Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Waya Gendo Suardana, berpose untuk Beritagar.id pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali.
Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Waya Gendo Suardana, berpose untuk Beritagar.id pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali. Anton Muhajir / Beritagar.id
FIGUR

I Wayan 'Gendo' Suardana, penggerak Bali tolak reklamasi

Ia tak mau disebut aktivis lingkungan. Baginya, aksinya ini adalah gerakan kolektif, bukan individu.

Setelah sempat rehat sekitar tiga bulan, gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali bangun kembali. Tidak hanya di media sosial, tetapi juga dengan pendirian baliho-baliho di berbagai desa adat di Bali.

Penyebabnya, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menerbitkan izin lokasi lagi untuk PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) pada Desember 2018.

Anak perusahaan Artha Graha Group, milik taipan Tommy Winata, itu akan membangun kawasan wisata elite di sana.

Izin lokasi TWBI sebenarnya sudah habis pada 25 Agustus 2018. Izin yang dikeluarkan pada 2016 itu merupakan perpanjangan izin lokasi yang terbit pertama kali pada 2014.

Seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi pulau-pulau kecil, izin ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun.

"Seharusnya TWBI mengulang permohonan izin lokasi dari awal, bukan memperpanjang. Dia sudah pernah mendapat perpanjangan," kata I Wayan Suardana, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali.

Menurut pria yang akrab dipanggil Gendo itu, setelah izin kedaluwarsa pada Agustus tahun lalu, gerakan tolak reklamasi sempat istirahat.

"Istirahat selama ini ibarat mengambil napas lagi. Gerakan massa untuk menolak reklamasi Teluk Benoa ini ibarat api dalam sekam. Meskipun terlihat slow, tapi masih memendam amarah selama Perpres No 51 tahun 2014 tidak diubah," ujarnya.

Akar masalah di Teluk Benoa adalah Perpres Nomor 51 Tahun 2014 belum dicabut. Status teluk ini masih menjadi kawasan pemanfaatan umum sehingga sewaktu-waktu tetap akan bisa direklamasi.

Gendo sehari-hari bekerja sebagai pengacara di kantornya sendiri, Gendo Law Office (GLO). Namun, selama belasan tahun, alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana ini lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan demokrasi di Bali. Gerakan tolak reklamasi Teluk Bali hanya salah satunya.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I WayaN Gendo Suardana, berpose untuk Beritagar.id pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali.
Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I WayaN Gendo Suardana, berpose untuk Beritagar.id pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali. | Anton Muhajir /Beritagar.id

Gerilya Desa

Gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa bermula dari munculnya rencana TWBI membangun kawasan seluas 700 hektare pada 2013. Cakupannya termasuk wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Awalnya, rencana ini hanya kasak-kusuk. Sampai akhirnya makin jelas ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanam bakau bersama bintang sepak bola Ronaldo pada 26 Juni 2013.

TWBI akan membangun aneka fasilitas, termasuk gedung pertemuan, arena hiburan, hotel, pusat perbelanjaan di antara segitiga emas pariwisata Bali, yaitu Sanur, Kuta, dan Nusa Dua.

Untuk itu, TWBI berencana membangun 16 pulau di Teluk Benoa dengan cara reklamasi, atau, dalam bahasa perusahaan, merevitalisasi.

Masalahnya, kawasan teluk ini merupakan bagian dari 1.373 hektare kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. SBY pun membuat Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah stasus kawasan teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi pemanfaatan umum. Artinya, reklamasi boleh dilakukan di lokasi itu.

Berbagai kelompok masyarakat di Bali menolak rencana itu. Tuntutan mereka hanya satu, mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014.

Gerakan ini awalnya sebagian besar terdiri dari aktivis organisasi nonpemerintah dan musisi. Setelah itu, gerakan terus meluas ke kalangan anak muda, penggemar musik, dan anggota Sekaa Teruna Teruni.

Fase terakhir gerakan ini adalah masuknya desa adat. Dari semula hanya desa-desa yang terdampak langsung, lalu meluas ke desa yang bahkan berjarak ratusan kilometer dari Teluk Benua, seperti Kabupaten Jembrana dan Karangasem.

Desa-desa ini kemudian membentuk Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa pada 16 Maret 2016. Hampir tiga tahun berselang, ada 39 desa adat bergabung dalam pasubayan ini. Mereka tersebar di semua kabupaten dan kota di Bali.

Gendo menjadi kunci masifnya gerakan itu. Sebagai Koordinator ForBALI, ia bergerilya dari desa ke desa untuk meyakinkan masyarakat. Sering kali hingga tengah malam ia berdiskusi di basis-basis perlawanan.

"Ini sejarah baru di Bali, bahkan Indonesia. Kapan ada 39 desa adat menolak proyek wisata?" kata Gendo. "Ini seluruh Bali."

Dalam aksi-aksi menolak reklamasi, Gendo membakar semangat peserta dengan orasinya.

Dipenjara

Tumbuh besar tanpa bapak, Gendo mengaku sejak kecil sudah terbiasa dididik dengan keras oleh pamannya. Dia terbiasa dididik ala militer.

Ketika masih SD, misalnya, harus menyapu rumah yang cukup luas seorang diri. Ia juga mencuci dan menyetrika baju. Kekerasan oleh pamannya menjadi bagian dari perjalanan masa kecilnya.

Anak tunggal ini terpaksa menjadi anak baik di rumah. Namun, dia mengaku nakal di luar rumah.

Menurut dia, itu adalah bagian dari pendidikan untuk melawan. Dia ikut karate, pramuka, dan bahkan latihan menari hanya untuk menemukan alasan lebih sering di luar rumah.

Ketika masuk Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana (Unud) pada 1995, Gendo mulai mengenal aktivisime. Apalagi saat itu gerakan mahasiswa sedang makin masif menjelang gerakan Reformasi 1998.

Dia mengaku belajar dari aktivis mahasiswa saat itu, termasuk Roberto Hutabarat yang sampai saat ini masih dikenal sebagai aktivis senior. Gendo kemudian terlibat dalam beberapa gerakan, seperti Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Bali, payung gerakan mahasiswa di Unud saat itu.

Saat masih mahasiswa, dia juga terlibat dalam gerakan lingkungan. Salah satu yang ramai pada saat itu adalah menolak reklamasi Pulau Serangan di Denpasar bagian selatan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Reklamasi pada 1995-1996 ini membuat luas Pulau Serangan menjadi empat kali lipat dari luas semula. Banyak kelompok masyarakat di Bali menolak proyek yang pada saat itu menjadi bagian dari Bimantara Group, milik anak Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo.

Mundurnya Soeharto dari pemerintahan tidak membuat Gendo dan mahasiswa di Bali berhenti membuat aksi. Mereka mendirikan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier). Kelompok ini masih aktif melakukan aksi jalanan meskipun rezim sudah berganti.

Salah satu aksi mereka adalah ketika Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2005. Dalam aksi itu, Gendo sebagai koordinator lapangan membakar foto SBY. Aksi ini yang membuat dia ditangkap kemudian dipenjara dengan tuduhan menghina simbol negara.

Gendo dihukum penjara selama enam bulan. Kuliahnya juga tidak selesai sampai akhirnya ia memilih keluar dari Fakultas Teknik untuk kemudian masuk Fakultas Hukum dari jalur ekstensi.

Penjara tidak pernah membuatnya takut. Ketika keluar dari sana, Gendo justru makin aktif di dunia aktivisme. Misalnya di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Unud ini pernah menjadi Ketua PBHI Bali 2005-2008 dan Manajer Indonesia Timur Eknas Walhi 2008-2009.

Toh, laki-laki kelahiran Ubud, 8 Oktober 1976 ini tidak membatasi hanya pada isu lingkungan. Dia sendiri tidak mau disebut sebagai aktivis lingkungan. "Hanya saja isu lingkungan ini menjadi isu penting di Bali sekarang," ujar Gendo.

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Waya Gendo Suardana, berpose untuk Beritagar.id pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali.
Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Waya Gendo Suardana, berpose untuk Beritagar.id pada Kamis (13/02/2019) di Denpasar, Bali. | Anton Muhajir /Beritagar.id

Lebih Terbuka

Aktivisme Gendo di gerakan lingkungan bisa disebut mencapai puncaknya melalui gerakan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa yang berjalan sejak 2013.Ia makin identik sebagai tokoh utama di balik gerakan tersebut.

"Ah, tidak juga. ForBALI adalah gerakan kolektif. Bukan gerakan individu," katanya.

Menurut Gendo, meskipun tujuan utama ini menuntut pengembalian status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi belum berhasil, gerakan tolak reklamasi tetap menjadi bagian dari sejarah gerakan di Bali. Tidak hanya mampu bertahan selama lima tahun lebih, tetapi tiap aksi juga masih diikuti ribuan orang.

Secara kasat mata, baliho-baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa juga terus bermunculan begitu muncul izin lokasi baru dari Menteri Susi Pudjiastuti.

"Menariknya adalah gerakan ini dilakukan secara partisipatif oleh berbagai kelompok di Bali. Baliho, kaos, poster, dan semua alat kampanye itu dibuat secara swadaya oleh mereka sendiri," katanya.

"Masyarakat Bali jadi lebih terdidik pada gerakan. Kalau dulu antipati sama aksi demonstrasi, sekarang mereka bisa memahami."

I Wayan "Gendo" Suardana

Secara politik, isu tolak reklamasi juga terus menjadi isu arus utama di Bali, termasuk dalam dua kali pemilihan kepala daerah yaitu Pemilihan Bupati Badung 2015 dan Pemilihan Gubernur Bali 2019.

"Mereka (para calon) dipaksa oleh situasi sosial bahwa jika tidak menolak rencana reklamasi maka mereka akan tereliminasi duluan," kata Gendo.

Gendo memberikan contoh dalam Pilgub Bali 2019, misalnya, kedua pasangan calon menjadikan isu tolak reklamasi Teluk Benoa sebagai janji politik.

I Ketut Sudikerta, calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Ida Bagus Rai Mantra, bahkan ikut berdemo menolak reklamasi bersama cagub pasangannya. Padahal, pada saat yang sama dia juga masih menjabat sebagai wakil gubernur.

"Itu kan ibarat dia mendemo dirinya sendiri," ujarnya.

Di luar isu lingkungan, Gendo melanjutkan, gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa juga berhasil menumbuhkan sikap kritis warga terhadap isu-isu lain. Masyarakat Bali yang dikenal apatis pada aksi-aksi demonstrasi atau pun gerakan prodemokrasi, kini bahkan bersolidaritas pada isu serupa.

Misalnya, gerakan menolak penambangan Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur atau pendirian pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah.

"Masyarakat Bali jadi lebih terdidik pada gerakan. Tidak lagi acuh, tetapi lebih terbuka pada isu-isu lain. Kalau dulu antipati sama aksi demonstrasi, sekarang mereka bisa memahami," tegasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR