POLITIK

Visi dan misi harus jadi pegangan

Ilustrasi: Megawati dan partai koalisi.
Ilustrasi: Megawati dan partai koalisi. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Benar apa yang pernah dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat, mendiang John F. Kennedy: “Success has many fathers, but failure is an orphan.”

Lihatlah eksistensi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Koalisi Adil Makmur (KAM), dua persekutuan parpol yang gegap gempita bertarung dalam pilpres 2019. Keduanya menyusuri perjalanan nasib yang berbeda.

Nasib KAM, ibarat anak yatim piatu, tak berbapak, tak beribu. Persekutuan ini resmi dibubarkan pascakekalahan dalam Pilpres 2019. Empat anggotanya: Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat, kendati semula ingin membuat kaukus, namun belakang seperti jalan sendiri-sendiri, mencari bapak baru sekaligus peruntungan politik yang baru juga.

Sementara anggota KIK: PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP seperti mengalami euforia kemenangan. Semua pihak merasa sebagai bapak yang berjasa--kalau tidak mau disebut sebagai paling berjasa--sehingga merasa pantas untuk menempatkan kader mereka di kursi kabinet. Bahkan mengatur apa yang semestinya dilakukan oleh KIK ke depan.

Rival yang merapat

Dinamika politik membawa PAN, Demokrat dan Gerindra, menjalin komunikasi politik ke Joko Widodo, sebagai presiden terpilih, dan PDI-P sebagai parpol utama KIK. Hanya PKS yang sudah menetapkan posisi politiknya: berada di luar pemerintahan.

Banyak pihak memaknai komunikasi politik yang dibangun ketiga partai tersebut adalah isyarat bahwa ketiganya ingin merapat ke periode ke-2 pemerintahan Jokowi.

Gestur politik PAN misalnya, terbaca jelas dari sikap dan pernyataan yang dilontarkan Zukifli Hasan, sang Ketua Umum. Ia menyatakan dukungan kepada Jokowi. Alasannya bisa dibilang klise: Agar pemerintahan Jokowi sukses.

Sementara Demokrat dan Gerindra punya cara yang berbeda. Demokrat semula akan mengajukan proposal untuk pemerintahan 2019-2024. Namun belakangan batal karena tidak ingin menambah kerikuhan Jokowi di hadapan parpol pendukungnya.

Sedang Gerindra, cukup elegan. Prabowo Subianto, sang Ketua Umum yang menjadi rival Jokowi dalam pilpres 2019, menemui rivalnya tersebut dalam pertemuan yang bersahaja di tempat umum, stasiun MRT.

Pertemuan tersebut mendapat apresiasi banyak pihak, karena dipercaya akan mencairkan polarisasi politik akibat pilpres sampai di tingkat akar rumput.

Selanjutnya Prabowo juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu seperti mencairkan ketegangan atas rivalitas kedua partai tersebut dalam pemilu lalu.

Di luar itu, tim dari Gerindra tengah menyiapkan proposal berisi program untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 2019-2024. Konsep dan program yang ditawarkan terkait dengan kemandirian pangan dan ketahanan energi.

Bidang itu selama ini ditangani oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Nah, buntunya, penerimaan terhadap konsep dan program itu yang akan dijadikan pertimbangan Gerindra untuk bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Amin.

Panggung politik

Intensitas komunikasi politik Gerindra ini kemudian memunculkan resistensi dari anggota KIK. Ketua Umum Golkar, PKB dan PPP, merapat di kantor DPP Nasdem. Berikutnya muncul pernyataan bahwa KIK tidak perlu menambah anggota, dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sensitivitas anggota KIK ini seperti ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling berjasa dalam pemenangan pilpres 2019. Dan tentu saja mereka pulalah yang selayaknya mendapatkan bagian dari kekuasaan, bukan rival politik. Dengan kata lain, reaksi itu adalah bentuk tekanan, agar Jokowi dan PDI-P tidak perlu berbagi kekuasaan dengan Gerindra.

Memang selama ini KIK selalu menarasikan jabatan menteri hak prerogatif presiden. Namun praktiknya hampir bisa dipastikan, parpol pendukung berusaha menekan presiden agar menerima calon menteri yang diusulkan, termasuk menolak orang yang bukan dari kelompoknya.

Ketegangan di antara anggota KIK ini sesungguhnya hanyalah panggung politik di bagian depan saja, bagian yang telihat oleh publik. Di belakang panggung, kejadiannya bisa lain. Apa yang diusulkan Gerindra, sejatinya adalah titik perbedaan visi ekonomi antara Jokowi dan Prabowo.

Anggota KIK pasti paham bahwa Jokowi akan berkeras menjalankan visi dan misi yang dibuat bersama dengan seluruh parpol anggota KIK. Visi itu setidaknya sudah disampaikan Jokowi saat orasi di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam orasinya Jokowi menekankan bahwa investasi adalah bagian penting dari visi ekonomi. Dia bertekad mengontrol, memangkas, bahkan membubarkan lembaga birokrasi yang lamban dalam melayani publik. Ia juga akan mengejar dan menghajar mereka yang menghambat investasi.

Nah, visi tersebut bertolak belakang dengan visi kemandirian ekonomi yang diusung Prabowo selama ini, yaitu penguasaan ekonomi oleh pengusaha lokal. Dengan begitu, bukanlah hal gampang bagi Jokowi untuk mengawinkan visi ekonominya dengan usulan yang disodorkan Gerindra.

Hal lain yang seolah dilupakan oleh anggota KIK, Prabowo tidak pernah menyatakan bahwa Gerindra berniat bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi. Ia hanya bilang ingin berkontribusi di mana pun bagi bangsa dan negara, di bawah narasi untuk persatuan bangsa.

Kontribusi tersebut tidak harus ada di kabinet. Jadi oposisi bukanlah pilihan yang hina. Akan lebih baik menjadi oposisi dengan kontribusi positif, ketimbang ada di dalam tapi justru jadi beban bagi presiden.

Jadi, bila boleh berharap, janganlah parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf terus memainkan drama politik di depan panggung, hanya sekadar untuk memperoleh posisi tawar yang lebih baik dalam bagi-bagi kekuasaan.

Publik menunggu parpol pendukung pemerintah bisa menyodorkan kandidat anggota kabinet yang benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas. Mereka inilah yang diharapkan merealisasikan tujuan negara menyejahterkan bangsa berpegang pada visi dan misi presiden terpilih.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR