Ujaran kebencian bukan kebebasan berpendapat

Demonstran mengikuti aksi unjuk rasa di Silang Monas, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
Demonstran mengikuti aksi unjuk rasa di Silang Monas, Jakarta, Jumat (23/10/2015) | Rosa Panggabean /Antara Foto

Terbitnya Surat Edaran Kapolri SE/VI/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech, diapresiasi berbagai pihak. Setara Institute, misalnya, dalam siaran persnya, menilai Polri selangkah lebih maju.

Bila selama ini Polri hanya menangani kekerasan yang telah terjadi, kini juga mengambil langkah preventif. SE tersebut juga bisa dimaknai sebagai sikap institusional Polri yang tidak akan mentolerir berbagai provokasi yang menimbulkan kebencian.

Ujaran kebencian dikhawatirkan memunculkan kebencian kolektif, merongrong persatuan, menimbulkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi dan kekerasan. Bahkan penghilangan nyawa.

SE ini memang dimaksudkan agar polisi di lapangan memahami bentuk-bentuk ujaran kebencian, dan akibat yang ditimbulkannya. Polisi diharapkan bisa lebih responsif terhadap gejala yang muncul di masyarakat dan berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.

Ujaran kebencian yang sering muncul menyangkut soal SARA, gender, difabilitas bahkan sampai orientasi seksual. Sedang sarana penyampaiannya bisa melalui beragam medium, misalnya: media cetak, elektronik, media sosial, ceramah, orasi, sampai pamflet ataupun poster.

Selain itu SE juga memberikan panduan menangani tindak pidana ujaran kebencian. Mediasi secara persuasif, diutamakan dalam menangani masalah ini. Bila cara tersebut tidak membuahkan hasil, barulah melakukan penegakan hukum.

Pelanggaran hukum yang dikenakan dalam pidana ujaran kebencian ini antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut sampai Menyebarkan berita bohong.

Secara normatif, SE Kapolri ini memang cukup ideal, bila pelaksanaan di lapangan tidak melenceng. Namun bila pemahaman polisi atas rambu-rambu ujaran kebencian di lapangan buruk, justru bisa menjadi sebaliknya. Yaitu memberi amunisi baru kepada polisi untuk melakukan represi terhadap kebebasan berpendapat.

Kongkretnya, ketika di lapangan aparat tidak bisa membedakan kritik tajam dengan ujaran kebencian, kriminalisasi bisa terjadi.

Selain itu, masuknya pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sebagai tindakan pidana ujaran kebencian, juga terasa kurang tepat. Memang dua tindak pidana ini ada yang berpotensi menimbukan kebencian kolektif.

Namun tak sedikit juga yang hanya berkaitan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dampak yang ditimbulkan tidak seperti kekhawatiran yang menjadi rujukan SE ini.

Beberapa kasus perselisihan dua orang pribadi di media sosial yang sampai ke Polisi. Dalam penanganannya, polisi terkesan lebih suka menggunakan Pasa 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya 6 tahun. Menurut catatan Safenet Indonesia, sampai saat ini, sudah 116 orang terjerat UU ITE. Sebagian besar karena pencemaran nama baik.

Dengan beberapa catatan di atas, SE Kapolri tentang ujaran kebencian ini layak didukung. Bahkan pemahaman tentang tindak Hate Speech ini harus disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kekerasan dan kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini, banyak yang terkait dengan ujaran kebencian.

Konflik sosial di Aceh Singkil, Aceh dan Tolikara, Papua, misalnya, ketika kemudian dibumbui dengan pelintiran informasi, provokasi dan hasutan, dampak yang ditimbulkan semakin luas. Isu yang semula lokal bisa terangkat menjadi nasional.

Masyarakat harus dididik untuk memahami berbagai bentuk tindak pidana ujaran kebencian. Juga dampak yang ditimbulkannya, serta konsekuensi hukum yang bakal diterima bagi pelakunya.

Polisi tidak mungkin melakukan edukasi dan sosialisasi hate speech kepada publik sendirian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, mesti dilibatkan dalam hal ini.

Media sosial yang kini sudah menjangkau lebih dari setengah populasi penduduk di Indonesia, menjadi salah satu kanal yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Pengguna media sosial, adalah orang yang rawan terkena tindak pidana ini.

Apalagi pemahaman soal hate speech juga belum memadai.

Literasi media sosial, menjadi sangat penting artinya. Kebiasaan buruk melakukan amplifikasi dan publikasi ulang informasi tanpa membaca lengkap isinya mesti ditinggalkan. Melakukan verifikasi terhadap berita dan informasi yang terkesan bombastis dan sensasional sebelum melakukan amplifikasi menjadi sebuah keharusan.

Penerbitan SE ini waktunya sangat tepat, Desember mendatang pilkada serentak berlangsung di sejumlah daerah. Pada pilpres 2014 lalu, kampanye dua pendukung capres diwarnai ujar kebencian yang cukup kental. Tindak hate speech para pendukung dua kelompok ini masih belum habis sampai sekarang.

Setelah terbitnya SE Kapolri, tindak ujar kebencian diharapkan bisa ditekan pada pilkada mendatang.

Selain pilkada pe er terbesar polri, adalah menangani berbagai situs yang terang-terangan menyebar informasi kebencian. Situs-situs tersebut antara lain pernah diblokir oleh Kemenkominfo.

Jangan sampai masyarakat karena ketidaktahuannya, menjadi pelaku tindak ujar kebencian. Masyarakat harus tahu bahwa ujaran kebencian bukan bagian kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-Undang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR