PILPRES 2019

Terbayang kontroversi hakim Sarpin dalam sidang MK

Semua bukti harus terukur: Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi.
Semua bukti harus terukur: Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Perdebatan tak terelakkan dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan presiden pada Pemilu 2019, Jumat (14/6/2019). Perbedaan pendapat tentang hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden yang jadi penyebabnya.

Tiga kuasa hukum paslon 02, Prabowo-Sandi, yaitu Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan Teuku Nasrullah, bergantian membaca permohonan gugatannya. Berkas permohonan yang dibacakan adalah yang diserahkan kepada MK pada 10 Juni, yakni perbaikan dari permohonan yang diserahkan pada 24 Mei 2019.

Ali Nurdin, kuasa hukum KPU selaku termohon, menginterupsi pembacaan permohonan itu. Begitu pun tim kuasa hukum paslon 01, sebagai pihak terkait. Kedua pihak keberatan atas perbaikan permohonan kuasa hukum paslon 02.

Alasannya adalah hukum acara PHPU yang diatur dalam Peraturan MK No. 4/2018, PMK No. 5/2018, PMK No. 1/2019, dan UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Berdasarkan PMK tersebut, keduanya memaknai bahwa permohonan penggugat tidak bisa direvisi.

Namun, Ketua MK, Anwar Usman meminta interupsi tak diteruskan. Majelis hakim beranggotakan 9 orang, memberikan kesempatan pemohon menyampaikan argumentasi. Maka kuasa hukum paslon 02 melanjutkan pembacaan permohonan yang sudah direvisi tersebut.

Konsekuensi dari keputusan majelis mengabulkan pembacaan permohonan yang telah direvisi tersebut, tentu saja membuat kelabakan kuasa hukum KPU dan paslon 01. Sebab, revisi permohonan tersebut sangat banyak, bahkan boleh dibilang sebagai permohonan baru.

PHPU tak lagi hanya mempersoalkan hasil pilpres, tapi juga proses, bahkan urusan administratif saat pencalonan. Semua itu seolah berhubungan satu dengan yang lain, yang mengarahkan pada dugaan bahwa pasangan 01, melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Mesti demikian, kuasa hukum KPU dan paslon 01, menghormati keputusan hakim. Perdebatan ikhwal hukum acara dalam PHPU, serpertinya harus diakhiri.

Kuasa hukum KPU dan paslon 01, harus berkonsentrasi pada hal yang jauh lebuh oenting. Yaitu memberikan jawaban atas permohonan kuasa hukum paslon 02, pada sidang hari ini (18/6/2019), waktu yang relatif sangat pendek, hanya 3 hari.

Bila dicermati, PMK No. 4/2018, PMK No. 5/2018 dan PMK No. 1/2019 memang membuka celah perdebatan. Peraturan tersebut mengatur adanya tahapan perbaikan dan kelengkapan permohonan, jadwal dan keterangan untuk perbaikan perkara PHPU untuk legislatif. Namun untuk PHPU pilpres, tidak diatur.

Celah itulah yang digunakan hakim MK untuk mempersilakan kuasa hukum paslon 02 untuk membacakan permohonan yang sudah dikoreksi.

Perdebatan di persidangan MK ini, mengingatkan kita pada persidangan praperadilan pada Februari 2015. Praperadilan tersebut diajukan Komjen Budi Gunawan, atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi dari PN Jakarta Selatan yang menyidangkan praperadilan itu secara kontroversial mengabulkan permohonan Budi Gunawan. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah.

Hakim Sarpin selanjutnya menjadi bulan-bulanan, ia dituduh tidak profesional karena memutuskan hal yang di luar kewenangannya. Ia bahkan diadukan ke Komisi Yudisial sampai ke Mahkamah Agung.

Dalihnya, Sarpin dinilai salah menafsirkan Pasal 77 KUHAP. Selama ini oleh para cerdik pandai di bidang hukum, pasal tersebut dimaknai bahwa status tersangka tidak menjadi objek praperadilan. Hakim Sarpin justru memperluas tafsir pasal tersebut dengan memasukkan tersangka sebagai objek praperadilan.

Apakah keputusan Sarpin tersebut dianggap penyimpangan hukum? Ternyata malah sebaliknya. Berdasarkan putusan MK bernomor 21/PUU-XII/2014 (dipublikasikan April 2015), status tersangka menjadi objek praperadilan, memperluas penafsiran upaya paksa yang selama ini dipahami sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan.

Keputusan MK tersebut adalah hasil uji materi yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron, yang memprotes saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Keputusan hakim Sarpin, menunjukkan bahwa hakim memiliki independensi dan keleluasaan untuk memaknai pasal-pasal hukum sesuai keyakinannya terhadap sebuah keadilan.

Apakah sidang PHPU di MK kali ini juga akan berakhir kontroversial? Hanya 9 hakim MK yang tahu, mereka memiliki independensi yang sama. Mereka juga memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa. Namun mereka boleh berbeda pendapat satu dengan yang lain.

Kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada MK. Bukan kali ini saja MK melakukan sidang PHPU. Sudah sejak 2004 MK menangani PHPU dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak.

Apalagi dalam pembukaan sidang pendahuluan kemarin, Ketua MK Anwar Usman menegaskan hakim MK tidak tunduk kepada pihak mana pun serta tidak bisa diintervensi. Hakim MK hanya tunduk kepada konstitusi dan perundang-undangan.

Pada kesempatan lain, juru bicara MK, yang juga hakim MK I Dewa Gede Palguna mengatakan, MK berpegang teguh pada konstitusi dalam memeriksa sengketa Pilpres 2019.

Hakim MK hari ini akan menentukan apakah proses pilplres termasuk dalam objek hukum sengketa PHPU. Bagaimana MK menilai bukti yang diajukan pemohon bisa mendukung dugaan TSM, akan dicermati oleh masyarakat.

Masyarakat harus tahu, bukti konkret pelanggaran yang disebut terstruktur. Begitupun pelanggaran sistematis itu yang sepeti apa. Juga pelanggaran yang bersifat masif itu wujudnya seperti apa.

MK tentu tidak akan mengkhianati konstitusionalitas pemilu yang menjadi kewenangannya. Meski begitu, apapun bisa terjadi di ruang sidang. Kekuatan bukti dan argumentasi hukum guna meyakinkan mahkamah menjadi senjata utama.

Menjadi keharusan bagi MK untuk memeriksa, mengkaji satu per satu bukti yang diajukan di dalam persidangan. Menjadi catatan sangat penting, ketika kuasa hukum paslon 02 mengklaim telah menyertakan bukti 12 truk berkas barang bukti, namun kenyataannya yang masuk dan tercatat di MK hanya 1 truk.

Semua bukti harus terukur, karena sidang ini adalah arena pemaparan bukti, bukan perang opini.

Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest deinjuria sua propria).

Itulah prinsip hukum yang mesti dipegang teguh majelis hakim MK padi sidang PHPU kali ini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR