Sekali lagi, jangan abaikan pentingnya tata ruang

Ilustrasi: Sebagian Kabupaten Sukabumi rawan longsor.
Ilustrasi: Sebagian Kabupaten Sukabumi rawan longsor. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Bencana kembali terjadi. Hujan deras memicu longsor di Dusun Cimapag, Kampung Garehong, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (31/12/2018) menjelang waktu salat Magrib.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, hasil analisis satelit menunjukkan total panjang area longsor mencapai 1 kilometer. Sedangkan luas longsoran tanah mencapai 8 hektar. Sementara, kedalaman longsor yang terjadi di Dusun Cimapag ada yang mencapai 10 meter.

Setidaknya ada 29 unit rumah yang tertimbun longsoran. Rumah-rumah tersebut dihuni oleh 29 Kepala Keluarga (KK) atau 101 jiwa. Hingga tulisan ini dibuat, sebanyak 63 orang selamat, 3 orang luka-luka dan dirujuk ke RS Pelabuhan Ratu, 16 orang ditemukan meninggal dunia (2/1/2019), dan 19 orang masih dalam pencarian.

Duka mendalam dan rasa prihatin kita sampaikan atas musibah tersebut.

Tanpa harus menyalahkan pihak mana pun, jatuhnya korban dalam bencana longsor seperti yang terjadi di Cimapag ini seharusnya bisa dihindari.

Mengutip penjelasan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, ada sekitar 40,90 juta jiwa masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah yang potensi longsornya sedang hingga tinggi. Mereka tersebar di 274 kabupaten atau kota.

Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, 80,1 persen dari 558 kecamatan di Jawa Barat tergolong rawan bencana tanah longsor. Dari 1.560 kejadian bencana di Jabar pada 2018, sebanyak 550 kejadian di antaranya adalah bencana longsor.

Kawasan rawan longsor berada di wilayah Jawa Barat bagian tengah ke selatan yang didominasi perbukitan. Peta rawan longsor di Jawa Barat, beberapa hari sebelum kejadian sempat dibagikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui akun Instagram.

Kabupaten Sukabumi menurut peta bencana, termasuk daerah rawan. Setidaknya terdapat 33 kecamatan di Sukabumi yang berada dalam status bahaya longsor menengah dan tinggi pada Januari 2019.

Sementara itu, delapan kecamatan memiliki kemungkinan longsor yang bisa memicu banjir bandang.

Bagaimana dengan Dusun Cimapag? Dusun ini berada di Kampung Garehong, Kecamatan Cisolok. Letaknya di bawah bukit terjal setinggi sekitar 200 meter dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Daerah tersebut memiliki tanah gembur yang mudah longsor ketika curah hujan tinggi.

Menurut catatan BPBD Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisolok memang rawan banjir dan longsor. Tanah longsor terjadi di daerah tersebut setiap tahun sejak 2010. Dan peristiwa longsor di Dusun Cimapag adalah yang terbesar.

Menurut Sutopo, salah satu penyebab longsor di Cimapag, adalah adanya peralihan lahan perbukitan yang sebenarnya masuk dalam wilayah konservasi, namun dalam perkembangannya dikonversi menjadi lahan pertanian. Lahan pertanian itu umumnya digunakan masyarakat untuk menanam padi.

Nah, air yang menggenangi sawah menjadi beban tambahan untuk lereng. Material penyusun lereng bersifat porus dan mudah menyerap air, ditambah kemiringan lereng yang lebih dari 30 persen membuat tanah menjadi begitu sensitif ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Apa lagi di situ tidak ditanami tanaman keras yang akarnya mampu menahan struktur tanah.

Mengapa terjadi konversi lahan konservasi menjadi lahan pertanian di Desa Sirnaresmi? Padahal daerah itu termasuk dalam wilayah Kasepuhan Adat Sinar Resmi. Abah Asep Nugraha, sesepuh Kasepuhan Adat Sinar Resmi, kepada Harian Kompas, menjelaskan semua karena keterbatasan lahan.

Menurut Asep, permukiman di sekitar lokasi longsor dibuka tahun 1941. Saat itu, warga hanya menanam padi di lahan datar. Kebutuhan lahan pertanian meningkat seiring pertambahan penduduk. Namun, kontur lahan didominasi perbukitan, membuat warga sulit mencari lahan datar untuk jadi area persawahan.

Awal 1960-an, warga pun mulai bertani di lereng, dengan membuat lahan terasering di perbukitan. Kasepuhan adat sesungguhnya sudah menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan dengan menjaga keseimbangan alam. Contohnya, menerapkan penanaman padi sekali setahun. Lahan pertanian diberi waktu istirahat sebelum ditanami lagi.

Rupanya alam punya cara sendiri menjaga keseimbangan itu, dengan mengembalikan pada bentuk semula. Manusia harus arif menyesuaikan kemauan alam.

Kearifan menyesuaikan dengan kemauan alam ini harus diimplementasikan dengan keputusan politik yang tegas.

Masa rekonstruksi dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir, bukan untuk mengembalikan pemukiman warga di tempat yang sama. Merelokasi warga di daerah dengan kerawanan bencana tinggi ke daerah yang aman secara bertahap mesti dilakukan.

Pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Sukabumi dan Pemrov Jawa Barat, selekasnya harus membuat peraturan perancanaan tata ruang yang ramah dengan lingkungan. Pastikan daerah-daerah dengan kerawanan bencana tinggi, tidak boleh digunakan untuk lahan pertanian dan permukiman.

Peraturan tersebut harus terus dipantau pelaksanaannya. Pastikan tidak ada toleransi dalam menegakkan peraturan, karena tidak cuma risiko besar yang akan diperoleh, tapi juga korban tak ternilai setelah musibah terjadi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR