Tak ada alasan menunda KLB PSSI

Segerakanlah KLB PSSI!
Segerakanlah KLB PSSI! | Salni Setyadi /Beritagar.id

Episode gonjang-ganjing dalam tubuh PSSI kini memasuki pertanyaan; Kongres Luar Biasa (KLB) atau menunjuk lagi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Pertanyaan itu menjadi episode terbaru gonjang-ganjing organisasi olahraga tertua di tanah air ini. Sejak Edy Rahmayadi mundur dari kursi Ketua Umum pada 20 Januari 2019, posisi itu terus kosong.

Gema "Revolusi PSSI" sempat muncul, tapi seperti tak bersambut. Bahkan hingga Joko Driyono disetujui pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, tak pernah ada wacana revolusi untuk mencari ketua baru.

Tugas Ketua Umum pun relatif lumpuh setelah Joko sebagai Plt Ketua Umum menjadi tersangka perusakan barang bukti pengaturan skor. Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria, mengatakan bahwa Joko masih Plt Ketua Umum karena tak ada aturan yang membuatnya harus melepas jabatan itu.

Pasal 41 ayat 6 Statuta PSSI hanya mengatur secara terbatas. Tak ada pengaturan bila Ketua Umum atau Plt -nya berhalangan atau tersandung urusan hukum.

"Apabila Ketua Umum secara permanen atau sementara berhalangan dalam melaksanakan tugas resminya, Wakil Ketua Umum akan mewakilinya sampai dengan Kongres berikutnya. Kongres ini akan memilih Ketua Umum yang baru, jika perlukan," demikian bunyi pasal termaksud.

Jadi, Joko tetap Plt Ketua Umum karena dirinya adalah Wakil Ketua Umum. Sedangkan anggota Exco, Refrizal, menyatakan pihaknya masih menunggu situasi untuk menunjuk Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, sebagai penerus Joko.

Refrizal mengatakan bahwa KLB akan sulit digelar karena makan waktu. Menurutnya, cara paling cepat adalah menunjuk Plt baru jika Joko mundur.

KLB memang tak bisa dilakukan seketika. Namun, jika tak dimulai, bukankah hal itu tidak akan pernah terjadi.

Apakah ini artinya situasi tanpa nakhoda definitif mau dipelihara? Apakah situasi compang-camping seperti ini akan dibiarkan?

Apa yang bisa diharapkan dari organisasi yang hanya punya Plt Ketua Umum selama hampir satu bulan dan boleh jadi bakal lebih lama? Itu pun tanpa wacana untuk revolusi atau KLB.

"Bola" sebenarnya ada di tangan Exco PSSI dan para anggota PSSI sebagai pemilik suara (voters). Menurut Pasal 31 ayat 1 Statuta PSSI, Exco PSSI dapat melakukan permintaan untuk melakukan KLB setiap saat.

Sedangkan dalam ayat 2 pasal yang sama dijelaskan bagaimana voters bisa mengusulkan KLB. Minimal 2/3 anggota PSSI membuat permintaan KLB secara tertulis dengan mencantumkan pula agenda yang akan dibahas.

Setelah permintaan tersebut diterima Exco, KLB harus digelar dalam kurun tiga bulan. Bila KLB tak juga diadakan, para anggota PSSI bisa mengadakan KLB mandiri atau meminta bantuan dari FIFA sebagai upaya terakhir.

Jadi, kini para voters harus bergerak. Apakah ingin bernaung di bawah organisasi yang tak punya ketua definitif?

Sejauh ini seolah tak ada itikad dari para voters. Sebagian menolak, sebagian mendukung tapi dengan sikap bersayap; jika dibutuhkan.

Manajer Madura United, Haruna Soemitro, misalnya. Ia justru menyerahkan "bola" kepada Exco dan meminta mengambil inisiatif menggelar KLB. Haruna menyatakan sebaiknya Exco yang menggagas KLB, bukan klub.

Mengapa bukan klub yang mengambil inisiatif? Kenapa justru meminta Exco?

Bukankah klub juga berkepentingan dengan segala aturan main dan kebijakan sepak bola nasional. Sebagai pemangku kepentingan, klub tidak bisa melepas begitu saja peluang untuk mengadakan KLB --apalagi hal itu sudah diatur dalam Statuta PSSI.

Sikap klub yang seolah tak menginginkan KLB adalah sebuah misteri.

Kemajuan sepak bola sebuah negara bukan cuma di tangan PSSI atau Exco PSSI, tapi klub. Bahkan bila menggunakan konsep piramida, justru para voters penopangnya.

Seperti halnya ketika tim nasional (timnas) gagal di turnamen tertentu, tanggung jawab juga bukan hanya dibebankan kepada pelatih atau PSSI. Klub juga menyandang beban karena materi (pemain) timnas berasal dari klub para anggota PSSI.

Jadi tak ada alasan apapun yang bisa diterima jika Exco PSSI atau para voters tidak merancang KLB. Ini harus disegerakan, jika mungkin suporter bergerak menuntut klub masing-masing untuk membuat permintaan KLB.

Bila PSSI masih tetap compang-camping seperti sekarang, jangan berharap prestasi bisa datang. Prestasi harus dibangun dari tertib aturan, rapi administrasi, dan pendirian.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR