Soal target Prolegnas, kenapa DPR tidak belajar dari pengalaman?

Ilustrasi: Target Prolegnas tidak tercapai 100 persen
Ilustrasi: Target Prolegnas tidak tercapai 100 persen | Salni Setiadi /Beritagar.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) punya tiga fungsi. Dari ketiga itu, fungsi DPR yang paling terlihat disorot publik adalah fungsi legislasi.

Terkait fungsi legislasi itu, DPR memiliki 6 tugas dan wewenang. Yaitu, menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas); menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU); menerima RUU yang diajukan oleh DPD; membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD; menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden; dan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Sorotan publik atas fungsi legislasi itu terkait dengan kegagalan DPR dalam memenuhi target pengesahan RUU yang telah disusun dalam Prolegnas. Kegagalan itu terjadi berulang-ulang.

Pada 2015 ada 37 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas. Sebagian besar, sebanyak 26 RUU, merupakan usulan dari DPR. Pemerintah mengusulkan 10 RUU. Sedangkan satu usulan berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebetulnya saat itu DPD mengusulkan 7 RUU, namun 6 di antaranya sama dengan usulan DPR dan pemerintah.

Dari 37 RUU tersebut, sampai bulan April 2015, hanya ada satu produk undang-undang yang dihasilkan. Yaitu, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sampai Desember 2015 DPR hanya menghasilkan 3 UU dari 37 RUU yang ditargetkannya. Capaian ini dianggap sebagai penanda kinerja terburuk DPR sejak era reformasi.

Ada sejumlah dalih yang disampaikan legislator atas kinerja tersebut. Pemerintah sedang sibuk dan masa sidang terlalu pendek, kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo pada April 2015. Komisi-komisi belum kunjung menyerahkan draf RUU untuk diharmonisasikan di Baleg DPR, kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Saan Mustopa pada Juni 2015.

Kondisi obyektif politik -sebagai kelanjutan dari Pemilihan Presiden 2014- harus diakui memang cukup memengaruhi kinerja DPR saat itu. Ketegangan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masih memanas pada awal 2015.

Tahun berikutnya, 2016, jumlah RUU yang masuk ke dalam Prolegnas berjumlah 40. Pada pertengahan tahun, ada tambahan 10 RUU yang masuk ke Prolegnas sehingga RUU dalam Prolegnas 2016 berjumlah 50.

Apa sebetulnya yang dituju dengan mematok target yang begitu banyak? Sementara DPR sendiri tidak yakin bisa menyelesaikannya 100 persen.

Ada Komarudin, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR, menginginkan hanya 50 sampai 60 persen target yang terpenuhi. Hal itu, menurut Ade, salah satu penyebabnya karena butuh titik temu antara Dewan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghasilkan undang-undang.

Dalih itu terlalu sederhana. Dan, bukankah hal tersebut harus dipertimbangkan ketika merencanakan target sejak awal?

Jika pada 2015 yang jadi alasan DPR tidak memenuhi target adalah kondisi obyektif politik nasional, yaitu ketegangan antara koalisi pendukung pemerintah dan oposisi, maka pada 2016 alasannya lain lagi. Persiapan menyambut Pilkada 2017 dikatakan sangat memengaruhi kinerja para politisi yang menjadi legislator di DPR.

Dari 50 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2016, hanya 13 saja yang disahkan sebagai undang-undang. Tak sampai 50 persen, seperti yang diinginkan oleh Ade Komarudin.

Apakah dengan pengalaman tak tercapainya target-target besar pada tahun-tahun sebelumnya membuat DPR lebih realistis dalam menentukan target jumlah RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2017? Ternyata tidak.

Ada 49 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2017. Dari jumlah itu, 40 di antaranya adalah RUU limpahan tahun sebelumnya. Nyatanya, sampai akhir tahun ini, tak sampai 20 persen target yang bisa dicapai oleh DPR.

Publik bisa melihat bahwa rendahnya capaian target Prolegnas 2017 itu juga terkait dengan kesibukan partai politik dalam menyongsong Pilkada 2018, yang seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak awal menyusun target.

Yang tambah mengherankan lagi, ada 50 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2018. Dari 50 RUU itu, 31 RUU diusulkan oleh DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD.

Mengapa target penyelesaian RUU di Prolegnas 2018 tetap tinggi? Itu pertanyaan yang dipergunjingkan publik.

DPR, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi itu, seolah tidak berkaca kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam menghasilkan undang-undang. Target itu tidaklah realistis jika tidak mempertimbangkan catatan-catatan yang disampaikan oleh berbagai pihak atas kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.

Kurangnya perencanaan yang matang -yang ditandai oleh ketidaksiapan naskah akademik di setiap RUU yang dibahas- menjadi salah satu faktor yang selalu muncul sebagai penyebab rendahnya kinerja legislasi DPR. Selain itu, fungsi legislasi DPR selama ini kurang selektif dalam menentukan RUU yang menjadi prioritas penyelesaian.

Energi politisi pun tidaklah selalu memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai legislator di DPR, di tengah tahun-tahun politik. Belum lagi jika energi itu disedot pula oleh kerja politik lain seperti Pansus Hak Angket KPK pada tahun ini -yang belum jelas ke mana ujungnya.

Para legislator seharusnya melihat betapa penting menentukan target kinerja legislasi yang lebih realistis untuk dicapai. Penentuan target yang realistis dan pemenuhannya, bukan semata merupakan penunaian tugas dan wewenang, melainkan juga menjadi pendidikan politik yang penting bagi masyarakat.

Rendahnya capaian target secara kuantitas dan rendahnya kualitas undang-undang hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada DPR dan menumbuhkan apatisme dalam Pemilu nanti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR