Segerakan revolusi PSSI

Momentum untuk merevolusi PSSI
Momentum untuk merevolusi PSSI | Salni Setyadi /Beritagar.id

Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, telah mundur dan pekik "revolusi PSSI" kembali terdengar, walau masih pelan.

Edy, yang mengumumkan pengunduran dirinya saat berpidato di depan peserta Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019), mengaku gagal mengurus organisasi sepak bola Indonesia itu. Dia tak mengelaborasi kegagalannya.

Akan tetapi seruan agar Edy turun dari kursinya sudah mulai terdengar sejak tahun lalu. Sepinya prestasi tim nasional, masih adanya suporter yang terbunuh, jadwal kompetisi yang kerap kacau, hingga pembongkaran mafia pertandingan oleh tim khusus kepolisian, sepertinya cukup untuk membuatnya merasa gagal.

Lagipula, mantan pangkostrad itu dipastikan sulit berkonsentrasi di PSSI karena disibukkan dengan tugas sebagai gubernur Sumatra Utara setelah terpilih pada Pilkada 2018.

Wakil Ketua Umum, Joko Driyono, telah ditetapkan sebagai pelaksana tugas, menunggu keputusan anggota PSSI; apakah akan membiarkannya memimpin hingga masa kepengurusan habis pada 2020, atau mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB memang menjadi pilihan yang paling tepat. Ilmuwan Yunani kuno, Hippocrates, pernah menyatakan, "desperate time call for desperate measure"--keadaan ekstrem butuh penanganan ekstrem.

Dan, kurang ekstrem apalagi keadaan sepak bola Indonesia? Popularitas olahraga ini di Nusantara hanya bisa diimbangi bulu tangkis. Namun, soal prestasi, tertinggal amat jauh. Jangankan juara Piala Dunia atau emas Olimpiade, berkuasa di Asia Tenggara saja sulitnya setengah mati.

Kabar mundurnya Edy datang pada hari yang sama dengan keberhasilan Vietnam mengalahkan Yordania untuk lolos ke perempat final Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab.

Betapa jomplangnya. Negara yang hingga satu dekade lalu kerap kita kalahkan, kini masuk deretan delapan besar Asia untuk kedua kalinya setelah 2007.

Timnas Indonesia? Belum sekalipun lolos dari fase grup dalam empat kesempatan di putaran final--1996, 2000, 2004, dan 2007. Bahkan untuk edisi kali ini, Garuda gagal lolos kualifikasi.

Vietnam, negara yang sempat diluluhlantakkan perang saudara, sudah berbicara dengan prestasi, sementara kita masih disibukkan dengan karut marut organisasi dan non-teknis yang kerap mengganggu.

Terbongkarnya jaringan mafia pertandingan menunjukkan betapa kotornya sepak bola Indonesia.

Meski masih harus dibuktikan di pengadilan, penangkapan belasan orang--mulai dari pengurus PSSI, pengurus klub, hingga wasit--oleh tim khusus Polri bisa menjadi penanda betapa borok itu telah jauh menyebar di seluruh tubuh persepakbolaan nasional.

Bagaimana kita bisa berharap suporter sepak bola di Indonesia jadi lebih beradab, jika para tuan dan puan pengurus gagal memberikan contoh yang baik?

Oleh karena itu, revolusi adalah pilihan tepat. Caranya, sesuai Statuta PSSI, bisa dilakukan melalui KLB, yang pelaksanaannya harus disetujui 2/3 anggota yang memiliki hak suara.

Para anggota PSSI dan pemangku kepentingan lainnya sudah seharusnya segera sadar. Pembenahan organisasi harus dilakukan secara besar-besaran. Profesionalisme jangan menjadi sekadar jargon yang diucapkan berulang dengan suara keras tapi urung dilaksanakan.

Mundurnya Edy dan mulai terbongkarnya kasus pengaturan skor harus dijadikan sebagai titik balik menuju era yang lebih baik. Mumpung masih ada kesempatan, agar sepak bola Indonesia tidak terpuruk semakin dalam.

Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga wajib membantu dengan melakukan pengawasan. Pemerintah, menurut Statuta FIFA (lembaga sepak bola dunia), memang tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan internal federasi. Tapi bukan berarti hanya bisa diam. Pemerintah bisa ikut mengawasi.

Toh, FIFA tak bereaksi saat Amerika Serikat, melalui FBI, membersihkan asosiasi sepak bola mereka dari para koruptor pada 2015. FIFA juga sepertinya tak keberatan dengan langkah Polri menangkapi para terduga pengatur hasil pertandingan.

Mundurnya Edy ini adalah kesempatan besar untuk membongkar kepengurusan, menyapu bersih segala kotoran, dan memilih orang-orang yang tepat untuk mengurus sepak bola Indonesia. Jauhkan pula kepentingan politik dari sepak bola Indonesia.

Adakan fit and proper test oleh lembaga independen bagi para calon ketua dan anggota Komite Eksekutif. Para pemimpin yang bersih dan cakap akan menginspirasi bawahan mereka untuk bekerja dengan baik.

Jika organisasi dan pengurusnya sudah bersih, kuat, dan kapabel, impian untuk menyaksikan kompetisi yang lebih baik, pembinaan yang berkelanjutan, dan tim nasional yang berprestasi akan lebih mudah untuk diwujudkan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR