasilnya ada kesepakatan oleh 10 industri pengolah garam yang juga pengimpor garam, berjanji akan menyerap garam rakyat. Namun teknisnya seperti apa, baru akan dibicarakan dua pekan mendatang.

Dugaan lain di balik pahitnya harga garam rakyat adalah tata niaga garam yang karut marut. Ada indikasi garam industri merembes ke industri kecil dan menengah bahkan ke garam konsumsi. Himpunan Masyarakat Petani Garam berharap pemerintah mendata secara seksama jumlah industri kecil dan menengah serta kebutuhan dan asal pasokan garamnya.

Petani garam juga berharap pemerintah memasukkan garam ke dalam komoditas kebutuhan pokok dan barang penting agar harganya di tingkat produsen dalam negeri terlindungi dan terhindar dari permainan kartel.

Industri garam nasional ini memang sangat kompleks dan kontradiktif, baik di kebijakan dan operasional di lapangan. Di satu sisi, pemerintah mendorong agar produksi nasional meningkat, hingga NTT bertekat menjadi penghasil 1 juta ton garam. Namun di sisi yang lain, pemerintah tidak berdaya menjaga kedaulatan harga garam.

Pemangku kepentingan ihwal garam ini sangat banyak. Melibatkan dua Kementerian Koordinator, yaitu Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya di puncak kebijakan.

Di bawahnya, secara teknis melibatkan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan karena menyangkut barang konsumsi, pengawasan mutunya harus melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan banyaknya pemangku kepentingan ini memang seperti tidak mudah untuk membuat kebijakan yang bisa dengan cepat mengatasi permasalahan di lapangan. Meski begitu, bukan berarti rumitnya koordinasi antarkementerian bisa dijadikan pembenaran untuk berkilah dalam penyelesaian persoalan di industri garam.

Tata niaga garam tidak bisa dibiarkan terus seperti ini, harus segera dibenahi. Garam rakyat tidak boleh selalu diposisikan sebagai pelengkap penderita. Mereka adalah subyek dalam memenuhi kebutuhan garam nasional. Bahkan dengan potensi wilayah yang begitu luas, garam rakyat punya peluang untuk dipasarkan ke luar negeri dengan catatan kualitasnya ditingkatkan.

Harus diakui bahwa pemerintah tidak bisa menjaga harga pokok produksi garam rakyat. Penyebabnya adalah, garam telah dikeluarkan dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Karenanya dibutuhkan kesadaran bersama para pihak untuk mengembalikan garam ke dalam kategori barang kebutuhan pokok atau barang penting. Selanjutnya, petambak diberikan bantuan teknis agar mampu meningkatkan kualitas garam yang diproduksi mencapai mutu K1.

Yang tidak kalah penting adalah pengolahan data produksi dan kebutuhan garam secara cermat dan teliti. Dengan begitu jumlah impor garam, benar-benar hanya untuk mengisi kekurangan atas produksi garam nasional.

Melindungi garam rakyat adalah sebuah keniscayaan. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR