Tuntaskan utang masalah lumpur Lapindo

Para korban luapan lumpur Lapindo sebelas tahun menunggu janji yang tak pasti
Para korban luapan lumpur Lapindo sebelas tahun menunggu janji yang tak pasti
© Salny Setyadi /Beritagar.id

Hampir sebelas tahun nasib warga dan pengusaha terdampak muntahan lumpur Lapindo terkatung-katung. Janji pembayaran ganti rugi melalui mekanisme antarbisnis, mentok sejak sewindu silam. Hingga kini belum jelas bagaimana aset mereka bisa kembali.

PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang dibentuk PT Lapindo Brantas--anak perusahaan Bakrie Group--seharusnya bertanggung jawab untuk mengurusi pembayaran ganti rugi terhadap korban terdampak lumpur yang menyembur sejak 29 Mei 2006. Namun janji yang tersembur tak segencar menepatinya.

Jual beli tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak (PAT) 22 Maret 2007 yang menjadi tanggung jawab PT MLJ terdiri dari 13.237 berkas senilai Rp3,87 triliun. Yang sudah terealisasi, sebanyak 12.993 berkas senilai Rp3,82 triliun. Masih tersisa 244 berkas dengan nilai Rp54,33 miliar.

Adapun realisasi jual beli tanah dan bangunan yang menggunakan dana APBN melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS)--pengganti Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibubarkan--hingga kini telah menggelontorkan dana senilai Rp3,13 triliun atau 80 persen dari total yang harus dibayarkan.

Sejak 2007 hingga 2017 pemerintah telah disibukkan oleh penanganan teknis dan infrastruktur akibat luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Di antaranya adalah pembuatan tanggul pengaman luapan lumpur sepanjang 20,86 km, penanganan luapan lumpur dan infrastruktur sekitar semburan, pengamanan banjir Kali Porong, dan lain sebagainya.

Luapan lumpur yang menenggelamkan 641 hektare lahan di enam desa, tidak hanya merugikan warga biasa. Setidaknya 30 pengusaha pun turut terdampak. Aset mereka ikut lenyap. Pada 2015, 25 orang di antaranya mengajukan uji materi terhadap UU APBN-P 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencari keadilan.

Mereka menggugat Pasal 23 B ayat 1, 2 dan 3 UU tersebut. Para pengusaha merasa bahwa keputusan pemerintah dalam menalangi ganti rugi korban lumpur Lapindo tidak adil. UU APBN-P 2015 dimaksud, hanya menyiapkan dana talangan ganti rugi untuk masyarakat biasa. Para pengusaha merasa dianaktirikan.

Upaya hukum pengusaha berbagai sektor itu memang ditolak MK. Majelis hakim konstitusi menegaskan, putusan sebelumnya (2014) yang mewajibkan pemerintah menalangi kerugian warga di dalam area terdampak maupun di luar area terdampak, tidak membedakan status warga biasa atau pengusaha.

Wajar bila mereka ikut menggugat. Pengorbanannya tidak kecil. Tanggul untuk menahan semburan lumpur, dibangun di atas lahan milik mereka. Tak sedikit pula lahan yang dijadikan lintasan petugas berlalu-lalang mengatasi semburan lumpur. Bukan hanya lahan, material seperti batu dan pasir untuk penanggulan, juga disumbangkan.

Mei lalu, para pengusaha tersebut kembali mengadu di depan Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Jawa Timur. Pansus sengaja mengundang para pihak yang pembayaran ganti ruginya belum tuntas. Mulai dari kalangan pengusaha, penjaga tanah wakaf, hingga warga dari dalam peta area terdampak (PAT).

Dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh perwakilan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL), Ritonga, mengungkapkan bahwa mekanisme pembayaran antara pengusaha dan warga berbeda.

PT Minarak Lapindo Jaya membuat skema khusus bagi para pengusaha dalam bentuk business-to-business (B2B). Para pengusaha ditawari nominal ganti rugi yang dianggap jauh di bawah nilai ganti rugi untuk warga. Selisihnya bahkan hingga sepertiga.

Komisi V DPR RI, akhirnya pada September lalu melakukan kunjungan kerja khusus untuk membahas penyelesaian ganti rugi dampak lumpur Lapindo itu. Di gedung DPRD Sidoarjo, GPKLL kembali mengungkap bahwa pihak PT MLJ pernah berjanji akan menyelesaikan uang muka ganti rugi sebesar 30 persen pada 2008.

Tawaran uang muka itu disertai pasal; bila tidak segera dilunasi para pengusaha bisa mengambil kembali sertifikat lahan mereka yang telah tertimbun lumpur. Sedangkan uang yang telah dibayarkan dianggap hangus. Perundingan antarbisnis yang dianggap merugikan pengusaha itu, terpaksa diterima.

Tapi janji tinggal janji. Meski kesepakatan berakhir pada 2009, hingga kini para pengusaha mengaku belum menerima uang ganti rugi. Sertifikat tanah memang telah kembali ke tangan, tanpa kejelasan kapan PT MLJ akan menuntaskan pembayaran. Perjanjian B2B pun dianggap sudah sirna sejak 2009.

Ritonga pun mengancam akan menarik kembali lahan perusahaan tempat tanggul-tanggul lumpur berdiri, bila pemerintah pusat tetap enggan memberikan dana talangan. Sementara, pemerintah menolak menanggung ganti rugi untuk pengusaha karena sudah ada perjanjian B2B antara PT MLJ dan pengusaha.

Perjanjian yang di mata para pengusaha telah usang sejak PT MLJ mengingkarinya.

Keengganan Pemerintah muncul saat Rapat Terbatas, April lalu. Ganti rugi aset tanah dan bangunan 30 pengusaha korban luapan lumpur diselesaikan secara bisnis agar tidak ada preseden buruk. Pemerintah juga berargumen, perusahaan tersebut memiliki mesin-mesin dan aset yang sudah diasuransikan.

Aset tanah dan bangunan para pengusaha dalam PAT yang ditetapkan pada 22 Maret 2007 terdiri dari berbagai jenis usaha seperti kerajinan tas, kulit, furnitur, makanan kecil, gudang, jasa properti, pengolahan plastik, dan industri rumah tangga. Total asetnya Rp701,68 miliar, terdiri dari aset tanah seluas 475.516 m2 senilai Rp542,75 miliar dan aset bangunan seluas 66,222 m2 senilai Rp158,92 miliar.

Kita paham bahwa pemerintah sedang berhemat, dan berupaya fokus pada anggaran infrastruktur. Upaya inipun diamini DPR. Wakil rakyat justru menunda keputusan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BPLS sebesar Rp54 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Lalu dalam APBN Tahun Anggaran 2017, jatah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk PPLS yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya Air, dipangkas Rp10 miliar dari alokasi sebesar Rp458,49 miliar.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Rildo Ananda Anwar, yang mengikuti acara kunjungan kerja DPR ke Sidoarjo, berjanji akan membawa (lagi) keluhan para pengusaha kepada Menteri PUPR. Selanjutnya, diputuskan dalam Sidang Kabinet dengan Presiden.

Janji ini sebaiknya tak hanya berlaku bagi para pengusaha, tetapi juga bagi warga biasa yang bernasib serupa. Masih ada utang Rp746 miliar yang terdiri dari 1.843 berkas di tiga desa sesuai Perpres 48/2008, 833 berkas sesuai Perpres 40/2009, dan 6.505 berkas sesuai Perpres 33/2013.

Sudah saatnya pemerintah menyegerakan menutup buku untuk urusan yang berkepanjangan ini. Bukan saja terhadap gelontoran uang negara untuk menalangi kerugian korban, tetapi juga bertindak lebih tegas terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Jangan biarkan negara kalah dua kali.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.