Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), berpose untuk Beritagar.id pada Selasa (22/01/2019) di kantornya, Jalan Rawamangun Muka II Nomor 26, Jakarta Timur.
Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), berpose untuk Beritagar.id pada Selasa (22/01/2019) di kantornya, Jalan Rawamangun Muka II Nomor 26, Jakarta Timur. Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo
FIGUR

Ariani Soekanwo, pejuang hak politik disabilitas

Usia tak membuatnya berhenti menghapus diskriminasi terhadap kaumnya.

Kebahagiaan terpancar di wajahnya. Perjuangan selama 16 tahun pelan-pelan membuahkan hasil. Tahun ini ada 35 orang penyandang disabilitas yang maju dalam pemilihan legislatif.

Angka yang sedikit sebenarnya dibandingkan jumlah calon legislatif yang mencapai 7.968 orang. Tapi bagi Ariani Soekanwo sebaliknya. "Kayak jamur. (Mereka) Dari Aceh sampai Papua Barat," katanya pada Selasa (22/01/2019).

Harapannya, jumlah itu akan bertambah jelang pencoblosan. Tentu saja ia juga menginginkan para disabilitas tersebut ada yang terpilih menjadi anggota parlemen.

Maju di arena pemilihan legislatif bukan hal baru baginya. Perempuan berusia 73 tahun ini pernah melakukan hal serupa. Tepatnya pada pemilihan umum (pemilu) 2004. Ariani maju untuk Partai Golkar di daerah pemilihan Pekalongan, Jawa Tengah.

Kala itu, ia berpikir, maju sebagai caleg adalah kesempatan langka. Apalagi ada partai besar yang meminangnya. Ia tak mau menyia-nyiakan hal tersebut.

Namun, ia gagal, tapi masih tetap bangga karena berhasil meraih enam ribu suara. "Padahal di situ daerah hijau. Saya kan kuning," ujarnya kepada Yandi Mohammad Rofiandi, Sorta Tobing, dan Wisnu Agung Prasetyo.

Di kantor Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Jalan Rawamangun Muka II Nomor 26, Jakarta Timur, kami berbincang dengannya selama dua jam.

Kami tak melihat kekurangannya selama perbincangan tersebut berlansung. Di usia senja, Ariani masih hafal peristiwa yang terjadi puluhan tahun silam. Ia ingat detail nama dan angka.

Ia juga berani menyampaikan fakta apa adanya. Dengan terang-terangan ia menyebut pemerintah kerap bersikap tidak adil terhadap penyandang disabilitas.

Kecerdasannya tak diragukan lagi. Kekurangan fisik tak pernah menjadi halangan. Sejak lahir kemampuan melihat Ariani sangat terbatas. Tongkat menjadi teman kesehariannya dalam beraktivitas.

Tapi jangan berharap ada drama dalam hidupnya. Tak ada kisah gadis buta di-bully atau mendapat diskriminasi. Ia tumbuh di lingkungan yang mengajarkannya untuk hidup mandiri.

Hal ini yang menjadi kekuatannya untuk terus berjuang memenuhi hak disabilitas. Simak kisahnya berikut ini.

Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), ketika berbincang dengan Beritagar.id pada Selasa (22/01/2019) di kantornya, Jalan Rawamangun Muka II Nomor 26, Jakarta Timur.
Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), ketika berbincang dengan Beritagar.id pada Selasa (22/01/2019) di kantornya, Jalan Rawamangun Muka II Nomor 26, Jakarta Timur. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Main petak umpet

Sejujurnya, tahun ini ia ingin pensiun dari PPUA Penca, organisasi yang ia dirikan pada 2002. Faktor usia menjadi alasan utamanya.

"Patah tumbuh, hilang berganti," ujar ibu tiga anak perempuan dan nenek enam cucu itu. Ia menilai, organisasi itu saatnya dipimpin oleh anak muda.

Rencana ini tentu tak lantas membuatnya menganggur. Masih banyak pekerjaan penghapusan diskriminasi disabilitas lain yang akan ia tangani. Dari mulai masalah disabilitas mental sampai aksesibilitas ruang publik.

Sejak kecil Ariani memang anak yang aktif. Geraknya tak pernah terbatasi meskipun penglihatannya minim.

Saat masih balita, tak ada keanehan yang ia alami. Ariani tumbuh seperti anak seumurnya.

Satu kejadian mengubah semuanya. Ketika itu Ariani sedang les piano. Usianya baru enam tahun. Ia tak bisa membaca not balok yang terpajang di hadapannya.

Ariani berusaha terus membacanya. Kepalanya semakin dekat, sampai matanya hampir menempel kertas.

Guru pianonya segera melaporkan hal tersebut ke orang tua Ariani. Di sinilah baru diketahui Ariani mengidap low vision sejak lahir.

Low vision adalah kondisi turunnya fungsi penglihatan seseorang secara permanen. Bahkan, seiring berjalannya waktu, penderitanya bisa buta.

Tak ada operasi, apalagi alat bantu kacamata, yang bisa memperbaiki mata Ariani. Orang tuanya sempat stres. Tapi akhirnya mereka bisa berdamai dengan keadaan.

"Punya anak disabilitas boleh panik. Tapi tiga bulan saja. Setelah itu, apa solusinya?" kata perempuan kelahiran Batu, 30 Desember 1954 itu. "Harus ada alat bantu, akomodasi layak, perhatian, dan sikap-sikap yang mendukung."

Ariani beruntung bisa mendapatkan itu semua. Orang tuanya tidak memproteksi dirinya. Ia bebas bermain seperti teman-teman sebayanya yang mampu melihat normal.

Bermain petak umpet ia lakoni. "Teman-teman tidak ngumpet kalau saya yang jaga," katanya sambil tertawa.

Tapi Ariani tak kalah cerdik. Ia bisa melihat siluet siapa yang ada di depannya dan punya keahlian lari yang kencang. Kalau sudah tahu siapa di depannya, ia akan berlari secepat kilat ke palang tempat jaga.

Soal pendidikan, ia tak menemui banyak kendala. Saat duduk di sekolah menegah pertama dan atas di Stella Duce, Yogyakarta, Ariani memiliki guru-guru yang sangat perhatian padanya.

Ia selalu duduk di kursi depan. Bacaan dan materi dari guru ia rekam. Kalau sedang ujian, seorang guru akan membacakan soalnya kepada Ariani.

Tapi ada momen juga ketika teman yang duduk di belakangnya meminta contekan. "Dia tendang-tendang kursi saya. Tulisan saya kan gede-gede. Jadi, kertas tinggal saya giniin," katanya sambil mengangkat kertas yang berada di atas meja ke arah dada.

Lulus sekolah menengah, ia berhasil masuk Universitas Gadjah Mada. Ketika itu ia tertarik dengan kata gender. Untuk mempelajarinya, ia masuk ke jurusan antropologi. Dari sinilah kehidupannya sebagai aktivis disabilitas berawal.

Tangan Ariani Soekanwo memegang tongkat tunanetra miliknya (kiri). 

Alat bantu coblos untuk tunanetra. Tampak huruf latin braille tercetak pada kertas tersebut (kanan).
Tangan Ariani Soekanwo memegang tongkat tunanetra miliknya (kiri). Alat bantu coblos untuk tunanetra. Tampak huruf latin braille tercetak pada kertas tersebut (kanan). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Aktivis disabilitas

Pada 1966, saat masih menjadi mahasiswa, Ariani bersama teman-teman tunanetra mendirikan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia). Organisasi ini bergerak dalam hal mengangkat harkat, martabat, dan kesetaraan hidup para tunanetra.

Penglihatan Ariani saat itu mulai mundur. Ia belajar huruf latin braille. "Tapi saya masih bisa menulis dan mengetik," katanya.

Ia bahkan berani naik sepeda sendiri, meskipun membuat ngeri orang yang melihatnya. "Saya nggak takut. Jatuh itu biasa untuk tunanetra," ujar Ariani.

Pada masa kuliah ia bertemu dengan Abdul Muin, mahasiswa jurusan farmasi di universitas yang sama. Keduanya lalu menikah pada 1972.

Kehidupannya lalu berpindah-pindah kota, mengikuti suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di bidang kesehatan. Ariani sempat mengajar sebagai guru braille untuk para tunanetra.

Pada 1997, ia mendirikan Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia, yang berganti nama menjadi Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia. Lalu, PPUA Penca. Terakhir, Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).

Ariani juga sempat terlibat dalam kelompok kerja implementasi hak-hak disabilitas pada 2013. Dari sinilah muncul draft pertama undang-undang disabilitas yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Pangkat saya banyak. Kalau haji, jangan tanya. Ha-ha-ha...," ujar Ariani.

Di PPUA Penca kerjanya selama bertahun-tahun akhirnya memperlihatkan hasil. Kesadaran kesetaraan bagi disabilitas mulai dilihat oleh banyak pihak.

Bagi yang buta, sekarang sudah ada alat bantu coblos supaya mereka bisa dengan mandiri masuk ke tempat pemungutan suara (TPS). Mereka juga berhak memilih pendamping yang dipercaya, tidak lagi dengan petugas penyelenggara pemilu.

Desain TPS juga sudah memakai prinsip aksesibilitas. Pemakai kursi roda bisa mandiri mencoblos, begitu juga mereka yang bertubuh pendek. KPU mulai mewujudkan aksesibilitas bagi disabilitas ini sejak pemilu 2014.

Pada saat bersamaan, penyandang disabilitas juga bisa menjadi penyelenggara pemilu. Dan terakhir, yang membuat Ariani cukup bangga, adalah pada 2019 mereka mulai memakai haknya untuk dipilih.

"Memahami disabilitas dengan pemenuhan hak politik itu memang yang paling efektif," ujarnya.

Perubahan tersebut mulai terasa pada pemilu 2004, tepatnya ketika PPUA Penca mulai aktif dilibatkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi di tahun itu pula tak semua berjalan mulus. Ada satu tunanetra di Jakarta yang datang ke TPU untuk mencoblos, malah diberi uang receh.

Ariani menceritakan hal itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia tak percaya dengan pemikiran sempit para petugas pemilu. Untunglah perlahan-lahan semua berubah.

"Memahami disabilitas dengan pemenuhan hak politik itu memang yang paling efektif."

Ariani Soekanwo

Ia kini berjuang untuk penyandang disabilitas mental. Banyak pihak menolak mereka untuk ikut dalam pemilu. Padahal, mereka juga punya hak memilih, bahkan dipilih.

Ariani mencontohkan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memiliki gangguan depresi berat, bahkan sebelum terpilih menjadi presiden. Lalu, ada pula Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang menderita bipolar.

"Lah, mereka saja bisa menjadi pemimpin, masa disabilitas mental di sini tidak boleh memilih," ujarnya.

Menurut dia, disabilitas mental tak melulu berwujud orang gila yang berlari-lari di jalan. Banyak pula yang sudah bisa dikendalikan dengan obat dan bisa menentukan pilihannya sendiri. Orang-orang ini harus difasilitasi untuk dapat ikut pemilu.

"Semua mengalami stigma. Masyarakat butuh waktu mengenal disabilitas. Mudah-mudahan dengan (pemenuhan) hak politik bisa lebih cepat," kata Ariani.

Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, di kantornya pada Selasa (22/01/2019).
Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, di kantornya pada Selasa (22/01/2019). Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id
BIODATA Diperbarui: 24 Januari 2019

Ariani Soekanwo

Tempat, tanggal lahir:
Batu, 30 Desember 1945

Pendidikan:

  • SMP Stella Duce, Yogyakarta
  • SMA Stella Duce, Yogyakarta
  • Sarjana Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Karier dan aktivitas:

  • Mendirikan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) pada 1966
  • Mendirikan dan sempat menjadi ketua umum Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia pada 1997, kemudian berganti nama Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia
  • Mendirikan dan menjadi ketua umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) pada 2002
  • Mendirikan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) pada 2000.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR