Tindak tegas upaya mendelegitimasi pemilu

Jangan biarkan masyarakat dicekoki hoaks.
Jangan biarkan masyarakat dicekoki hoaks. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Aparat kepolisian harus cepat dan tegas melakukan penindakan terhadap para pelaku penyebaran berita palsu atau hoaks seputar pemilu 2019.

Sangat jelas terlihat ada pihak tertentu yang secara sengaja berupaya melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Upaya itu dilakukan dengan memproduksi dan menyebarkan berita bohong seputar pemilu secara masif melalui berbagai kanal media sosial.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan produksi dan penyebaran informasi hoaks pada periode Agustus hingga Desember 2018.

Pada Agustus, ditemukan 11 konten hoaks. September menurun menjadi 8 konten. Lalu meningkat menjadi 12 konten pada Oktober. November teridentifikasi 13 konten. Lalu Desember membengkak menjadi 18 konten.

Yang terbaru adalah hoaks tentang ditemukannya 7 kontainer berisi kartu suara yang telah dicoblos di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Informasi menyesatkan tersebut awalnya berupa rekaman suara yang tersebar di berbagai grup WhatsApp pada Rabu (3/1/2019). Suara itu menyebut ditemukannya 7 kontainer--mungkin dari Cina (Tiongkok)--berisi masing-masing 10 juta kertas suara yang sudah dicoblos untuk paslon pilpres nomor urut 01.

Informasi yang menyitir isi rekaman suara tersebut kemudian menyebar di platform media sosial lainnya, dengan beragam bentuk. Ada yang dengan cara seolah bertanya, atau menuduh pihak tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengklarifikasi, tidak ada kontainer berisi kertas suara dari Tiongkok tersebut. Artinya informasi yang sudah telanjur viral itu masuk kategori hoaks.

KPU pun sudah melaporkan ke Badan Reserse Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) agar mengusut berita hoaks tersebut.

Sebenarnya sejak awal beredarnya info kartu suara tersebut, KPU sudah menengarai bahwa kabar itu adalah hoaks. Alasanya, sesuai jadwal, surat suara baru akan dicetak pada pertengahan Januari. Bentuk fisik kartu suara yang asli, sampai saat ini belum ada.

Kuatnya hoaks menjangkau publik pada era media sosial, harus menjadi perhatian semua pihak. Kabar bohong yang dilontarkan secara sistematis dan terus menerus, akan dianggap sebagai kebenaran oleh kelompok masyarakat yang tidak kritis.

Sebuah studi kasus tentang hoaks di pemilu presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, bisa menjadi bahan belajar. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa hoaks yang dilempar kubu Trump diperkirakan bisa menjangkau 60 ribu orang.

Beberapa situs pengecek fakta kemudian membuat klarifikasi atas isu hoaks tadi. Namun klarifikasi tersebut hanya bisa menjangkau sekitar 6 ribu orang. Klarifikasi, hanya mampu menjangkau setidaknya sepersepuluh dari publik yang terpapar hoaks.

Begitu pun hoaks yang disampaikan tentang 7 kontainer kartu suara itu. Semestinya harus dilihat dari rangkaian hoaks-hoaks lain yang muncul sebelumnya, khususnya menyangkut pemilu. Sangat mungkin sasaran hoaks tersebut adalah untuk mendelegitimasi pemilu 2019.

Kita ketahui bersama Pemilu 2019 adalah proses demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Pesta demokrasi kali ini adalah untuk pertama kalinya pemilu legislatif dilakukan secara serentak dengan pemilu presiden.

Itulah sebabnya menjaga proses pemilu 2019 agar sesuai asas jujur dan adil menjadi sangat penting. KPU memang harus terus dikritisi oleh semua pihak, agar pemilu berkualitas dan berlangsung tanpa kecurangan. Namun menyebar kabar bohong sama sekali bukan bagian dari kritik untuk memperbaiki kualitas pemilu.

Pemilu berintegritas bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja, tapi juga parpol peserta pemilu.

Karenanya sungguh bukan pada tempatnya bila ada elite parpol atau tokoh masyarakat yang justru ikut memainkan hoaks untuk mendapatkan keuntungan politik. Memenangkan kontestasi politik semestinya dilakukan dengan cara yang elegan, tidak dengan menghalalkan segala cara.

Upaya mendelagitimasi pemilu dengan kabar bohong, bukan saja membuat kegaduhan dan mengikis kepercaraan publik, tapi juga merongrong kewibawaan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Buntut akhirnya tentu saja merusak demokrasi.

Saat ini bola ada di kepolisian. Bareskrim Polri sudah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus hoaks 7 kontainer kartu suara tersebut. Dua orang yang diduga sebagai menyebarkan hoaks sudah ditangkap di Bogor dan Balikpapan. Namun keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka.

Publik menunggu kerja keras dan kerja cerdas polisi untuk menangkap pembuat hoaks. Karena dari produsen lah, motif hoaks yang sesungguhnya bisa diketahui.

Hoaks kali ini sungguh sangat membahayakan proses demokrasi dan mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara. Polisi dengan teknologi yang dimiliki seharusnya mampu menyelesaikan hoaks 7 kontainer kertas suara ini dengan seksama.

Polisi juga harus berani menindak siapa pun tanpa kecuali di balik hoaks tersebut, bahkan ketika ada kekuatan figur politik di belakangnya. Jangan biarkan masyarakat terus dipaksa menelan hoaks. Negara tidak boleh kalah dengan para pengecut yang bersembunyi di balik kabar bohong.

Kita sangat berharap polisi tidak hanya menindak para penyebar hoaks, seperti yang selama ini sudah dilakukan. Masyarakat sudah bosan mendengar pengakuan para penyebar hoaks yang berdalih karena ketidaktahuannya ikut memviralkan informasi yang diterimanya dari media sosial.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR